Jumat, 16 Mei 2014

NASIB INSAN PENDIDIK

NASIB INSAN PENDIDIK
(hardiknas, 02 mei 2014)
Andrian Habibi's profile photo
Oleh: Andrian Habibi
Magang Anggota Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Wilayah Sumatera Barat, Ketua Bidang Pembinaan Anggota (PA)Himpunan Mahasiswa Islam Badan Koordinasi (HMI BADKO) Sumatera Barat dan Pemantau Pemilu di Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Sumatera Barat

Ki hadjar dewantara (Bapak Pendidikan Nasional Indonesia), maestro pendidikan sekaligus pejuang pendidikan Indonesia pada masanya. Semboyan kebanggaannya “tut wuri handayani” yang berarti ‘yang dibelakang memberikan dorongan’ menjadi mantra suci pembangkit semangat akan pembelajaran sejati.
Semboyan penyalur gerakan perlawanan terhadap pemerintah kolonial belanda. Kolonial Belanda menciptakan kondisi sulit dimana masyarakat tidak bisa memperoleh sedikit pengetahuanpun. Rakyat indonesia dibiarkan menjadi manusia tak berpendidikan dengan pengetahuan yang minimal di dobrak secara perlahan dan lemah lembut.
Melawan dengan belajar, menyerang tanpa senjata, berperang dengan kata penuh makna. Strategi dan taktik ini memerlukan waktu panjang hingga dapat menyadarkan segenap sanubari akan pentingnya perlawanan pendidikan selain perlawanan senjata. Ki hadjar dewantara sang perintis pendidikan indonesia meramunya dalam sekolah taman siswa.
Sekolah yang memberikan peluang untuk pengembangan kualitas intelektual pribumi. Peluang untuk menumbuhkan virus pendidikan untuk semua, demi memastikan keadilan dalam proses mencerdaskan putra-putri bangsa indonesia.
Virus kebaikan yang kita rasakan kenikmatan belajar saat ini, perasaan itu lah yang menuntun bangsa ini memberikan penghargaan memperingati hari kelahiran ki hadjar dewantara sebagai hari pendidikan nasional atau lebih dikenal dengan singkatan hardiknas.
Hardiknas merupakan salah satu dari 6 hari nasional yang di tetapkan Presiden Soekarnao melalalui Keputusan Presiden No. 316 tahun 1959. Hari Nasional yang ditetapkan dalam SK itu adalah Hardiknas pada 2 mei, hari kebangkitan nasional pada 20 mei, hari angkatan perang atau TNI pada 5 oktober, hari sumpah pemuda pada 28 oktober, hari pahlawan pada 10 november dan hari ibu pada 22 desember.
Hardiknas merupakan momentum perbaikan dan pengembangan pendidikan Indonesia setiap tahunnya. Insan-insan pendidik yang berpendidikan selalu mengingat hari ini sebagai pelecut gairah pembelajaran. Peningkatan kualitas pendidik dan peserta didik juga disertai jaminan proses pendidikan hingga modernisasi sarana dan prasarana pendidikan.
Pendidikan itu sendiri menurut UU RI No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
UU sisdiknas ini memberikan gambaran jelas pada setiap insan pendidik untuk berusaha sekuat tenaga mencapai setiap item di dalam pengertian pendidikan tersebut. Menurut Ki Hajar Dewantara menjelaskan tentang pengertian pendidikan yaitu: Pendidikan yaitu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya.
Pendidik dalam pengertian diatas menjadi kunci untuk membuka gerbang peningkatan kedewasaan secara pembelajaran. Untuk mencapainya, pendidik di ingatkan kembali dalam UU Sisdiknas bahwa pencapaian akhir harus memiliki evaluasi yang jelas. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjamin, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggung jawaban penyelenggaraan pendidikan.
Saat ini, pendidikan indonesia telah mengalami perkembangan dari sisi sarana dan prasarana. Kemendiknas juga berupaya meningkatkan tingkat kesejahteraan pendidik demi menjamin lualitas serta fokus para pendidik dalam proses pembelajaran. Komponen pendidikan menyatu demi satu tujuan suci yaitu peningkatan harkat dan martabat bangsa Indonesia.
Akan tetapi, persoalan terus menghatui usaha tulus peningkatan pendidikan Indonesia. Pelbagai problem bermunculan mulai dari pemaksaan jam mengajar, administrasi ruwet para guru PNS serta penahanan dana sertifikasi menjadi noda hitam pendidikan saat ini.
Sejatinya, peningkatan kesejahteraan guru sejalan dengan perbaikan mutu pendidikan. Akan tetapi, proses sertifikasi ini dinilai terlalu berlebihan oleh sebahagian kalangan pemerhati pendidikan indonesia.
Pada umumnya, guru fokus terhadap pencarian jam belajar lalu menyipkan bahan administrasi melengkapi sertifikasi. Guru juga dihadapkan pada masalah penundaan penyaluran dana sertifikasi di berbagai daerah.
Pemerintah daerah ikut andil dalam penciptakan kondisi semrawut ini, seperti Pemerintah Kabupaten Madina yang tempo lalu harus di demo oleh ribuan guru terkait penundaan pencairan dana sertifikasi. Pemda yang diberi kewenangan mengelola dana sertifikasi terkadang menggalaukan posisi insan pendidik.
Mentri Pendidikan dan kebudayaan beserta jajarannya mesti lebih serius dan tegas menghadapi pergolakan dana sertifikasi. Kemendikbud menyebut Rp 2,6 triliun dana tunjungan guru masih ditahan oleh pemda (padek, 25 april 2014).
Kemendikbud mengetahui pengendapan dana tersebut melalui audit BPK. Hal ini menjadi coretan kusam dalam tulisan indah pendidikan yang pada awalnya dinilai mampu membangun kualitas dan kesejahteraan para pendidik.
Sesuai dengan pemberitaan padek 25 april 2014 tersebut, jika memang benar kemendikbud berupaya tegas. Maka jalan yang ditempuh sudah tepat dengan permulaan membuka informasi pemda amupun pemkot yang mengendapkan dana tunjangan guru tersebut.
Kemendikbud juga bisa bekordinasi dengan KPK untuk menganalisa setiap alasan pemda maupun pemkot pengendap dana tunjangan profesi guru. jika terbukti dengan sengaja mempekaya diri sendiri atau lembaga pemerintah melalui pengendapan dana yang semestinya menjadi hak para insan pendidik.
Maka KPK dengan mengemban amanat UU No 20 tahun 2001 dapat membantu kemendikbud dalam pembersihan oknum yang membuat pendidikan di indonesia terganggu. Gerakan cepat KPK sudah dinantikan para guru yang telah melakukan protes seperti yang Forum Komunikasi Guru Padang.
Pendidikan merupakan proses keberlanjutan abadi dalam membentuk putra putri bangsa ideal menuju kualitas insan cita harus bersih dari segenap noda hitam kehidupan oknum tak berakhlak. Pembelajaran juga perintah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, menyusahkan dan mempersulit serta mengaburkan proses pendidikan adalah aktifitas melawan Tuhan.



Oleh: Andrian Habibi
Magang Anggota Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Wilayah Sumatera Barat, Ketua Bidang Pembinaan Anggota (PA)Himpunan Mahasiswa Islam Badan Koordinasi (HMI BADKO) Sumatera Barat dan Koordinator Relawan Pemantau Pemilu di Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Sumatera Barat


Share:

0 komentar:

Posting Komentar