Minggu, 18 Mei 2014

PEMILUKADA KOTA PADANG MENUJU MK

PEMILUKADA KOTA PADANG MENUJU MK
Oleh AndrianHabibi

“….Hukum terutamainstitusi penegak hukum menjadi tumpuan harapan untuk menyelamatkan demokrasi.”
Oleh Hamdan Zoelva(Ketua MK)

Pengadilan mulai dari PengadilanAgama, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung termasuk MahkamahKonstitusi merupakan Lembaga Pemuas Kepastian Hukum bagi setiap yang membutuhkankeadilan  oleh Sahnan Sahuri Siregar 

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kota Padang memang telah melalui tahapan pemungutan suara tertanggal 30 Oktober 2013. Suara 10 pasangancalon Wali Kota dan Wakil Kota Padang hening sembari berdo’a hingga keluarlah ketetapanoleh KPU Kota Padang tanggal 6 November 2013. sekarang tinggal menunggu putaran kedua.

Tahapan dimulai dari pemungutan dan penghitungan suara diTPS menuju Kelurahan dan sampai di Kecamatan berujung di Pleno KPU KotaPadang. Saksi dari 10pasangan calon tersebar disetiap proses tahapan. Saksi-saksi mendapatkan tugasyang sama yaitu memastikan suara kandidatnya aman serta tidak terjadipelanggaran pemilukada oleh pihak manapun.

Rayat telah memilih dan KPU Kota Padang akhirnya menetapkan dua putaran dalamproses pemilukada Kota Padang. Pasangan Calon yang mengikuti putaran kedua akanlebih keras berjuang untuk memenangkan pertarungan tahap akhir.

Perwakilanpartai dan independen menembus putaran akhir yang akan menantikan coblosan parapemilih. Pengupayaan peningkatan jumlah pemilih dan pengurangan jumlah golonganputih. Mesin partai akan berhadapan dengan mesin non partai plus.
MesinPartai jelas mendukung pasangan dengan perolehan tertinggi untuk saat ini.Sedangkan mesin non partai plus berarti tim pemenangan independen ditambahmesin partai yang ikut mengusung pasangan calon dindependen.

Sedangkan, masih ada mesin lain yangberkerja yaitu Tim Kampanye Calon Pasangan dengan suara yang tidak memungkinkanuntuk mengikuti putaran kedua. Mesin pemenangan ini berubah menjadi mesinpenggugat yang telah mempersiapkan bahan-bahan gugatan.

Dalil-dalilpembenaran disiapkan dengan dasar pembalajaran demokrasi bagi peserta,penyelenggara dan masyarakat kota Padang. Pembenaran berupa proses pembelajaranatau pendidikan demokrasi serta alasan hak memperjuangkan gerakan politiknya.Namanya alasan, semua alasan dapat diterima terlepas dari segi manapembuktiannya.

Bahan-bahanyang sudah dipersiapkan sebagai pembelajaran bagisaksi, KPPS dan Pemantau pemilu dan masyarakat. Persiapan ini juga sebagaipendidikan demokrasi bagi PPS, Saksi juga pihak terkait lainnya. termasuk setiap aktifitas di Kecamatan ditujukan untuk proses pembelajaran demokrasi bagi PPK,Saksi, Panwascam dan Pemantau. Lembarkeberatan yang diterima saksi merupakan bahan mentah yang disiapkan untukmenggugat hasil pemilukada. Konsultan Hukum mulai didatangi untuk dimintaiwejangannya terkait kemungkinan-kemungkinan mereka kembali berjuang.

UUNomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah, PKPU RI, SK KPU Kota Padang danBerita Acara sebagai modal awal menambah bumbu .Wejangan Konsultan Hukum bisa menjadi angin sejuk bagai berpeluang besarmenggugat atau sebagai pemasti kata sabar anda belum waktunya memimpin KotaPadang bagi yang ikhlas.

Ikhlasdan sabar, Perjuangan ini menuju dua hilir dalam ke-pemilu-an, permasalahanyang dilakukan oleh penyelenggara pemilu berujung di DKPP atau membatalkanhasil pemilu di Mahkahamah Konstitusi (MK). Konsultan atau Kuasa Hukum menyusun semua bahan menjadi lembar-lembarberisi gugatan dengan dalil Sistematis Terstruktur dan Massif.

PanwasluKota Padang dengan mandat Pasal 110, 111 dan 113 PP Nomor 3 Tahun 2006, sudahdipastikan sibuk menerima laporan dari masyarakat. Apabila termasuk pelanggaranadministrasi dan kode etik maka laporan akan diteruskan Panwaslu ke DKPP.Panwaslu dengan penelitian dan pengkajian akan meneruskan laporan ke Penyedikterkait Tindak Pidana Pemilu.

Hamdan Zoelva (Ketua MK) dalam jurnal konstitusi mengklasifikasi bentukpelanggaran dan penegak hukum pemilukada kepada; KPU mempunyai wewanang memberikan sanksi terhadap pelaku pelanggaranadministrasi pemilu. Panwaslu berwenang dalam menyelesaikan sengketa non hasilpemilukada. Kepolisian, Kejaksaan dan Lembaga Peradilan masing-masing berwenangmenyidik, mendakwa dan menjatuhkan vonis terhadap pelaku penyelenggaraan pemiluserta MK diberi amanat menyelesaikan perselisihan hasil pemilu.

Dengan begitu ada banyak lembaga penegak hukum pemilukada yang siapmenerima berkas dari panwaslu Kota Padang sebagai pintu awal setiap pelanggarandan sengketa. Selnjutnya SahnanSahuri Siregar (Praktisi dan Advokad, selanjutnya dipanggil Tulang) mengatakanpengadilan akan menjadi alat pemuas bagi para pihak terkait Pemilu Kadakota Padang, pemuas karena disana lah tempat mengadu semua persoalan hukumterlepas apapun bentuk putusannya.

Jikadiperhatikan pernyataan Tulang adapesan yang tersirat bahwa para kandidat lebih mementingkan persoalanmengumpulkan bukti kesalahan pasangan kandidat lain dari pada melihat kelalaianpenyelenggara pemilu. Maka pilihan mengadu nasib dalam waktu 3 hari ke MK lebihmenjamin kepuasan daripada mengadu ke DKPP.
MK akan akan memastikan bahwa hasil suara sebagaimana yang ditetapkanKPU Kota Padang sesuai dengan kehendak rayat. Disinilah letak MK menurut Tulangsebagai Lembaga Pemuas bagi yang kurang puas terhadap hasil akhir pemilukadaKota Padang.

KUASA MK
MKyang akhir-akhir ini lagi jadi heboh terkait Akil Muchtar tidak mengurangikinerjanya. Kasus Mantan Ketua MK tersebut hanya sebagai cambukan untuk lebihberusaha melakukan yang terbaik bagi Hakim-Hakim di MK. Para Hakim lain masihtetap beraktifitas memutuskan perkara-perkara yang telah dijadwalkanpersidangan. Hingga saat ini,sudah lebih dari 244 perkara yang diusahakan selesai di MK.

PemilukadaKota Padang akan menjadi perkara yang diterima MK dengan kepemimpinan baruKetua MK. Niat menjaga dan memperbaiki nama baik MK telah siap menunggu parapelapor yang merasa belum puas dengan pemilukada Kota Padang.

Ruang lingkup kewenangan MK dalam memutus perselisihan hasil pemilukadadisebutkan dalam Pasal 4 Peraturan MK No.15 Tahun 2008 yang menyatakan;
Objek perselisihan Pemilukada adalah hasilpenghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon (KPU Provinsi / KPUKabupaten/Kota) yang mempengaruhi ; (a) Penentuan Pasangan Calon yang dapatmengikuti putaran kedua pemilukada, atau (b) Terpilihnya Pasangan Calon sebagaiKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

MK dengan bekal peraturan diatas memusatkan perhatian pada perselisihanpemilukada yang dilakukan secara sistematis, structural dan massif. Akibat pelanggarannya dapat mempengaruhi pemberian suara dan khususnya keterpilihan calon KepalaDaerah. MK dapat memutuskan perkara pemilukadadengan keputusan yang mutlak dan mengikat.

Syaratnyaadalah pelanggaran tergolongSistemtis, Terstruktur dan Massif (S-T-M). Saatindikasi tercapainya S-T-M yang merupakan pelanggaran terhadap konstitusi.Khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yangmengharuskan Pemilukada dilakukan secara demokratis dan tidak melanggarasas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adilsebagaimana ditentukan Pasal22E ayat (1) UUD 1945.

Veri Junaidi (Jurnal Konstitusi ; 2010) menjelaskan bentuk-bentukpelanggaran S-T-M ke dalam kategori ; syaratadministrasi pencalonan, politik uang, politisasi birokrasi, kelalainpetugas-penyelenggara pemilu dan intimidasi. Bentuk pelanggaran S-T-Mtersebut dilihat Veri dari beberapa kasus pemilukada yang masuk ke MK.

Jika pemilukada Kota Padang yang baru saja selesai memenuhibentuk-bentuk pelanggaran S-T-M seperti yang dijelaskan oleh Veri Junaidi. MakaMK seperti yang ditekankan oleh Tulang  sudah bisa menjadi Lembaga Pemuas pemohon darisalah satu pasangan calon Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Padang. MK berjuang agar hasil pemilukada sesuai dengan suara rayat yangberdaulat atas haknya untuk menentukan nasibnya sendiri.

Hasil persidangan di MK bisa saja terjadi pemungutan suara ulang ataubertahan pada Ketetapan KPU Kota Padang. Apa punhasil dari keduanya, tetap saja anggaran pemilukada Kota Padang akanmembengkak. Sudah dapat dipastikan negara yang menanggung biayanya danmasyarakat hanya bisa menanti dan melihat kinerja pemimpin yang dihasilkandengan biaya besar ini.


pin BB : 7529D692
Share:

0 komentar:

Posting Komentar