Sabtu, 10 Januari 2015

KETERBUKAAN INFOMRASI PENCEGAH KORUPSI



KETERBUKAAN INFOMRASI PENCEGAH KORUPSI
Pers Realise Koalisi NGO’s  Keterbukaan Informasi Publik Sumbar

Ketika 1998 perjuangan bermula untuk keterbukaan dan transparansi di Indonesia. Harapannya keterbukaan informasi mencegah korupsi, karna korupsi baru menjadi persoalan ketika ada tindakan.
Dalam diskusi Komisi Informasi Sumbar bersama Direksi KPMM Sumbar, PBHI Sumbar, Kabisat Indonesia, PKBI Sumbar, P3SD, LP2M, Totalitas, Paham Sumbar, YCM Mentawai, Nurani Perempuan, Walhi Sumbar, LBH Padang, LBH Pers, Badko HMI Sumbar, HMI Cabang Padang, Selasa (28/10) di Kantor KPMM Sumbar,
Atfitriati, S.Ag (Komisioner KI Sumbar) menyatakan bahwa korupsi itu dilakukan dalam kondisi ketertutupan. Prinsip nya adalah kalau kita bersih kenapa harus rishi. Badan public yang pemerintah atau non pemerintah semua tujuannya baik (normative) dan lebih baik pelaksanaannya sesuai dengan kenyataan dari tujuannya. Bagaimana terlaksananya pemerintahan dan masyarakat yang baik.
Pembukaan UUD 1945 dan UU No. 39/1999 tentang HAM dan Amandemen UUD telah menegaskan untuk menyiapkan perangkat keterbukaan informasi public demi kesejahteraan rakyat.
Tranparansi dan akuntabilitas mendorong advokasi Koalisi NGO “Koalisi Keterbukaan Informasi Publik” untuk lahirnya UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang terealisir pada tahun 2008.
Ketika UU sudah lahir, tidak ingin UU mati suri, maka kewajiban kita untuk mencerdaskan masyarakat untuk mengetahui hak-hak masyarakat. Diharapkan dengan adanya pengguna informasi (masyarakat dan badan hokum) juga bisa menjadi termohon dengan catatan mengelola anggaran masyarakat dari founding dana. Sedangkan, Kimisioner KI Sumbar yang dilantik tanggal 4 September 2014, otomatis semenjak itu sudah mengemban amanah.
NGO’s selama ini dalam melakukan aktifitas advokasi anggaran, mencari informasi ke Bappeda, Bagian Umum dan lain-lain. Hari ini sudah lebih mudah menggunakan media elektronik dan media lain untuk melihat informasi yang wajib ketahui oleh publik.
Komisioner KI Sumbar megingatkan ada kategori Informasi menurut UU No. 14/2008 antara lain ; Informasi yang wajib dan diumumkan secara berkala bahkan wajib dilaporkan kepada komisi informasi, Informasi yang wajib dan diumumkan serta merta (contoh ; bencana alam), Informasi yang tersedia setiap saat, Informasi yang tersedia saat diminta dan Informasi dikecualikan.
Kategori Informasi akan membuka kesempatan bagi masyarakat dalam pengawasan dan pemantauan dana public yang dikelola oleh badan public milik Negara atau non pemerintahan.
Secara garis besar yang bisa direkomendasikan masyarakat pengguna informasi kepada pemerintah melalui advokasi anggaran adalah memberikan kajian terhadap kesenjangan anggaran dibeberapa program dinas dengan program dinal lain. Lalu memberikan point mana yang lebih prinsip untuk diprioritaskan. Hal ini akan membangun tranparansi dan akuntabilitas disemua lini dan mencegah tindak pindana korupsi terjadi.

Share:

0 komentar:

Posting Komentar