Sabtu, 10 Januari 2015

MENDORONG PENGGUNAAN HAK INFORMASI PUBLIK



MENDORONG PENGGUNAAN HAK INFORMASI PUBLIK
DISKUSI HARIAN RAKYAT SUMBAR


Hari                 : Jum’at
Tanggal          : 7 November 2014
Lokasi             : Harian Rakyat Sumbar

Sambutan moderator;
Diskusi ini merupakan aktifitas penguatan lembaga sebagai bentuk perhatian terhadap perkembangan informasi. Kali ini hadir rekan-rekan jaringan NGO’s seperti LBH Pers, PBHI Sumbar, KPMM Sumbar, Wartawan PAdeks dan Harian Rakyat sumbar sebagai tuan rumah. Diskusi kedua ini juga menghadirkan Komisioner KI Sumbar beserta Biro Humas Prov. Sumbar dan Pemkot Kota Padang.
ARIEF LBH PERS
Diskusi terkiat KI sudah dilakukan berbagai sector lintar NGO beberapa kali. Seperti di Padang Ekspres, KPMM Sumbar dan sekarang di Harian Rakyat Sumbar. kita melakukan diskusi-diskusi terkait informasi public agar Masyarakat mendapatkan hak untuk mendapatkan informasi sesuai amanat UUD. Saat ini, Masyarakat sipil tertama kalangan menengah ke bawah susah mendapatkan informasi seperti contoh APBD, Data Pembangunan Jalan Bungus Taluk Kabung, Pengelolaan Website dan lain-lain.
Arie LBH Pers
Tahun kemarin (2013) LBH Pers telah melakukan penelitian atas keterbukaan informasi public pada 11 institusi. Salah satu yang bermasalah Aadalah PemProv Sumbar. padahal Data yang diminta (yang wajib diumumkan secara berkala), seharusnya sudah ada apapun alas an pihak SKPD atau Pemerintah daerah. LBH Pers meminta data-data dikarenakan data yang wajib diumumkan tidak diumumkan maka akhirnya dimintai sesuai prosedur yang ada. Sekarang perlu kita pahami bahwa Masyarakat tidak mengetahui cara mendapatkan dan pelaporkan informasi public. Untuk itu Pemprov sumbar harus segera mendukung penuh semua komponen agar informasi public tidak menjadi hal yang sulit diperoleh.
Andrian Habibi PBHI Sumbar
Pengalaman kita adalah dalam berhubungan dengan beberapa lembaga, data yang dimintai memakan waktu lama. Sebagai contoh meminta salinan putusan. Jika kita mencontohkan pada MK RI, beberapa saat setelah putusan dibacakan, masyarakat Indonesia sudah bias mendownload salinan putusan terkiat kasus yang disidangkan.
Uun KPMM Sumbar
Pengalaman kita dari pencarian dan permintaan terkait informasi di SKPD, sangat susah dikarenakan PPIDnya tidak ada. Bahkan ada kalanya kita serasa di pimpong dalam meminta data yang dibutuhkan dengan beragam asalan pihak dinas.
Irwan Biro Humas Prov. Sumbar
Memang belum semua pemerintah kabupaten yang telah di bentuk PPID Kab/Kotanya. Bahkan untuk Kota Padang, SK PPID kota Padang baru ditandatangani. Kami memahami betul bahwa PPID merupakan ujung tombak dalam permintaan informasi public. Oleh karena itu kita akan berusaha untuk pencapaian pembentukan PPID di seluruh Sumatera Barat.
Akan tetapi, bagi para peminta informasi perlu kami sampaikan bahwa Kejelasan indetitas penting dalam permintaan informasi public. Hal ini terkait ada beberapa persoalan atas peminta informasi public yang tidak jelas data diri dan kegunaan informasi itu terhadap dirinya.
Sebagai contoh ; seseorang bernama Daniel Sutan Makmur mengugat tentang kepengurusan KI selain itu juga Meminta data pembebasan tanah tahun 96-97. Untuk masalah tanah tahun 96 – 96, kami tidak tahu harus meminta informasi itu kepada siapa dan apa tujuannya mendapatkan data juga tidak dijelaskan.
Untuk diketahui bahwa Ketua PPID Utama dalah biro humas prov. Sumbar dan terkait website PPID, sedang membuat konten tersendiri terkiat PPID tersendiri. Seluruh data informasi public akan amsuk ke website tersendiri tersebut. insyaAllah tahun 2015 semua informasi yang dibutuhkan public sudah bias dilihat di konten tersebut.
Bambang Staf Ahli bidang Kemasyarakatan Kota Padang
Memang benar staf SKPD yang terkait pelaporan data informasi publik tidak menguasai sehingga tidak dapat memberikan informasi walau sudah lama di dinas tersebut. Utnuk itu kita akan melakukan perbaikan atas struktur dan management PPID Kota Padang.
Nanang KI Sumbar
Instruen untuk lembaga public belum dilaksanakan dikarenakan SOP PPID belum ada. Struktur PPID memang sudah ada secara tertulis berbentuk SK akan tetapi tugas dan fungsi pekerjaannya masih meraba-raba.
Proses permintaan data informasi public perlu dijelaskan yaitu : minta data ke humas terkait, jika tidak diberikan minta ke PPID. Seandainya tidak juga diberikan lalu laporkan kepada PPID Utama baru lapor ke KI sumbar.
Perlu kita ketahui bersama bahwa sudah ada MoU antara KI dan BPK RI, untuk meraih laporan pemda mendapatkan WAJAR TANPA PENGECUALIAN harus ada rekomendasi dari KI;
Selain itu, pemda tidak perlu risih. Kalau bersih kenapa risih. Ketika informasi yang didapat disalah gunakan, peminta informasi bias dipidanakan.
Da Taoik KI Sumbar
Laporan masyarakat ke KI sumbar sudah ada sebanayak 4 laporan. Yang pasti dan siap menyidangkan 1 laporan insyaAllah bulan November ini. Persoalan penyelesaian sengketa sebenarnya Ketiadaan panitra membuat susahnya melaksanakan persidangan informasi. Selain itu, Kantor KI harus diluar dishubkominfo, sebagai contoh akan riskan bila yang mau dilaporkan dishubkominfo.
Sepengetahuan saya KI yang baik salah satunya KI Banten dan KI DKI, bagus karna bias melakukan endustment berbasis website. KI DKI menerima sengketa 400 kasus dan KI Banten menerima 300 kasus;
Bambang Staf Ahli bidang Kemasyarakatan Kota Padang
Wartawan senior di Indonesia banyak dari sumbar itu artinya sumbar kuat akan kebutuhan informasi. Maka kami apresiasi akatifitas diskusi seperti ini untuk 2 tahun kedepan. Jangan sampai masyarakat menilai Kunker KI sama dengan kunker anggota dewan;
Iman NURANI Perempuan
Permintaan data informasi public harus dijelaskan tujuan permintaan data tersebut. Jika ada masyarakat meminta data laporan salah satu SKPD atau BUMD dengan bunyi tujuannya untuk menganalisa dengan niat melaporkan kasus, bagaimana??
Toaik KI Sumbar
Informasi public, walau tujuan permintaan datanya untuk dilaporkan, minta ke atasan PPID nya, jika tidak diberikan laporkan ke KI.
Arif LBH Pers
Informasi public sebenarnya tidak ada batasan, sifatnya dinamis, bias saja sekarang tertutup tapi sebulan kedepan sudah terbuka dan wajib dilaporkan oleh PPID. Harapannya Informasi public bukan diminta lagi tapi disediakan, tidak ada lagi peminta tapi pengakses data informasi public.
Uun KPMM Sumbar
SKPD dulu untuk memahami informasi public, baru masyarakat mengetahui dengan diskusi public lebih besar.
Andrian Habibi PBHI Sumbar
Pelbagai alas an terkiat keterbukaan informasi, seharusnya KI dan PPID Utama menyurati semua SKPD, Pemda, Pemkot, BUMN, BUMD dan Badan Publik yang ada untuk memberikan informasi tahunan secara detil ke Website dan Media Cetak. Ini merupakan program nyata akan keterbukaan informasi public sesuai amanat UU KIP.
Nanang KI sumbar
Perlu diingat masyarakat membutuhkan Informai yang detil.
Moderator
Tujuan utama mendapatkan informasi sedangkan Sengketa adalah jalan kalau informasi buntu.
Irwan Humas Sumbar
Tidak semua informasi diberikan, percayalah Pemprov akan memberikan apa saja untuk informasi apa saja. Akan tetapi jika ada konsekuensi pemberi informasi tidak akan memberikan informasi tersebut.
Moderator
Isu anggaran; antara anggaran KI dengan Pemprov ? ini terkait indepedensi Ki Sumbar.
Nanang KI Sumbar
Tidak ada yang mengatur KI Sumbar (Pemprov), jika ada pertentangan siap dicopot.
Toaik KI Sumbar
Anggaran kan uang rakyat dan peruntukannya untuk rakyat, bukan uang pemprov.
Zainal abadi
Pertama, harus ada kesadaran tentang hak informasi public. Kedua, ada uji kelayakan atau testimony (survey) terkait hak informasi public dan uji kelayakan tentang perangkat PPID se sumatera barat.
Moderator
Terima kasih atas kehadirannya semoga KI Sumbar dapat melaksanakan tugas-tugasnya dan diskusi ini akan dilanjutkan 2 minggu kedepan dengan tema berbeda.
Notulen

Andrian Habibi
PBHI Sumbar
Share:

0 komentar:

Posting Komentar