Sabtu, 10 Januari 2015

ADVOKASI ANGGARAN



ADVOKASI ANGGARAN
DISKUSI BERSAMA KPMM BERSAMA KOMISI INFORMASI SUMBAR

Hari                 : Selasa
Tanggal          : 28 Oktober 2014
Lokasi             : Aula KPMM Sumbar
Utusan            : Andrian Habibi dan Apriyanto
Agenda           :
Diskusi Bersama KPMM dan KI Sumbar terkait Keterbukaan Informasi sebagai Penguatan Transparansi dan AKuntabilitas

Sambutan Bang Zainal (Direktur KPMM Sumar)
Awalnya agenda ini sudah lama keinginan bagaimana satu LSM memiliki semacam kajian tentang advokasi anggaran. Di KPMM sendiri merupakan amanat dari Mubes. Dengan keterbatasan yang ada, melaksanakan advokasi anggaran dengan alumninya bertujuan melaksanakn diskusi terkait advokasi anggaran. Tindak lanjut terkait pelatihan advokasi anggaran, untuk itu perlu ditingkatkan kapasitas transparansi dan akuntabiltas di tingkat LSM. Bebrapa pertemuan merekomendasikan bagaimana mencari informasi dan bagaimana informasi yang berhak didapatkan dan bagaimana uu keterbukaan informasi memberikan penguatan terhadap transparansi dan akuntabilitas.

Ni PIT (Komisioner KI Sumbar)
Dilantik tanggal 4 September 2014, otomatis semenjak itu sudah mengemban amanah. Di KI sebagai wakil ketua KI Sumbar. Saya tidak merasa asing dengan NGO karna dahulu juga ikut NGO dan beberapa kali melakukan aktifitas advokasi anggaran. Dahulu kita mencari informasi ke Bappeda, Bagian Umum dll. Hari ini sdah lebih mudah menggunakan media elektronik dan media lain.
Secara garis besar yang bias direkomendasikan kepada pemerintah melalui advokasi anggaran adalah memberikan kajian terhadap kesenjangan anggaran dibeberapa program dinas dengan program dinal lain. Lalu memberikan point mana yang lebih prinsip untuk diprioritaskan.
Kunci : Keterbukaan Informasi sebagai Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas
Ketika 1998 perjuangan bermula untuk keterbukaan dan transparansi di Indonesia. Mulai dari tahun 2000, banyak program masuk ke Indonesia berasal dari lembaga donor luar negeri.
Harapannya keterbukaan informasi mencegah korupsi, karna korupsi baru menjadi persoalan ketika ada tindakan. Ketika korupsi itu dilakukan dalam kondisi ketertutupan. Diharapkan dengan adanya pengguna informasi (masyarakat dan badan hokum) juga bias menjadi termohon dengan catatan mengelola anggaran masyarakat dari founding.
Prinsip nya adalah kalau kita bersih kenapa harus rishi. Bada public yang pemerintah atau non pemerintah semua tujuannya baik (normative) dan lebih baik pelaksanaannya sesuai dengan kenyataan dari tujuannya. Bagaimana terlaksananya pemeerintah dan masyarakat yang baik. Kadang terjadi sengketa karena ada ketertutupan informasi, hari ini sengketa ini bias diselesaikan melalui Komisi Informasi dengan prasarat yang ada.
Pembukaan UUD 1945 dan 1999 UU HAM dan Amandemen UUD telah menegaskan untuk menyiapkan perangkat keterbukaan demi kesejahteraan rakyat. Yang mendorong UU lahir adalah Koalisi NGO “Koalisi Keterbukaan Informasi Publik”, yang terealisir saat 2008. Ketika UU sudah lahir, tidak ingin UU mati suri, maka kewajiban kita untuk mencerdaskan masyarakat untuk mengetahui hak-hak masyarakat.
Di Jakarta hingga ratusan laporan terkait keterbukaan informasi. Harapannya kedepan bagaimana ini disadari oleh badan public untuk melakukan pemebnahan bahwa badan public memliki kewajiban2 teknis agar pengguna informasi menggunakannya dengan baik. Ketika UU berjalan dengan baik maka itu menjadi kaidah dasar untuk kehidupa yang baik bernegara dan berbangsa.
Badan public harus mempunyai catatan2 penting tertulis terkait kebijakan-kebijakan public oelh pemerintah. Agar ini mendorong partisipasi, ngeh menjadi hal-hal yang menjadi konsen di masyarakat. Maka terciptanya good government, merupakan bagian yang dipertegas, tanpa UU harusnya Pemerintah dan Badan Publik udah melakukan dengan  baik.
Tahu alasan kebijakan public yang mempengaruhi kehidupan masyarakat dan yang paling penting bagaimana peninkatan pelayanan public dalam pemberitahuan informasi public. Informasi merupakan kebutuhan pokok, prinsip hak informasi adalah terpenuhinya kebutuhan pokok yang merupakan bagian dari Hak Azazi Manusia. Sekarang dunia menjadi masyarakat informasi.
Kategori Informasi menururt UU KI
1.      Informasi yang wajib dan diumumkan secara berkala bahkan wajib dilaporkan kepada komisi informasi
2.      Informasi yang wajib dan diumumkan serta merta (bencana alam)
3.      Informasi yang tersedia setiap saat
4.      Informasi yang tersedia saat diminta
5.      Informasi dikecualikan
Komisi Infromasi Provinsi Sumbar
KI merupakan Lembaga Mandiri dengan anggaran APBD Provinsi, maka harus memiliki kantor tersendiri. KI tidak bias bersidang di tempat badan public yang bersengketa. Secara keseluruhan menjalankan UU Keterbukaan Informasi dan memberikan informasi bagi masyarakat dan menyelesaikan sengketa informasi dengan mediasi atau siding ajudikasi informasi.
Tugas KI ; peradilan diluar pengadilan, menerima, memeriksa, melakukan peradilan sengketa. Ketika siding dilakukan mempunyai wewenang untu memanggil pihak termohon dan pemohon. Bahkan jika termohon memberitahukan informasi itu dikecualikan, maka majelis harus melihat informasi.
Bagaimana sengketa masuk ke KI, berawal dari sengketa di PPID apakah itu di pemerintah atau non pemerintah. PPID harus mempunyai kompetensi dibidang informasi. Tanggung jawab secara keseluruhan bagaimana mengelola informasi secara totalitas.
Skema sengketa informasi :
Pemohon harus mengisi form di PPID, lalu PPID mempelajari apakah informasi itu dikuasai atau tidak. Dalam penyampaian permohonan terjadi kekurangan data harus dilengkapi dalam 3 hari dan feedback dalam 10 hari. Jawabannya adalah informasi dimiliki atau tidak dimiliki. Pemohon bias menerima dan tidak menerima, pemohon memberikan keluhan / keberatan kepada kepala PPID dan Apabila tidak ditanggapi baru mulai mengajukan keberatan ke KI Sumbar.
Informasi yang dikecualikan ; uji konsekuensi harus dilakukan untuk mengkaji informasi masih membahayakan atau tidak bagi public. Yang dimaksud konseskuensi yang akan timbul ; konsekuensi yang membahayakan pemilik informasi apabila dibuka, informasi yang disebut melindungi public.
Tahapan Uji Konsekuensi Informasi :
1.      Identifikasi
2.      Klarifikasi
3.      Analisa
4.      Mengidentifikasi UU
5.      Merumuskan kesimpulan
6.      Alasan legal yang menjadi dasar hokum
KI Sumatera Barat sudah menerima 3 permohonan terkait sengketa informasi, tapi masih tertahan akibat pasal 7 Peraturan KI.

IIS
LBH Padang
:
Ejudivikasi Informasi pernah dilakukan pada setahun belakang. Sebenarnya UU KIP memiliki bebrapa point untuk membahas pencegahan korupsi.
APBD tidak bias diakses oleh masyarakat dengan mudah. Misalnya ABPD sumbar memangun proyek di suatu desa tapi di daerah tersebut tidak mengetahui terkait proyek. Paling hanya diberitahukan dengan spanduk dll.
Korupsi di Sumbar terlihat dalam hal skala kecil, seperti PMPN, PPIP dan lain-lain.
NGO butuh informasi yang kuantitatif dan kualitatif, seperti berapakah kasus korupsi di kejaksaan dengan mengisikan form2 yang diberikan, laluseandainya tidak diberitahukan apakah masuk dalam penutupan informasi
Andre

Informasi proyek-proyek
Ni PIT
:
Hal ini lah yang membuat KI berdiri di Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini, KI SUmbar hanya terhalang oleh syarat teknis terkait kantor (lokasi Sidang / Register).
Kasus pertama yang masuk sempat deregister di Jakarta tdak bias dilanjutkan karena tidak ada tempat register. Dicatat dalam catatan informasi kantor.
Anggaran yang tersedia hanya anggaran pembentukan. Dengan tidak ada anggaran beberapa kasus terselesaikan dengan baik dengan komunikasi.
Website sudah dibuat dalam bentuk design tinggal menunggu lounching. Selanjutnya sekretaris dan PPID yang akan diselesaikan sebagai PR.
Rencana kerja proyek dinas-dinas (pasal 9, 10 dan 11) bias dimintai informasinya asal tidak masuk dalam pasal 17. Tidak ada satu point tu yang tertutup (proyek dan APBD)
Uun
:
Un melihat PR besarnya adalah PPID karna saat permintaan informasi akan terkendala. Seharusnya informasinya bias didapatkan secara berkala atau sekita.
Punya kewenangan kah KI untuk mewajibkan badan public memiliki PPID dan bagaimana langkahnya?
Pertimbangan apa yang membuat permohonan ke KI ditolak
Arie
LBH Pers
:
LBH Pers melakukan riset terkait website pemda, LBH Pers tidak menemukan informasi dari pemda sesuai pasal 9.
Seharusnya APBD tidak menjadi sengketa informasi karena itu menjadi informasi yang wajib disediakan serta merta ?
Alas an badan public ? ada peraturan internal di badan public tidak memperbolehkan informasi tersebut? Alas an bahwa informasi ini belum diselesaikan atau masih dalam proses?
Ni PIT
:
PPID memang pintu masuk informasi, KI akan mendorong untuk hadirnya PPID
Contoh :
Keputusan KI meminta badan public untuk memberikan informasi yang diminta pemohon. Kalau badan public yang tidak memberikan pelanggaran, ada prosedur yang akan diselesaikan oleh KI.
Permohonan ditolak : kasusnya terlalu banyak dan berulang-ulang.
Bang Zainal
:
Terima kasih atas perhatiannya. Keberadaan KI di sumbar telah banyak memberikan nilai penguatan transparansi dan akuntabilitas untuk mencegah terjadinya korupsi. Maka peran kita (NGO) ;
1.      Peran NGO untuk tindak lanjut terbentuknya KI.
2.      Meningkatkan kapasitas dalam analisa informasi.
3.      Mendorong pasrtisipasi masyarakat tentang hak atas informasi.
4.      Ikut dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
5.      Mendorong kesediaan informasi di seluruh badan public.
Meller
:
Prosedur, tata cara dan pendalaman UU dan peraturan terkait dan mensosialisasikan hak katas informasi.
Ni PIT
:
Persoalan KI melimpahkan karena alas an teknis bukan hal prinsip.
Jangkauan wilayah KI berada di seluruh kawasan sumatera barat.
Saran uni:
Untuk NGO diusahakan dengan memulai hal yang kecil, seperti ada UU tentang KIP merupakan kajian untuk pemahaman dengan melaksanakan diskusi-diskusi public.
NGO harus focus terhadap isu yang telah difokuskan selama ini. Lalu membuat surat permintaan informasi terkait apa dan tujuan apa?
Bang Zainal
:
Rencana NGO kedepan ?
Arie
:
Uji Coba Mendapatkan Informasi dari Lembaga Publik
Bang Zainal
:
Riset website lembaga public (pendidikan dan kesehatan)
Ni PIT
:
1.      2015 diharapkan akan terbentuk Relawan Keterbukaan Informasi
2.      Survey badan public yang telah memiliki PPID
3.      Bantuan terkait sekretaris dan gedung KI Sumbar
Penutup
Bang Zainal
Terima kasih pada NI PIT telah berbagi informasi atas keterbukaan informasi dan terima kasih kepada kawan-kawan. Diharapkan kawan-kawan untuk membuat berita dan menghadirkan jaringan lain untuk memeriahkan agenda diskusi adkkasi anggaran. Undangan selanjutnya akan diberitahukan by phone atau by email.

Hormat kami


Andrian Habibi                   Apriyanto
Share:

0 komentar:

Posting Komentar