Rabu, 21 Mei 2014

SAAT BUNDO KANDUANG BERPOLITIK

SAAT BUNDO KANDUANG BERPOLITIK
Oleh Andrian Habibi

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah awliya’ bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh untuk mengerjakan yang ma’ruf, mencegah yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana.” (Hak-Hak Politik Perempuan dalam Al-Qur’an surat At-Taubah ayat 71)

Ayat diatas menegaskan peran antara laki-laki dan perempuan dalam hal kepemimpinan. Kesetaraan dan kesejajaran dalam bingkai demokrasi yang harmonis. Sudah tepat keputusan perempuan (baca ; bundo kanduang) untuk memeriahkan pesta demokrasi Indonesia. Bundo kanduang dalam beberapa hal diidentikan dengan kelemahan dan kesabaran serta pengaturan keuangan dan kebutuhan juga pengikut kaum laki-laki. Kenyataannya mulai diminati untuk penaikkan porsi dalam kedudukan dimata hukum.

Kelemahan bundo kanduang karena diklasifikasikan dalam bentuk fisik dan daya tahan tubuh jika dibantingkan dengan laki-laki memang tidak seimbang, selanjutnya kesabaran bundo kanduang dalam bentuk sifat baik menjalani kehidupan ataupun dalam mendidik anak-anak calon pemimpin bangsa dan keahlian mengatur keuangan jika dianalisa dari kebiasaan sebagai pemutus kebijakan alur masuk serta keluar kas dalam berdagang maupun dalam keuangan rumah tangga.

Saatnya Berpolitik
Mimpi bundo kanduang menjadi pemimpin bangsa sesuai amanat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 46 yang berbunyi sebagai berikut : “sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif, harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan”.
PKPU mewajibkan porsi susunan keterwakilan caleg bundo kanduang sebanyak 30% dengan penetapan urutannya sangat sistematis. Seperti contoh, diharuskan pada nomor urut 3 lalu 6 dan seterusnya apabila nomor urut 1 dan 2 diisi oleh caleg leaki-laki. Dasar hukumnya adalah pasal 65 Undang-Undang Pemilu No.12 Tahun 2003 tentang kuota perempuan 30% pada pemilu 2004 secara terus-menerus dibutuhkan penguatan terhadap UU tersebut dan evaluasi di setiap Pemilihan Umum (pemilu).

Undang - Udang Pemilu ini telah diubah menjadi UU No.8 Tahun 2008, dengan mencantumkan nomor urut 1 sampai 3 harus ada calon perempuan. Sementara UU No.31 Tahun 2002 tentang Partai Politik belum mencantumkan masalah kuota secara tegas telah diperbaiki dengan UU No.2 Tahun 2008. Semangat untuk penyetaraan gender memberikan peluang perwakilan bundo kanduang menjadi bintang-bintang penentuan legislasi negeri ini.

Ketentuan tersebut sebagai penguatan atas Dasar Yuridis dalam UUD 1945. Pasal 28C ayat 2 menyebutkan, “setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Bundo kanduang seakan menerima durian runtuh atas setiap keputusan KPU untuk turut serta memeriahkan pesta demokrasi indoesia. Kemudian, partai politik sebagai perahu layar ke pentas legislasi berkewajiban untuk mengakomodir keterwakilan bundo kanduang tersebut.  Proses ini yang biasa dinamakan patuh dan tunduk di mata hukum.

Partai politik melaksanakan proses rekruitmen calon legislative (caleg) perwakilan bundo kanduang sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan terkait. Menjamin akan komitmen atas semangat memeprjuangkan bundo kanduang. Pendaftaran juga diawasi dan disesuaikan oleh penyelenggara pemilu demi mendukung kepentingan bundo kanduang.

Bundo kanduang di setiap partai politik juga dibekali dalam pendidikan politik, untuk menyetarakan pemahaman atas setiap tahapan pemilu. Hasilnya dapat kita lihat secara kasat mata bersama-sama, sudah baik walau belum sempurna. Partai plitik yang tidak bisa memenuhi keterwakilan bundo kanduang dalam daftar calegnya akan mendapatkan sanksi tegas dari KPU atau Bawaslu/Panwaslu.

Sanksi ini bisa berbentuk pencoretan secara keseluruhan yang mengakibatkan kekosongan caleg partai politik disebuah daerah pemilihan (dapil). Sanksi juga bisa berbentuk administrasi sebagai bentuk teguran kepada partai politik.

Efeknya…
KPU melalui kekuatan dan kekuasaannya dalam penyelenggaraan pemilu menciptakan berbagai polemic atas keterwakilan bundo kanduang. KPU menciptakan sebuah surat administrasi bernamaSurat Edaran bernomor : 315/KPU/V/2013 perihal Temuan Hasil Verifikasi Administrasi Pemenuhan Syarat Pengajuan Bakal Calon dan Syarat Bakal Calon Anggota DPRD tertanggal Jakarta 6 mei 2013 sebagai dasar teknis penguatan atas PKPU.
Surat Edaran KPU RI telah menunjukkan eksistensinya diberbagai daerah, sebagai dasar untuk menetapkan TMS (tidak memenuhi syarat) di dalam sebuah dapil atas partai politik yang dirasa tidak serius mengurus bundo kanduangnya. Hal ini sebagai proses pengawalan akan betapa besar dan pentingnya posisi bundo kanduang.
Khusus sumbar, KPU telah membuat kalang kabut PAN yang pada akhirnya bisa bernafas lega, juga membuat GERINDRA dan Golkar bersabar untuk tidak mengikuti tahapan pemilu kedepan. Keduanya terkait persoalan kepentingan bundo kanduang yang tidak diseriusin oleh partai politik.

Bundo Kanduang Caleg DPR RI dapil I Sumbar di PAN terkena persoalan administrasi pendidikannya sedangkan Bundo Kanduang di Partai Gerindra untuk caleg DPRD Provinsi Dapil 4 Sumbar terkait administrasi pengunduran diri dari anggota komisioner KPU Kabupaten Pasaman Barat. Khusus caleg Partai Golkar dapil 4 provinsi sumbar tersandung persoalan caleg ganda bundo kanduang.

KPU kabupaten / kota juga mulai memperlihatkan bukti nyata kerja pasca dilantik dengan menegaskan Surat Edaran KPU RI dalam menceramahi peserta pemilu didaerah masing-masing. Politisi senior dan relawan pemantau, di dunia yang berbeda berusaha mengkaji kekuatan Surat Edaran KPU RI. Besarnya kekuatan Surat Edaran dirasakan blunder karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas untuk menghakimi partai politik.
Semangat terhadap bundo kanduang dirasa berlebihan oleh sekompok kalangan. Realitanya, kesalahan satu orang tidak patut menghilangkan kesempatan orang lain dalam berdemokrasi. Beberapa bundo kanduang terkait persoalan administrasi berdasarkan surat edaran meninak bobokkan kerabatnya dalam susunan caleg partai politik.

Peraturan segarusnya fleksibel dengan tidak memaksakan problem keterwakilan bundo kanduang. Sejatinya proses tetap berlangsung dengan komunikasi antara penyelenggara dan peserta pemilu. Proses ini akan menimbulkan sistem pemilu yang lebih baik untuk masa yang akan datang.

Tahapan pemilu yang sudah berlangsung tidak bisa dihentikan atau ditunda. Terkait persoalan beberapa partai dan calegnya, itu menjadi tugas rumah bersama untuk merenovasi setiap kekuarang. Pemerintah sebagai penanggung jawab sistem demokrasi harus cepat menjalankan program pembenahan disetiap sector demokrasi. Aktifitas program nyata untuk menunjang program penyelenggara pemilu dinantikan setiap insane pecinta nusantara ini.
Oleh : Andrian Habibi
Badan Pengurus Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Sekarang beraktifitas di Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Sumatera Barat.
Share:

0 komentar:

Posting Komentar