Sabtu, 10 Januari 2015

SAKSI DAN KORBAN



LAPORAN MENGHADIRI SEMINAR
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)

Hari                 : Selasa
Tanggal          : 28 Oktober 2014
Waktu             : 21.10 wib - selesai
Agenda           : SEMINAR SEHARI “Pengaharusutamaan Persektif Saksi dan
  Korban dalam Peradilan Pidana”
Tempat           : Bumi Minang Hotel, Padang
Utusan PBHI  : Afriyanto, S.H dan Andrian Habibi, S.E

Awalnya dari surat undangan seminar dari LPSK kepada PBHI Sumatera Barat untuk menghadiri acara SEMINAR SEHARI di Hotel Bumi Minang Padang. Untuk itu Apriyanto dan Andrian Habibi berangkat menuju Hotel Bumi Minang. Ruangan Seminar penuh di isi oleh pakaian berwarna biru ciri khas kementrian hokum dan ham yang menjadi panitia pelaksana SEMINAR SEHARI LPSK.
Acara :
Sambutan dan Pembukaan oleh Drs. Supriyadi, BC.IP, M.H selaku Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Sumatera Barat. Kanwil Kemenkum HAM Sumbar telah melakukan berbagai aktifitas bersama jaringan termasuk dengan LPSK.
Keynote Speaker oleh Abdul Haris Semendawai, S.H, L.L.M, sebagai Ketua LPSK RI mengungkapkan bahwa cara perlindungan bukan hanya pada tersangka dan terdakwa tapi juga pada korban dan saksi. Permohonan masyarkat terkait saksi dan korban dari sumatera barat berkisar ratusan permohonan kepada LPSK.
DISKUSI PANEL
Panelis I
:
H. Anasroel Haroen, S.H, M.H
(Ketua Pengadilan Tinggi Padang)
Panelis II
:
Mulyadi Sajean, S.H, M.H
(Koordinator Bidang Tipidum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat)
Panelis III
:
Dr.Shinta Agustina, S.H, M.H
(Dosen Hukum Pidana Universitas Andalas)
Moderator
:
Lies Sulistiani, SH, M.Hum
(Wakil Ketua LPSK)
Bapak anas lebih banyak melihat pada aspek ketentuan perundang-undangan terkait saksi dan korban
Penghargaan terhadap justice collaborator
Ibu Shinta hal ini harus didukung pada aspek-apek pendukung peradilan pidana
Bapak Mulyadi membangun kepdulian terhadap korban,

Panelis I        : H. Anasroel Haroen, S.H, M.H
Materi           : Upaya Peradilan Untuk Memberi Keadilan (Penghargaan) Terhadap Saksi dan Korban Yang Berperan Membantu (Membongkar) Kejahatan di Indonesia
            Alat bukti sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana Pasal 184nya, bahwa alat bukti yang sah ialah :
  1. Keterangan saksi
  2. Keterangan ahli
  3. Surat
  4. Petunjuk
  5. Keterangan terdakwa
Keterangan saksi yang dapat dinilai sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan dibawah sumpah disidang pengadilan. Keterangan bernilai kebenaran apabila kesesuaian antara keterangan satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain.
Mengingat demikian dominannya peranan saksi ntuk dapat mengungkap suatu tindak pidana. Maka, perlu ada antisipasi berupa perlindungan dari kemungkinan adanya ancaman / intimidasi fisik dan mental dari pihak pelaku tindak pidana atau pihak keluarga atau kelompok pelaku tindak pidana terhadap saksi.
Permasalahan :
  1. Sebagaimana yang ditentukan dalam KUHAP pasal 50 sampai pasal 68 yang mengatur perlindungan tersangka dan terdakwa dan tidak ada mengatur tentang perlindungan saksi
  2. Apakah pantas diberikan penghargaan terhadap korban dan saksi yang sebagai terdakwa dalam perkara tersebut dapat mengungkap tindak pidana tertentu yang bersifat serius
Pemecahan Masalah :
  1. Permasalahan pertama sudah diatur dalam pasal 5 Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
  2. Permasalahan kedua sesuai dengan pasal 10 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan direspon oleh Mahkamah Agung RI dengan Surat Edaran No. 04 tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama di dalam pidana tertentu.
Panelis II      : Mulyadi Sajean, S.H, M.H
Materi            : Membangun Kepedulian Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan
            Saksi dan Korban merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana. Saksi dan korban dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak hokum. Perlindungan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia belum diatur secara khusus dalam UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Asas kesamaan di depan hokum yang menjadi salah satu ciri Negara hokum, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana harus diberikan jaminan perlindungan hokum.
            Perlindungan Saksi dan Korban telah diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006, antara lain :
  1. Asas dan tujuan perlindungan saksi dan korban diatur dalam pasal 3 dan 4
  2. Hak saksi dan Korban diatur dalam pasal 5, 6, 7, 8, 9 dan 10
Untuk itu dibentuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai bentuk pengemban amanat UU Perlindungan Saksi dan Korban ;
  1. LPSK bertugas memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan korban dan bertanggung jawab kepada Presiden
  2. LPSK bertanggung jawab untuk menangani permberian perlindungan dan bantuan pada saksi korban berdasarkan tugas dan kewenangannya
  3. Biaya yang diperlukan LPSK dibebankan kepada APBN
  4. Dan lain-lain
Tantangan :
            LPSK berkedudukan di Ibu Kota Negara, selain itu lembaga kejaksaan memiliki 1 Kejagung, 31 Kejati, 393 Kejari dan 86 Cabjari. Dalam system penanganan perkara pidana terpadu dimanakah posisi LPSK ?
  1. Penyidik (Polri/PPNS)
  2. Penuntut Umum (Kejaksaan)
  3. Hakim (Pengadilan)
  4. Rutan / Lembaga Pemasyarakatan
  5. Penasehat Hukum
Maka perlu kita lihat Paradigma Baru yaitu :
  1. Korban kejahatan berhak mendapat bantuan hokum pada setiap tahapan pemeriksaan
  2. Korban kejaksaan berhak mendapat bantuan medis
  3. Hak – hak korban seharusnya diatur dalam KUHAP
  4. Harus ada perwakilan LPSK di daerah
  5. Tuntutan ganti kerugian merupakan bagian dari pidana pokok yang harus diatur dalam KUHAP
Panelis III     : Dr. Shinta Agustina, S.H, M.H
Materi                        : Perubahan Paradigma Dalam Sistem Peradilan Pidana (Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Kerangka Due Process Model)
Bagamainana Penegak Hukum melaksanakan aturan melakukan perubahan paradigm sesuai dengan amanat undang-undang terkait. Perlunya melakukan evaluasi perubahan undang-undang terhadap penyesuaian paradigm penegak hokum dalam system peradilan pidana

TANYA JAWAB
NAMA
INSTANSI / LEMBAGA
PERTANYAAN / TANGGAPAN
Julaidi
Universitas Ekasakti
Jadi kita berbicara tentang saksi dan korban tidak terlepas dengan kenyataan krimonologi. Kita berbicara tentang saksi dan korban, dalam praktek kenapa orang tidak mau jadi saksi karena peristiwa amat berhubungan dengan pendidikan.
Jika rusaknya melalui pendidikan maka akan merusak pada semua aspek. Kita ambil contoh ; seorang gadis berjalan tengah malam terjadilah suatu peristiwa dan apakah itu benar2 suatu peristiwa yang membuatnya jadi korban, kita harus melihatnya bagi suatu yang kompleks atas.
Bagaimana transportasi saksi dan korban agar mau jadi saksi yang banyak dari mereka menjadi korban?
Arief
LBH Pers
Sebelumnya apresiasi terhadap LPSK telah melakukan perubahan terhadap perundan-undangan terkait perlindungan saksi dan korban.
Bagaimana prosedur pasal 7A ayat 5 terkait restribusi?
Pengalaman, dari permohonan perlindungan saksi dan korban sangat lama dan bertele-tele sesuai dengan birokrasi, bagaimana kemudian permohonan yang diajukan dari masyarakat tidak terlalu lama untuk diproses?
Permohonan ini terkait pelakunya dengan aparat penegak hokum terutama dengan kepolisian dan kejaksaan, bagaimana saksi dan korban sekaligus tersangka dan terdakwa?
Perlu penguatan terhadap LPSK terkait anggaran yang hari ini LPSK merupakan anak dari Kementrian Sekretaris Negara.
Pando
PAHAM
Terkait posisi PLSK dengan Kepolisian dan Kejaksaan
Bagaimana bentuk koordinasi LPSK dengan Kepolisian dan Kejaksaan berbentuk garis tegas atau berbentuk garis putus-putus?
Mengenai usulan terkait dibentuknya LPSK di daerah? Bagaimana klo kepolisian dan kejaksaan juga pengadilan sebagai instansi yang berhubungan langsung dengan saksi dan korban yang membuat suatu peraturan atau penguatan lembaga yang memberikan kepastian perlindungan saksi dan korban?
Bapak Anas
PT Sumbar
Terima kasih pada penanggap;
Masalah transportasi bagi saksi. Saksi dalam pengalaman yang ditemukan enggan menjadi saksi. Kemudian hasil pengamatan; (1) tidak mau repot, (2) membuang-buang waktu, (3) masalah transportasi apalagi saksi yang perekonomiannya pas-pasan
Seperti pasal 13/2006 saksi atau korban memiliki hak biaya pergantian transportasi, darimana sumber dana penggantian transportasi bagi saksi dan korban? Biaya sudah diatur dalam UU 13/2006
Abd Haris
Ketua LPSK
Terkait transportasi dan akomodasi sudah diberikan kepada saksi yang dibawah perlindungan LPSK. Semua biaya ditanggung oleh LPSK.
Karna jumlah saksi bias jutaan dalam setahun hanya untuk tindak pidana. Bantuan pelaksanaan (PP) belum turun terkait berapa besaran penggantian transportasi saksi.
Restitusi dengan (1) sebelum putusan pengadilan dan (2) setelah putusan pengadilan. Aturan 44/2008 diadobsi dalam revisi UU 2013; untuk proses hokum sedang berjalan disampaikan kepada LPSK lalu dimasukkan kepada jaksa petuntut umum yang dimasukkkan dalam tuntutan untuk disampaikan pada putusan.
Untuk ganti kerugian yang sudah penetapan hokum tetap, bagaimana cara proses penggantian kerugian. Menurut ketua MA Penetapan bersifat deklatoir sedang penggantian bersifat eksekusi. Kedua ini harus dilakukan dengan gugatan.
Birokrasi di LPSK, untuk mengajuan permohonan maksimal sudah dibawa ke paripurna paling lama 1 bulan. Ada beberapa kasus yang sulit memenuhi permohonan. Sebelum persyaratan dipenuhi maka akan ditolak oleh paripurna. Salah satu syaratnya surat keterangan dari komnas HAM terkait korban HAM berat.
Perlindungan darurat ada situasi perlindungan diberikan segera. Permohonan dengan persyaratan lengkap bahwa ada ancaman nyata dan harus dipindahkan atau indikasi perlakuan kekerasan. Perlindungan darurat memiliki jangka waktu yang singkat.
Sekretaris eselon II tidak memiliki kemampuan mengelola anggaran. Maka harus menyantol ke eselon I yaitu anggaran Sesneg yang memiliki anggaran. Anggaran LPSK sudah cukup memadai. Kemampuan menyerap anggaran 80% dari total persedian sekitar.
Seharusnya LPSK dapat mengelola sendiri anggarannya. Sebagai lembaga independen dan mandiri. Maka sekretaris LPSK dipimpin oleh esselon I. Perjuangan anggaran ini merupakan persetujuan di DPR RI. Perjuangan LPSK di Wilayah.
Mekanisme perlindungan saksi dan korban dengan pelakunya adalah penegak hokum / kepolisian / jaksa dll. ----à Memang perlindungan untuk beberapa peristiwa kurang memuaskan. Penanganan itu merupakan perbaikan terhadap kasus-kasus lampau. Proses bertahap termasuk perubahan dan revisi undang-undang akibat ketidakpuasan terhadap praktek perundang-undangan yang lama.
Melihat UU, keputusan LPSK bersifat imperatif (harus dilaksanakan secara langsung) terkait putusan LPSK. Yang diatur dlm UU tidak otomatis terlaksana oleh pihak-pihak terkait. Disini perlunya sosialisasi terkait instansi terkait.
Kenapa tidak dibentuk saja biro disetiap lembaga daripada membentuk LPSK diwilayah à lembaga itu ada tupoksi, jika ada penambahan biro yang tidak sesuai dengan tupoksi maka akan susah dalam penganggaran dan pengembangan sdm.
Mulyadi
Kejati Sumbar
Masalah tranportasi saksi, dalam pelaksanaan menghadirkan saksi dan korban adalah jaksa penuntut umum. Kejaksaan tidak memiliki anggaran. Untuk hari ini, biaya ahli sudah ada anggarannya. Sepanjang ini sudah 3 ahli yang dibiayai oleh Negara dalam kasus korupsi.
Andrian Habibi
PBHI Sumbar
Bagaimana kalau ada kerja sama antara Unand dengan instansi terkait untuk mensosialisasikan hasil penelitian mahasiswa terkait saksi dan korban
Ada kerja sama PT, Kejati, Kanwil Kemenkum HAM, Kepolsian dan lembaga lain untuk melakukan sosialisasi menyeluruh terkait peraturan perundang-undangan sampai ke wilayah kerja pemerintahan tingkat kejorongan
Ada upaya mencerdaskan masyarakat untuk memahami posisinya sebagai saksi dan korban sebagai solusi keengganan masyarakat pada umumnya menolak menjadi saksi

PKBI Sumbar
Masa perlindungan hanya pada ingkrah
Anasroelah
Ketua PT Sumbar
Sebenarnya kita dari pengadilan, siapapun dari organisasi bantuan hokum, secara pribadi akan diterima.
Masalahnya aturan hokum, yang bias praktek dalam peradilan adalah advokad yang terdaftar di peradi. Mudah2an UU advokad bias di review untuk tata acara diperadilan.
Shinta
Fakultas Hukum Unand
PT ada tri dharma perguruan tinggi, tiap tahun melakukan pengabdian di masyarakat dengan topik2 tertentu dengan undang2 terbaru.
Dosen memang wajib melakukan penelitian bias diakses melalui website unand. LP2M.
Mahasiswa Memorandum, Legalcy Estari, Skripsi. Masih belum bias diakses secara terbuka. Website masih terbatas dalam akses penelitian mahasiswa.

Ketua LPSK
Masa perlindungan sejak penyidikan hingga putusan pengadilan. Ada beberapa kemungkinan kasus berlanjut, akan diberikan perlindungan. Akan tetapi focus kepada perlindungan masa penyidikan hingga putusan.
Korban pemerkosaan layak mendapatkan layanan psycho social berbentuk beasiswa dan bantuan psikologi.
Korban pemerkosaan menurut penelitian di Amerika, akan menanggung beban pemerkoasaan terhadap dirinya hingga 50 tahun kemudian.

Hormat kami



                        Andrian Habibi                                           Apriyanto
Share:

0 komentar:

Posting Komentar