Kamis, 11 Juni 2015

AJAL YANG DITETAPKAN

AJAL YANG DITETAPKAN
(dilema hukuman mati di Indonesia)
Oleh Andrian Habibi

Beraktifitas di Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Sumatera Barat

Hukuman mati merupakan konsekuensi etis, konsekuensi logis, dan konsekuensi yuridis bagi kejahatan yang berdampak luar biasa
Hakim Agung Artidjo Alkostar
Matanya tertutup kain hitam dengan erat seakan memastikan mata indahnya benar-benar padam untuk melihat cahaya mentari. Tubuhnya tak berdaya dalam ikatan di tangan dan kakinya yang menjadi bukti terakhir kisah hidup manusia.
Helaan nafas penuh desah curiga menunggu waktu bernama detik jam di akhir kehidupannya. Hanya 3 menit ketenangan diraihnya setelah tinta hitam tepat menjadi tanda letak jantung berdebar memompa darah keseluruh tubuh.
Dor…
6 senapan serentak menghujami tubuh tak berdaya menerima dengan ikhlas walau tak rela. Beberapa saat kemudian tubuh tersungkur dan menyentuh bumi dengan aliran darah menjauhi dada.
Itu lah sekelumit cerita mereka-mereka yang di vonis hukuman mati atas kejahatan luar biasa yng telah dilakukannya. Kejahatan atas penghilangan hak hidup sang korban maupun kejahatan atas benda bernama narkotika.
Apa dasarnya ???
Hukuman mati merupakan konsekuensi etis, konsekuensi logis, dan konsekuensi yuridis bagi kejahatan yang berdampak luar biasa. Hakim Agung Artidjo Alkostar
Setelah Indonesia merdeka penetapan tata cara atau mekanisme pelaksanaan pidana mati ini diformalkan dalam Penetapan Presiden Nomor 2 tahun 1964 dan tercatat dalam Lembaran Negara 1964 Nomor 38. Penetapan Presiden ini kemudian diundangkan 27 April 1964 melalui UU No 2/Pnps/1964 dan kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang dengan UU Nomor 5 tahun 1969.
Dalam 19 Pasal dan VI Bab di UU No 2/Pnps/1964, secara umum proses hukuman mati terdiri dari : pertama adalah tempat dimana si terpidana akan di pidana tembak mati, Kedua adalah mengenai waktu dan lokas, Ketiga adalah siapa saja yang berhak menghadiri pelaksanaan tembak mati, Keempat yaitu tim penembak, Kelima yaitu persiapan pelaksanaan, Keenam, pelaksanaan hukuman, Ketujuh, pasca pelaksanaan hukuman.
Teknis hukuman mati ini diperjelas dalam pasal 15 Peraturan Kapolri nomor 12 tahun 2010. Teknisnya mengatur mengenai pakaian terpidana hukuman mati hingga proses penguburannya. Tahap demi tahap begitu jelas memastikan untuk menghilangkan jawa terpidana mati dengan seketika dan sederhana.
Sudah tepatkah dan mahal??
Hukuman mati dijatuhkan terhadap mereka yang di vonis bersalah dengan kasus narkotika, pembunuhan yang sadis dan kejam serta terlibat terorism. Terpidana mati sebanyak 6 orang umat manusia telah menjalani proses hukum dan menanti malaikat maut menjemput ajalnya melalui 6 tangan regu tembak dari Brimob.
6 insan akan menjadi 6 mayat yang akhirnya dikubur kedalam kulit bumi dengan proses sesuai dengan keyakinan dan keagamaan yang dianutnya. Lalu, apakah dengan terlaksananya eksekusi mati terhadap 6 manusia ini akan menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh bangsa terkait teroris, pembunuhan sadis dan narkotika?
Selain itu, pemberitaan media mengungkapkan bahwa biasa untuk eksekusi hukuman mati perorang mencapai Rp 200 juta atau lebih. Bisa dibayangkan uang negara senilai Rp 1,2 Milyar hanya untuk eksekusi mati. Uang sebesar itu bisa dimamfaatkan kepada dana lain seperti beasiswa atau dana pencegahan narkotika.
Setelah 6 orang dieksekusi, menyusul 14 orang lagi menanti tembakan maut para eksekutor. Tembakan ini akan memakan biaya Rp 2,4 Milyar lebih. Keseriusan eksekusi ini perlu dikaji ulang untuk mengalihkan dana eksekusi hukuman mati kepada porsi dana lain seperti pembangunan alat transportasi, pendidikan maupun kesehatan.
Penulis yang baru 2 tahun beraktifitas di Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Sumatera Barat merasa vonis hukuman mati masih jauah pagang dari api.
Produsen, pemasok dan pengedar narkotika memang kejam karena membuat umat manusia indonesia yang terkena dampak narkotika hancur baik masa depan maupun nyawanya. Kejahatan narkotika ini menghancurkan jati diri pemuda calon pemimpin bangsa dimasa depan.
Akan tetapi, menelisik dari kasus narkotika kita dapat melihat betapa mudahnya bahan haram itu masuk dan beredar bahkan ada yang diproduksi di indonesia. Selesai kah semua masalah dengan menghilangkan hak hidup para terpidana narkotika?
Kasus pembunuhan masal dan terorisme merupakan dua hal yang layaknya pinang dibelah dua bukan dengan pisau tapi dengan kapak. Keduanya menghilangkan nyawa korban dengan mengerikan dan tanpa pandang bulu. Emosi dan geram siapapun yang melihat kejadian maupun hasil akhir dari kejadian tersebut.
Benarkah “darah dibalas dengan darah” menghapus tindakan pidana serupa di bumi nusantara penuh dinamika bernama Indonesia ini ? kita bisa melihat bagaimana perlindungan atas keamanan dan kenyamanan masih menjadi Pekerjaan Rumah bagi para penegak hukum. Jaminan untuk bebas di kawasan umum masih membutuhkan perbaikan baik secara teknologi maupun penjagaannya.
Mari kita tanyakan pada diri kita yang melihat hiruk pikuk ketetapan vonis hukuman mati terhadap Marco Archer Cardoso Mareira (53 tahun, warga negara Brasil), Daniel Enemua (38 tahun, warga negara Nigeria), Ang Kim Soe (62 tahun, warga negara Belanda), Namaona Dennis (48 tahun, warga negara Malawi), dan Rani Andriani atau Melisa Aprilia, warga negara Indonesia dan Tran Thi Hanh, warga negara Vietnam berusia 37 tahun.
Seriuskah ??
Sejenak kita kembali mempertimbangkan beberapa hal terkait hak untuk hidup bagi manusia. Rumusan konstitusi Pasal 28 Ayat I Huruf I UUD 45, maka maka “hak untuk hidup(the right to life) sebagai hak yang tak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (non derogable right).
Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
Pernyataan ini kemudian dikuatkan didalam rumusan pasal rumusan pasal Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 dengan tegas menyatakan :
“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.
Hukuman mati yang bertujuan menghilangkan hak untuk hidup telah memberikan warna berbeda dengan hak hidup yang tertuang pada Pasal 28 I UUD 1945 dan Pasal 4 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM.
Apapun alasannya, hukuman mati telah memperjelas proses perpisahan roh dengan jasad manusia tanpa kita ketahui benar atau tidak saat itu si terpidana mati harus mati. Penghapusan Ancaman Mati harus diadvokasi oleh segenap masyarakat sipil demi mempertegas kekuatan UU yang mengatur Hak Untuk Hidup.
Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, bagaimana pun cara pandang kita menerjemahkan kata agung dalam Pancasila ini. Maka hasilnya tidak sejalan dengan hukuman mati. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab memberiakan artian tentang hubungan kehidupan manusia dengan manusia, manusia dengan keadilan dan manusia dengan peradaban.
Sila ini mengedepankan humanisme  yang indah tanpa mengurangi hak seseorang untuk hidup. Adil dan beradab menonjolkan kepastian hukum dan etika dalam kehidupan manusia. Sedikitpun tidak menyinggung terkait pemaksaan keadilan dan peradaban atas kekuasaan menghilangkan hak hidup manusia berdasarkan efek perbuatan dan peraturan terkait.
Sekarang, Pakar hukum, penegak hukum, akademisi, mahasiswa dan masyarakat Indonesia heboh dengan perdebatan pro dan kotra hukuman mati. Sementara eksekusi tetap dilaksanakan, adu argumen masih menghiasi televisi dan media massa elektronik dan cetak.
Penulis hanya bisa mengajak kita merenung, sudah seriuskah kita dengan pelaksanaan hukuman mati disaat narkotika masih bebas masuk dan diproduksi. Saat kemiskinan menjadi alasan seseorang mencuri dan membunuh serta jaminan kemanan yang tidak memadai memudahkan alat peledak memenuhi langit dengan kembang api penuh dukanya.
Hukuman mati divoniskan kepada para terpidana mati hanya akan memberikan cerita bahwa hukum kita pasti dan pemerintah serius menengakkannya. Tapi, siapa yang akan menjawab akar persoalan sang terpidana hingga harus melakukan perbuatan yang membuatnya kehilangan nyawa. Mari kita renungkan bersama pepatah “Mencegah Lebih Baik Daripada Mengobati



Oleh Andrian Habibi
Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Sumatera Barat,
__________________________________

Jln. Belanti Barat VII, No. 101, Kel. Lolong Belanti, Kec. Padang Utara, Kota Padang. No. HP : 085364472778
Share:

0 komentar:

Posting Komentar