Rabu, 21 Mei 2014

PERCAKAPAN MALAM

Sepanjang karir politiknya di parlemen,berulang kali Akil Muchtar  menelurkan undang-undang sebagai ketua panitiakhusus. Ia juga memimpin uji kelayakan dan kepatutan Kapolri, Pimpinan KomisiPemberantasan Korupsi (KPK), dan pimpinan Komisi Yudisial (KY).(www.mahkamahkonstitusi.go.id)

Profil singkatakil muchtar diatas memperlihatkan informasi bahwa salah satu Hakim MK sejak2009 yang sekarang menjabat sebagai Ketua MK, pernah memimpin uji kelayakanuntuk Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sewaktu masih berkarir di sebagaianggota legislatif, Ini namanya pengujiditangkap teruji.

Apakah teruji (Pimpinan KPK) akan menghapussepak terjang penguji (Akil Muchtar)selama ini? Perjalanan karir sang Ketua MK dimulai dari advokad lalu legislatifdan berakhir di judikatif tinggal menunggu waktu 1 x 24 jam yang akanmemperlihatkan pada mata seluruh nusantara nasib sang penguji.

Media massatermasuk Kompas hari Kamis 3 oktober 2013, menempatkan persoalan penangkapanAkil Muchtar oleh KPK terkait dugaan suap mengenai sidang perkara pilkada kabupatengunung mas di kalteng pada setiap halaman utamanya lengkap dengan foto full facedengan cetak warna di beberapamedia lokal.

Berdasarkan pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang telahditegaskan kembali dalam pasal 10 ayat (1) huruf a sampai d Undang-Undang Nomor24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, kewenangan MK itu adalah mengujiundang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negarayang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik,dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, termasuk pemilihan umumkepala daerah.

Seharusnya Ketua MK menurut UU diatas melakoni peransebagai aktor utama dalam memutuskan sengketa pilkada kabupaten gunung maskalteng. Persidangan pun telah dijadwal untuk segera diselesaikan dengankeputusan yang seadil – adilnya.

Akantetapi, penguji yang menjadi terperiksa beralih peran dengan mensensasi semuapandangan masyarakat indonesia sebagai tangkapan KPK. Uang sebesar 2 – 3Milliar ternyata bisa menggekapkan manusia tidak terkecuali seorang KetuaMahkamah Konstitusi (MK).

Sebelummemangku jabatan, sesuai pasal 21 UU No. 24 tahun 2003 mengucapkan sumpah ataujanji sesuai agamanya. Terkait sengketa pilkada kabupaten gunung mas kalteng, SangKetua MK seakan lupa janjinya MK tidakbisa ditembus oleh siapa pun dan apapun. Sumpah dan janji denganmenyebutkan nama Tuhan terhapus oleh noda kecil.

Kata Siapa pun sesuai janjinya ternyatamenjelma sebagai calon kepala daerah kabupaten gunung mas dan kata apa pun ternyata berbentuk uang dalammata uang dollar singapura. Semua pihak pengagum lembaga tinggi negara bernama MKyang resmi dibentuk pada 16 agustus 2003 berdasarkan Keputusan PresidenNo.147/M tahun 2003, terasa pilu dan berduka atas blunder.

MK yang telahdipimpin oleh Jimly Asshiddiqie selaku Ketua MK pertama dan Mahfud MD Ketua MKkedua terkenal sebagai salah satu lembaga tinggi negara yang bersih,independen, disegani dan jauh dari kata korupsi.
Merekabersama-sama Hakim MK berjuang mati – matian untuk melaksanakan tugas sebaik –baiknya. Kinerja cerah dan benderang tersebut berubah kelam bak awan hitamdiatas langit. Kasus penangkapan akil muchtar membuat rapor MK mendapatkanangka merah untuk seketika.

Masihsegar rasanya ingatan masyarakat Indonesia bahwa akil muchtar baru sajadilantik sebagai Ketua MK periode 2013 – 2016 menggantikan Mahfud MD yang telahpensiun. Akil muchtar ternyata berbaik hati untuk menyerahkan posisi jabatanKetua MK kepada Hakim MK yang lain sebelum masa jabatannya berakhir.

Rotasikepemimpinan Ketua MK akan menghangatkan suana negeri ini merebut segmen beritadalam beberapa waktu kedepan. Fenomena pengujitertangkap teruji dan proses pergantian ketua MK akan ditunggu setiap pagioleh para pembaca berita. Kita menunggu upaya pemulihan rapor baik MK yangharus menyelesaikan jadwal 24 persidangan dari sekarang hingga 10 oktobermendatang juga evaluasi terhadap kemungkinan Ketua atau Hakim MK agar tidakterbujuk akan rayuan dana haram.

Dari 24persidangan yang akan dijalani oleh MK ada 19 sidang berkaitan denganperselisihan hasil pemilihan umum. Kita berharap permasalahan yang sedangdihadapi oleh MK dalam melaksanakan dan memutuskan persidangan – persidanganyang telah terjadwal.


Oleh Andrian Habibi
Mahasiswa STIH Padang dan Anggota Magang di Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Wilayah Sumatera Barat
Share:

0 komentar:

Posting Komentar