Selasa, 26 Desember 2017

Pembaharuan KIPP


Pembaharuan KIPP: Modernisasi Gerakan Pemantauan dan Pendidikan Demokrasi

Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) adalah perkumpulan pemantau pemilu pertama di Indonesia. Sejak 1996 sampai sekarang.

KIPP masih bergerak dalam ranah perjuangan mengawal demokrasi, pendidikan dan pemantauan pemilu.

Mengingat pentingnya peran pemantau pemilu. Maka eksistensi KIPP sangat penting untuk menjadi legalitas proses demokrasi prosedural (pemilu).

Nah, demi menjaga nafas perjuangan pengawalan demokrasi. Maka, KIPP perlu melakukan pembaharuan. Baik internal maupun eksternal.

Pembaharuan KIPP adalah gerakan pengorganisasian yang mengikuti perkembangan zaman. Tentu saja tetap menjaga kritik yang membangun.

Dalam hal penguatan keorganisasian. Pembaharuan berwujud pemamfaatan teknologi informasi yang sederhana. Wujud fisik pemantau tetap perlu. Tapi harus diperkuat dengan konsep modernisasi gerakan pemantau.

Oleh karena itu, saya membawa semangat diatas dalam program kerja sederhana. Namun memiliki potensi penguatan kejayaan KIPP. Tugas utama pengurus kedepan adalah pemantauan pilkada 2018, pemilu 2019, penguatan KIPP Daerah dan persiapan kongres 2020.

Berikut tawaran perjuangan Pembaharuan KIPP:

1. Mengupayakan perbaikan administrasi kelembagaan
a. Adminitrasi kesekretariatan dan surat menyurat
b. Dokumen kelembagaan
c. Daftar alumni, anggota dan relawan
d. Administrasi pengembilan keputusan

2. Mengupayakan pembentukan konsep sekolah demokrasi untuk rekrutmen relawan dan anggota KIPP
a. Sekolah demokrasi bertingkat untuk peningkatan sumber daya manusia
b. Memakai konsep magang untuk menjadi anggota KIPP
c. Pelatihan internal untuk menjadi pelatih

3. Memamfaatkan teknologi dalam kegiatan organisasi pemantauan
a. Survey dengan google documen
b. Pemantauan berbasis aplikasi google
c. Website yang terintegrasi dan pusat data organisasi
d. Menggunakan media sosial sebagai alat sosialisasi organisasi (live streaming youtube, instagram dan facebook)

4. Kerjasama kritris dengan penyelenggara pemilu
a. Mengawal pilkada
b. Mengawal pemilu
c. Pengaktifan kantor PPK dan Panwascam sebagai pusat kegiatan pemantauan tingkat kecamatan
d. Menjalin kerjasama pemantauan pemilu di setiap negara (minimal membangun komentar KIPP terkait pemilu di negara tersebut)

5. Penghimpunan dana
a. Sumbangan senior
b. Sumbangan lain yang tidak mengikat
c. Kerjasama dengan lembaga internasional dan nasional
d. Dengan asas keterbukaan, laporangan keuangan akan terbuka dan bisa dilihat setiap bulan melalui website KIPP

6. Pemamfaatan NGOPI (Ngobrolin Pemilu) sebagai ruang belajar anggota

7. Pengaktifan KIPP Daerah
a. KIPP daerah lebih jelas dalam konsep otonom
b. KIPP Wilayah menjalankan aktifitas mengesahan KIPP Kabupaten/Kota, pengesahan pemagang menjadi anggota dan koordinasi kabupaten/kota
c. KIPP Wilayah menjadi prioritas gerakan dan kerjasama dengan lembaga apapun di wilayahnya (KIPP Indonesia membantu komunikasi dan menjadi fasilitator bila dibutuhkan)
d. KIPP Wilayah melaksanakan Sekolah demokrasi/pemilu (kurikulum, silabus, metode dan program dibicarakan lebih lanjut dalam forum rakernas)

Andrian Habibi for KIPP-1
Share:

Kamis, 30 November 2017

Bersama Sahabat untuk Indonesia 2018

Hidup itu indah. Bagaikan pelangi, indah setelah hujan membasahi bumi. Begitu juga aku dan kamu, wahai sahabat. Masih ingatkan perdebatan kita? Iya, kita selalu berdebat. Tapi perdebatan tetap membuat kita bersama-sama. Baik senang maupun duka. Perjalan hidup kebersamaan denganmu selalu indah. Akan selalu ku ingat wahai sahabat.
Persahabatan Penggiat Ham Sumatera Barat

Oh ya, kita pernah berkisah tentang Indonesia. Masih ingatkah sahabatku? Indonesia yang kita ketahui. Indonesia yang disebut-sebut sebagai ibu pertiwi. Seandainya saja dia seorang ibu. Apakah kita mencintainya layaknya ibu sendiri?

Pertanyaan ini hanya satu. Namun kita menjawabnya dengan perbedaan pendapat. Sungguh asyik mengenang persahabatan kita. Ibu pertiwi, kami anak-anakmu senang dengan perbedaan. Karena kami berbeda. Maka kami kuat dalam persatuan.

Oh Ibu Pertiwi. Oh Indonesia.
Sepanjang hari kami, putra-putri garuda mendoakan agar Ibu bahagia dan terus sabar. Iya, kami mungkin sedikit nakal. Ada kalanya perdebatan sampai memunculkan urat syaraf. Tapi ibu. Tapi Indonesia. Percayalah, persahabatan kami terlalu erat untuk diusik oleh orang lain. Bagi kami, persahabatan lebih dari persaudaraan darah.

Wahai Indonesia yang tercinta. Jangan resah dan khawatir. Persahabatan kami bagaikan energi. Layaknya #EnergiAsia yang memberi kekuatan bagi setiap penduduknya. Ibu Pertiwi, Indonesiaku tercinta. Kami, aku dan para sahabat akan selalu dukung mendukung. Kami kuatkan #DukungBersama untuk #BelaIndonesia.

Persahabatan Peserta Pendidikan Ham Dasar Sumatera Barat
Mungkin Ibu Pertiwi, Indonesiaku, khawatir akan perbedaan yang meruncing akhir-akhir ini. Santai saja wahai Ibu Pertiwi, Indonesiaku tercinta. Namanya saja kami anak muda. Walau berbeda, kami masih bisa ngopi bareng. Memang cara kami menunjukkan rasa cinta kepadamu agak aneh.

Di antara persahabatan, ada saja yang ngeyel. Ada juga loh sahabat yang mencintaimu berlebihan. Atau ada juga sahabat yang sok cuek. Padahal, kalau Ibu Pertiwi tahu, gaya cuek dalam hati. Ohh ibu pertiwi, Indonesiaku tercinta.

Itu lah kami, anak-anakmu yang mulai mengerti akan makna hidup. Jadi, dalam perjalanan, terkadang bisa singgah di suatu tempat. Ada juga di antara kami yang mencari jalan muter-muter.

Tapi percayalah Ibu pertiwi, kami memahami bahwa kamu inginkan kami #DukungBersama untuk #BelaIndonesia. Ibu tahu kan. Bahwa esok, pada tahun 2018. Ibu Pertiwi akan kedatangan tamu. Keluarga kita se-asia. Hmmmm, Ibu Pertiwi, Indonesiaku tercinta akan melihat bukti #EnergiAsia yang #DukungBersama.

Persahabatan kami akan terbukti. Bersabarlah wahai Ibu Pertiwiku, Indonesia Kami Tercinta. Kita akan jadi tuan rumah Asean Games 2018 loh. Ibu Pertiwi pasti bangga. Sahabat-sahabat kami sudah berlatih keras. Bahu membahu. Semua demi memberikan kenangan kepada seluruh dunia.

Ibu Pertiwi, Indonesiaku tercinta. lihat lah para sahabat. Rangkulan tangan untuk berjuang keras. Bagiku dan sahabat yang lain. Ibu jangan khawatir. Kami akan #DukungBersama untuk #BelaIndonesia.

Persahabatan Pemantau Pemilu Indonesia
Sahabat-sahabat kami yang sedang berjuang. Kami selalu mendoakan mereka. Ibu tahu kan. Bhineka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu jua. Di Asean Games 2018, Kami buktikan kepada ibu bahwa kami #DukungBersama.

Dunia akan tahu bahwa anak-anak ibu kuat dan saling menjaga, saling mendukung, saling menguatkan. Semua cintamu kepada kami putra bangsa. Semua kasihmu pada kami para saudara dalam tali persahabatan. Akan kami buktikan bahwa Indonesia Hebat.

Ini lah sepucuk surat untuk membela Indonesia di tahun 2018. Masih banyak surat-sruat lainnya. Kami yakin ibu pertiwi sabara membaca satu demi satu. Persahabatan kami untukmu wahai Ibu Pertiwi, Indonesiaku tercinta.
Share:

Selasa, 31 Oktober 2017

Keberlanjutan Menuju Kepemimpinan Muda

Pemeirntahan Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat mengadakan Pelatihan Dasar Kepemimpinan bagi Pemuda se-Kabupaten Pasaman di Wisma Murni Lubuksikaping, Selasa-Rabu, 31 Oktober - 01 November 2017.

Pelatihan Kepemimpinan Dasar Pemuda diikuti oleh seluruh Organisai Kemahasiswaan dan Pemuda, Organisasi Siwa Inter Sekolah, Utusan Pemuda Tingkat Nagari dan Kecamatan se-Kabupaten Pasaman.

Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pasaman membuka acara. Tanda proses belajar mengakar untuk melatih pemuda dimulai. Narasumber yang hadir diantaranya Muhammad Saleh Lubis, Enceria Damanik dan Habibullah dan lain-lain. 

Salah satu peserta Pendidikan Kepemimpinan Dasar Pemuda adalah Meriana Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Lubusikaping. Mariana mengatakan bahwa mahasiswa Pasaman harus siap bersaing dengan mahasiswa dari daerah lain. "Mahasiswa adalah mahasiswa dimanapun dia berada" kata Mariana.

Mahasiswa di kampus daerah jangan minder. Mariana mengingatkan bahwa budaya mahasiswa ada tiga, membaca-menulis-diskusi. "Budaya mahasiswa adalag kunci" kata mahasiswi pertama yang menjadi Ketum Cabang di HMI Cabang Lubuksikaping ini.

Mariana menceritakan bagaimana dirinya bisa berbicara di forum nasional. Dalam berbagai forum, dia mengatakan bahwa mahasiswa pasaman juga bisa berbicara aktif. "Kami bisa anda juga bisa" ujar dia.

Pengalaman Mariana dalam Perkaderan HMI mengingatkan bahwa dalam proses pembelajaran atau pelatihan harus ada tindak lanjut dan keberlanjutan. Pemuda-Pemudi yang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Tingkat Dasar seharusnya memiliki forum dan aktifitas paska pelatihan. Misalnya ada forum diskusi bulanan yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

"Kami mengusulkan keberlanjutan dan tindak lanjut" kata dia.
Share:

Senin, 16 Oktober 2017

Gagal Merencanakan Gagal Melaksanakan

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU) dalam siaran pers yang dibacakan oleh Hasyim Asy'ari mengatakan memperpanjang pengisian data pada Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) selama satu hari.

Perencanaan pendaftaran calon peserta pemilu berakhir pada senin 16 Oktober 2017 jam 24.00 wib. Akan tetapi, mengingat kebutuhan pengisian Sipol. Maka waktu parpol untuk menyelesaikan proses pendaftaran diperpanjang.

Ujian Pertama KPU

Dalam hal ini, saya menafsirkan dua hal. Pertama, KPU tidak menyiapkan perencanaan cadangan. Seharusnya bagian perencanaan KPU telah menganalisa dan memuat beberapa perencanaan.

Sebagai contoh, apabila parpol mendaftar pada hari terakhir yang memang sempat diprediksi oleh banyak pihak. KPU wajib memperhitungkan ketersediaan waktu dan tenaga.

Apabila dalam pengisian Sipol ada gangguan teknis atau koneksi. KPU pun sudah siap dengan bekal rencana cadangan. Bisa jadi masalah kesengajaan parpol mendaftar di akhir waktu mempersempit kesiapan pemamfaatan Sipol.

Atas dasar pelbagai kemungkinan, maka rencana ditentukan. Jadi, hadirnya Surat Edaran KPU Nomor 586 tertanggal 16 Oktober 2017 tidak diperlukan. Belum lagi potensi gugatan PKPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Peserta Pemilu ada di depan mata.

Dengan begitu, saya melihat bahwa hadirnya SE 585 akan menambah beban PKPU 11/2017 yang saling mengait menjadi ujian perdana bagi komisioner KPU periode 2017-2022

Parpol Tidak Siap

Masalah kedua tertumpang di pundak parpol. Sepanjang yang saya ketahui, parpol harusnya sudah menyiapkan dokumen pendaftaran peserta pemilu jauh hari.

Bukankah dokumen pendaftaran berupa administrasi parpol? Sehingga saat parpol mendaftar ke KPU. Dokumen tersebut tinggal di bawa ke kantor KPU.

Secara tidak sengaja, parpol memproklamirkan diri sebagai organisasi yang tidak tertib secara administrasi. Kalau tertib, hari pertama pendaftaran pserta pemilu sudah bisa digunakan tanpa menunggu hari terakhir.

Saya tidak habis pikir, masih ada saja parpol yang belum bisa melengkapi dokumen. Sehingga mengakibatkan penambahan satu hari kerja untuk melengkapi dokumen pendaftaran.

Nafas Tinggal Sehari

Membaca masalah yang saya sampaikan diatas. Maka KPU dan Parpol harus sama-sama berbenah dan menjadikan penambahan waktu sehari sebagai pembelajaran.

Bagi KPU, menambah sehari merupakan hal yang wajar demi melayani parpol sesuai motto KPU Melayani. KPU cukup menambah fokus dalam proses perencanaan agenda teknis di kemudian hari.

Di lain sisi, parpol memiliki Pekerjaan Rumah (PR) besar. Pertama menyiapkan segala kemungkinan untuk memamfaatkan nafas sehari yang diberikan oleh KPU. Pemamfaatan itu wajib disyukuri sebagai bantuan dari KPU.

Kedua, parpol harusnya menyadari bahwa mesin pertai belum bekerja maksimal. Hal-hal administratif penting dikaji ulang demi menghindari masalah yang sama pada tahapan pemilu lainnya.

Ketiga, parpol wajib mengevaluasi tata kelola organisasi. Hal ini demi memperbaiki managemen partai untuk lebih siap menghadapi perkembangan teknologi. Karena teknologi informasi tidak bisa dihambat. Kita harus mengikuti dan menyiapkan langkah mengiri perkembangan yang ada.

Keempat, parpol sebaiknya tidak menambah beban publik. Cukup akui saja kelemahan internal partai dan perbaiki segera. Kurangi kemungkinan berkoar-koar apabila tidak lulus sebagai peserta pemilu.

Saya mengingatkan bahwa ada nasehat yang mengatakan perencanaan yang baik merubakan setengah dari keberhasilan. Gagal merencanakan sama saja dengan gagal melaksanakan (kerja).

Andrian Habibi - Paralegal di PBHI Nasional dan Deputi di KIPP Indonesia
Share:

Minggu, 15 Oktober 2017

Tiga Agenda Membuat Jakarta Siaga


Hari ini, Senin, 16 Oktober 2017 menjadi hari penting. Tiga agenda yang mengambil perhatian masyarakat anatara lain; pendaftaran terakhir calon peserta pemilu 2019, pelantikan Anggota Bawaslu DKI Jakarta dan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan - Sandiaga Uno.

KPU Siaga
Partai politik yang berniat mengikuti kontestasi pemilu 2019 hanya memiliki satu hari (16 Oktober 2017) untuk mendaftar ke KPU.

KPU pun harus menyiapkan tenaga lebih sejak pagi sampai malam nanti. Tingkat kefokusan pegawai harus ditingkatkan. Tiada alasan lengah/khilaf untuk hari ini.

Bagi partai politik, kesempatan formal mendaftar tidak bisa ditunda lagi. Hari ini adalah hari penentuan parpol mana saja yang menyatakan diri siap menghadapi tahapan penyelenggaraan pemilu 2019.

Meskipun begitu, baik KPU dan parpol masih memiliki potensi bertarung sebelum penetapan peserta pemilu. Hal ini mengingat ada saja gugatan calon peserta pemilu.

Jika kita membuka ulang catatan sejarah pendaftaran pemilu 2014. PBB dan PKPI adalah dua partai yang dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu diluar jalur yang biasa. PBB memenangi gugatan di Mahkamah Konstitusi. Sedangkan PKPI memenangi gugatan di PTUN.

Jadi, KPU harus menyiapkan dua pilihan dalam proses pendaftaran peserta pemilu 2019. Pertama, KPU harus cermat melakukan verifikasi administrasi dan faktual bagi peserta yang mendaftar dengan aturan PKPU No. 11/2017.

Kedua, KPU harus menyiapkan langkah menghadapi gugatan di PTUN dan MK. Bila kalah -seperti pengalaman tahun 2012- KPU wajib menyediakan ruang perbaikan ketetapan untuk peserta pemilu 2019.

Bawaslu Jakarta Langsung Siaga
Di lain sisi, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu) melantik anggota Bawaslu DKI Jakarta hari ini.

Paska dilantik, anggota Bawaslu DKI Jakarta langsung menjalankan amanah pemilihan ketua Bawaslu DKI Jakarta dan membagi tugas antar anggota.

Lalu Bawaslu DKI Jakarta langsung menyiapkan program pengawasan pendaftaran peserta pemilu di KPU DKI Jakarta. Diantara tugas awal ini, malam nanti tentu tidak menyediakan waktu tidur bagi anggota Bawaslu DKI Jakarta.

Hal ini mengingat kemungkinan riuh penutupan masa pendaftaran calon peserta pemilu. Lengah sedikit, Bawaslu bisa langsung mengevaluasi kerja Bawaslu DKI Jakarta yang baru saja dilantik.

Gubernur Baru
Ketegangan ketiga yang membuat Jakarta panas adalah pelantikan Gubernur dan wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022.

Anies-Sandi, sah memimpin Jakarta sejak hari ini. Potensi kemacetan sangat besar. Selain itu, ruang-ruang publik harus diawasi. Karena pendukung Anies-Sandi bisa saja mengisi ruang-ruang publik untuk meluapkan rasa kebahagiannya.

Maka, Polri seharusnya siap sedia memantau ruang-ruang publik dan setiap persimpangan jalan. Hal ini demi memastikan Jakarta Aman paskapelantikan Anies-Sandi.

Diantara ketiga agenda tersebut diatas. Jakarta diharapkan tidak rusuh. Hal ini mengingat ketiga agenda tersebut bisa saja saling kait mengait atau berpotensi untuk dipaksa berhubungan atas potensi keributan.

Dengan demikian, langkah pengawalan harus disiapkan baik di KPU RI, KPU DKI Jakarta dan seluruh ruang publik.

Silahkan publik mengawal semua agenda dengan tertib dan saling menjaga. Tingkatkan kehati-hatian untuk mengurangi potensi keributan. Awasi dan pantau atas nama kepedulian.

Andrian Habibi - Paralegal di Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Nasional & Deputi di Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia
Share:

Hak Atas Pendidikan Pengawasan Pemilu

Salah satu sudut ruangan lobi gedung Badan Pengawas Pemilu menampilkan wajah baru. Mereka menamakannya dengan kata ‘Pojok Pengawasan’. Afiffuddin – Komisioner Bawaslu – mengatakan bahwa Pojok Pengawasan berfungsi sebagai tempat informasi.

Sebagaimana yang kita ketahui, ruang publik di kantor-kantor atau gedung pemerintahan jarang menyediakan ruang publik. Masyarakat hanya bisa mengela nafas apabila menunggu di ruang lobi. Bawaslu menangkap keresahan masyarakat dengan mengupayakan ruang publik terbaik.

Dengan adanya Pojok Pengawasan, maka masyarakat akan mendapatkan pengetahuan dan informasi. Lalu data yang diramu menjadi aktifitas pengawasan partisipatif. Selama ini, masyarakat hanya bisa mendengar informasi tanpa akses. Kalaupun bisa, data berwujud fisik menjadi daya tarik tersendiri.

Jadi, dari Pojok Pengawasan menjadi ruang pengetahuan pengawasan, berujung pada pengawasan partisipatif. Hal ini sejalan dengan motto Bawaslu yang berbunyi ‘Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Hukum Pemilu’. Bentuk nyata dari frasa ‘bersama rakyat’ adalah keberlanjutan program informasi-pendidikan-partisipatif.

Kata ‘bersama rakyat’ harus diartikan Bawaslu dan rakyat menyatu dalam mengawasi pemilu. Sepanjang yang saya ketahui, beridirinya Bawaslu demi menjamin pengawasan pemilu. Pemilih yang menggunakan hak pilih sewajarnya mengawasi proses pemilihan sendiri. Namun, masyarakat masih jauh dari kata partisipatif untuk menjalankan aktifitas pengawasan atas penyelenggaraan pemilu.

Pojok Pengawasan ini masih konsumsi publik Jakarta. Karena Bawaslu RI belum bisa memerintahkan Bawaslu Daerah, selain dari kata harapan. Padahal Pojok Pengawasan menjadi perpanjangan tangan Bawaslu kepada masyarakat. Atau istilahnya, melalui Pojok Pengawasan ini Bawaslu memenuhi hak masyarakat atas pendidikan pengawasan pemilu.

Perintah bukan Harapan
Oleh sebab itu, daripada mengharapkan, Bawaslu seharusnya menggunakan kata perintah! Niat baik pemenuhan hak pendidikan pengawasan pemilu wajib terpenuhi sejak tahun 2017.

Sehingga, Bawaslu membutuhkan Keputusan Bawaslu RI tentang ‘Pojok Pengawasan’. Saya bisa pastikan, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota langsung ngebut menyediakan ruang Pojok Pengawasan tersebut.

Tentu saja Bawaslu jangan lepas tangan dari tanggungjawab supervisi menyeluruh. Apabila Surat Keputusan dan Surat Edaran Bawaslu tentang Pojok Pengawasan sudah keluar. Bawaslu juga harus membimbing Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota dalam merencanakan, memulai dan mengevaluasi Pojok Pengawasan Daerah.

Kita tentu tidak berharap ada aturan Bawaslu yang tidak diturunkan secara jelas kepada bawahannya. Sepanjang yang saya ketahui, Bawaslu RI periode 2017-2022 hadir di banyak acara atau kegiatan.

 Namun muncul pertanyaan, apakah setiap acara dan kegiatan memiliki panduan, naskah, tulisan? Jika ada, pertanyaan lanjutan adalah apakah Bawaslu selalu mengirimkan setiap bahan-bahan tersebut kepada bawahannya?

Bawaslu bisa menjawab pertanyaan dengan kalimat ‘kami sudah mengirim semua file makalah atau dokumen setiap acara kepada Bawaslu Daerah’. Dengan demikian, Bawaslu bisa mengevaluasi apakah bawahannya memiliki pemahan yang sama terkait pelbagai kegiatan atau program.

Contoh, Bawaslu bekerjasama dengan pramuka dalam hal pengawasan partisipatif. Tentu saja seluruh anggota Bawaslu dan Panwaslu se-Indonesia mendapat kerja tambahan yaitu mensosialisasikan materi ‘Pramuka Pengawas Pemilu’. Nah, sudah berapa anggota pengawas pemilu daerah yang memberikan pendidikan pengawasan pemilu kepada para anak pramuka?

Saya hanya mengingatkan bahwa dokumen, apapun bentuknya, bukan lah dokumen tertutup dan rahasia. Terlebih sudah disampaikan kepada publik. Demi menjaga program kerja yang terstruktur dan sistematis. Bawaslu wajib membina, mengelola, mendampingi, mendidik dan mangajarkan semua kegiatannya kepada lembaga pengawas daerah.

Hak Atas Pendidikan Pengawasan
Kembali pada Pojok Pengawasan sebagai ruang pemenuhan hak atas pendidikan pengawasan pemilu. Maka Pojok Pengawasan daerah harus menyediakan banyak hal selain papan informasi. 

Seminimalnya, Pojok Pengawasan menyediakan data pengawasan pemilu sejak berdiri sampai sekarang. Buku-buku terkait pemilu – khususnya pengawasan pemilu – menjadi tawaran tambahan bagi pengunjung.

Pojok Pengawasan jangan sampai kosong tanpa manusia. Bukan sekedar pegawai yang mencatat berapa orang pengunjung. Tetapi, pengelola bekerja dengan kemampuan menjelaskan semua isi Pojok Pengawasan. Pengelola juga harus mampu mengajarkan secara sederhana program pengawasan partisipatif.

Sebelum pengunjung meninggalkan ruang Pojok Pengawasan. Pengelola perlu melakukan simulasi pengawasan partisipatif dan tata cara pelaporan pelanggaran pemilu. Lalu, setiap pengunjung memperoleh ‘oleh-oleh’ berupa kopian dokumen tata cara pengawasan dan pelaporan pelanggaran pemilu.

Kalau perlu, pengelola Pojok Pengawasan membentuk komunitas pengawasan berjenjang. Setiap pengunjung diarahkan mengajak teman atau keluarganya. 

Kemudian berlanjut hingga terbentuk suatu komunitas pengawasan. Nantinya mereka dititipkan pada Pengawas Pemilu Tingkat Kecamatan (Panwascam) untuk dibimbing menjadi agen-agen pengawas pemilu.

Sepanjang yang saya ketahui, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota jarang memiliki ruang publik. Meskipun ada Bawaslu Provinsi yang menyediakan ruang kerjasama dengan media atau pemantau pemilu. Itu semua bentuk kreatifitas tersendiri yang tidak diarahkan atau diintruksikan oleh Bawaslu RI.

Bila Pojok Pengawasan bisa ‘dipaksa’ hadir di setiap daerah. Saya membayangkan Bawaslu bukan hanya sebagai lembaga penyelenggara pemilu dalam pengawasan. Tapi Bawaslu juga memosisikan diri sebagai lembaga pendidikan pengawasan pemilu.

…………………………………………………………………………………………………………………………….
Andrian Habibi adalah paralegal di Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Nasional dan Deputi Kajian Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia.
Saat ini Andrian Habibi berstatus mahasiswa Paskasarjana Ilmu Hukum Universitas Jayabaya dengan program khusus Hukum Tata Negara. Sehari-hari menulis opini terkait hukum, ham, pemilu dan politik. 

Share:

Rabu, 20 September 2017

Bawaslu Mengawasi

JAKARTA – Bawaslu RI me-lounching Bawaslu Mengawasi sebagai salah  satu program pengawasan pada rabu, 20 September 2017, bertempat di Crwon Plaza Hotel, Jakarta.

Bawaslu Mengawasi berasal dari tahapan kerja program pengawasan sedari Bawaslu Mendengar, Bawaslu Memanggil kemudian Bawaslu Mengawasi.

Afifuddin, Koordinator Pengawasan Bawaslu RI, mengatakan bahwa landasan Bawaslu Mengawasi adalah Pasal 93-96 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

 “Bawaslu Mengawasi adalah perjuangan pencegahan, pengawasan dan penindakan hukum pemilu” ujar Afif.
Sebagaimana disampaikan oleh anggota Bawaslu RI yang pernah memimpin Jaringan Pendidikan Pemilih Rakyat (JPPR). Proses Bawaslu Menggawasi berasal dari Bawaslu Mendengar dan Bawaslu Memanggil.

Pertama, Bawaslu Mendengar adalah program mendengar kritik, saran dan masukan dari KPU, DKPP, Parpol, Pemerintah dan sahabat Bawaslu.

Produk Bawaslu Mendengar kemudian dianalisis menjadi program-program Bawaslu RI. “Tidak ada program yang dijalankan tanpa landasan” begitu ungkap Afifuddin. Salah satu program perbaikan teknis adalah proses seleksi calon anggota Bawaslu Provinsi di 25 Provinsi. “Sistem CAT adalah salah satu bentuk pembaharuan teknis penyeleksian calon pengawas di tingkat provinsi” tegas Afif.

Proses seleksi menghasilkan 75 calon terpilih yang dilantik pada rabu pagi, 20 September 2017. Crwon Plaza Hotel menjadi saksi pelantikan 75 pengawas pemilu untuk 25 provinsi. Afifuddin menjelaskan bahwa paskamendengar, memanggil dan melantik. Maka program awal dari produk seleksi adalah melaksanakan program Bawaslu Mengawasi.

Bawaslu RI sudah mendengar, memanggil, mulai mengawasi. Lalu, kapan Bawaslu RI menata proses beracara penyelesaian sengekta pemilu? Mari kita tunggu.

Share: