Senin, 31 Maret 2014

PENGUJI TERTANGKAP TERUJI (Kasus Dugaan Suap Ketua MK)

PENGUJI TERTANGKAP TERUJI
(Kasus Dugaan Suap Ketua MK)
Oleh Andrian Habibi
Mahasiswa STIH Padang dan Anggota Magang di Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Wilayah Sumatera Barat

Sepanjang karir politiknya di parlemen, berulang kali Akil Muchtar  menelurkan undang-undang sebagai ketua panitia khusus. Ia juga memimpin uji kelayakan dan kepatutan Kapolri, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan pimpinan Komisi Yudisial (KY). (www.mahkamahkonstitusi.go.id)
Profil singkat akil muchtar diatas memperlihatkan informasi bahwa salah satu Hakim MK sejak 2009 yang sekarang menjabat sebagai Ketua MK, pernah memimpin uji kelayakan untuk Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sewaktu masih berkarir di sebagai anggota legislatif, Ini namanya penguji ditangkap teruji.
Apakah teruji (Pimpinan KPK) akan menghapus sepak terjang penguji (Akil Muchtar) selama ini? Perjalanan karir sang Ketua MK dimulai dari advokad lalu legislatif dan berakhir di judikatif tinggal menunggu waktu 1 x 24 jam yang akan memperlihatkan pada mata seluruh nusantara nasib sang penguji.
Media massa termasuk Kompas hari Kamis 3 oktober 2013, menempatkan persoalan penangkapan Akil Muchtar oleh KPK terkait dugaan suap mengenai sidang perkara pilkada kabupaten gunung mas di kalteng pada setiap halaman utamanya lengkap dengan foto full face dengan cetak warna di beberapa media lokal.
Berdasarkan pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang telah ditegaskan kembali dalam pasal 10 ayat (1) huruf a sampai d Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, kewenangan MK itu adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, termasuk pemilihan umum kepala daerah.
Seharusnya Ketua MK menurut UU diatas melakoni peran sebagai aktor utama dalam memutuskan sengketa pilkada kabupaten gunung mas kalteng. Persidangan pun telah dijadwal untuk segera diselesaikan dengan keputusan yang seadil – adilnya.
Akan tetapi, penguji yang menjadi terperiksa beralih peran dengan mensensasi semua pandangan masyarakat indonesia sebagai tangkapan KPK. Uang sebesar 2 – 3 Milliar ternyata bisa menggekapkan manusia tidak terkecuali seorang Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).
Sebelum memangku jabatan, sesuai pasal 21 UU No. 24 tahun 2003 mengucapkan sumpah atau janji sesuai agamanya. Terkait sengketa pilkada kabupaten gunung mas kalteng, Sang Ketua MK seakan lupa janjinya MK tidak bisa ditembus oleh siapa pun dan apapun. Sumpah dan janji dengan menyebutkan nama Tuhan terhapus oleh noda kecil.
Kata Siapa pun sesuai janjinya ternyata menjelma sebagai calon kepala daerah kabupaten gunung mas dan kata apa pun ternyata berbentuk uang dalam mata uang dollar singapura. Semua pihak pengagum lembaga tinggi negara bernama MK yang resmi dibentuk pada 16 agustus 2003 berdasarkan Keputusan Presiden No.147/M tahun 2003, terasa pilu dan berduka atas blunder.
MK yang telah dipimpin oleh Jimly Asshiddiqie selaku Ketua MK pertama dan Mahfud MD Ketua MK kedua terkenal sebagai salah satu lembaga tinggi negara yang bersih, independen, disegani dan jauh dari kata korupsi.
Mereka bersama-sama Hakim MK berjuang mati – matian untuk melaksanakan tugas sebaik – baiknya. Kinerja cerah dan benderang tersebut berubah kelam bak awan hitam diatas langit. Kasus penangkapan akil muchtar membuat rapor MK mendapatkan angka merah untuk seketika.
Masih segar rasanya ingatan masyarakat Indonesia bahwa akil muchtar baru saja dilantik sebagai Ketua MK periode 2013 – 2016 menggantikan Mahfud MD yang telah pensiun. Akil muchtar ternyata berbaik hati untuk menyerahkan posisi jabatan Ketua MK kepada Hakim MK yang lain sebelum masa jabatannya berakhir.
Rotasi kepemimpinan Ketua MK akan menghangatkan suana negeri ini merebut segmen berita dalam beberapa waktu kedepan. Fenomena penguji tertangkap teruji dan proses pergantian ketua MK akan ditunggu setiap pagi oleh para pembaca berita. Kita menunggu upaya pemulihan rapor baik MK yang harus menyelesaikan jadwal 24 persidangan dari sekarang hingga 10 oktober mendatang juga evaluasi terhadap kemungkinan Ketua atau Hakim MK agar tidak terbujuk akan rayuan dana haram.
Dari 24 persidangan yang akan dijalani oleh MK ada 19 sidang berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan umum. Kita berharap permasalahan yang sedang dihadapi oleh MK dalam melaksanakan dan memutuskan persidangan – persidangan yang telah terjadwal.


Oleh Andrian Habibi

Mahasiswa STIH Padang dan Anggota Magang di Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Wilayah Sumatera Barat
Share:

0 komentar:

Posting Komentar