Kamis, 11 Juni 2015

BERDAMAILAH KPK & POLRI

BERDAMAILAH KPK & POLRI
Oleh Andrian Habibi
Beraktifitas di Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Sumatera Barat

Cicak vs Buaya jilid III telah memakan banyak korban, Polri kehilangan Kapolri untuk 3 bulan. KPK telah kehilangan 3 Pimpinan dan masih diperpanjang dengan kemungkinan kehilangan penyidik. Aktifis pun bungkam. Semua yang tersangkut paut dengan sinetron Cicak vs Buaya akan berhadapan dengan hukum-nya penegak hukum.
KPK dan Polri sama-sama merasakan dampak pepatah “menang jadi abu, kalah jadi arang”. KPK harus stagnan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi seperti yang disampaikan Plt Wakil Pimpinan KPK Johan Budi. Hampir sama tapi beda, Polri meraih penurunan citra positif oleh pandangan publik sesuai hasil jejak pendapat kompas (13/4).
Sekarang semuanya harus diselesaikan dengan hati terbuka demi penguatan institusi penegakan hukum menjamin berlangsungnya agenda pemberantasan korupsi. Korupsi sebagai kejahatan luar biasa “Extra Ordinary Crime” hanya bisa dituntaskan dengan harmonisasi antar lembaga penegakan hukum yaitu KPK, Polri, Kejaksaan dan Kehakiman. Terkhusus KPK dan Polri, genjatan senjata harus disegerakan kalau perlu seminggu setelah pelantikan kapolri baru.
Harmonisasi kedua lembaga penegak hukum diharapkan berjalan baik. Pengharapan ini karena beberpa alasan yang memungkinkan keduanya bisa bersinergis untuk saling menguatkan. Pertama, KPK sekarang dipimpin oleh Taufiqurahmman Ruki yang merupakan mantan pejabat polri. Ruki pasti mengerti dan paham bagaimana birokrasi di tubuh polri. Pengalamannya akan membantu perdamaian antar institusi tanpa ada yang merugikan. Dilain pihak, Jendral Badrodin Haiti sewajarnya memandang Ruki sebagai senior dan menahan diri untuk menyinggung hati seniornya.
Kedua, alat pemaju konflik antar institusi telah keluar dari zona jabatan. Bambang Gunawan yang bebas paska kemenangan Praperadilan yang di pimpim oleh hakim fenomenal Sarpin, sudah tidak berada di posisi kandidat kapolri. BG sekarang hanya berharap menjabat sebagai wakapolri atas hasil rapat wakajati Polri. Sedangkan 3 pimpinan KPK sudah di non aktifkan dan digantikan sementara oleh para penggantinya. Kedua instansi seharusnya bisa memahami situasi dan kondisi bangsa yang genting akibat saling serang antar KPK dan Polri.
Kedepan, KPK dan Polri dapat fokus bekerja sama untuk menuntaskan para tikus-tikus berdasi yang berbahagia akibat perterangkaran KPK dan Polri. Koruptor harus dibasmi ! sekarang harmonisasi antara mantan dan kapolri menuju jalan baru penghancuran para penghisap kekayaan bangsa dan negara.
Penulis menilai haromnisasi antara KPK dan Polri dapat dimulai dengan pertemuan antara kedua lembaga dihadapan Presiden secara langsung. Ini bertujuan agar KPK dan Polri bisa sama-sama menyusun rencana kerja bersama dan arahan Presiden. Kedua belah pihak hanya bisa terbuka dihadapan Presiden.
Agar pertemuan ini bisa netral dan saling membuka diri, Presiden dapat membentuk Dewan Pengawas KPK dan Menguatkan Kompolnas. Kedua lembaga pengawas institusi penegak hukum yang sedang bertikai ini diharapkan memberikan masukan saat pertemuan tersebut. Hasil pertemuan disampaikan langsung oleh Presiden kepada seluruh rakyat Indonesia untuk menenangkan prasangka-prasangka publik yang terlanjur lelah atas jilid-jilidan Cicak vs Buaya.
Kedua, KPK dan Polri menguatkan MoU penanganan kasus korupsi yang lama, atau bisa diperbaharui dengan kesepakatan yang sama-sama menjamin kinerja instansi masing-masing. KPK di bebaskan menangani setiap kasus korupsi dan pencucian uang disetiap seluruh indonesia sesuai amanah UU KPK. Jika ada kasus yang mengaitkan oknum aparat kepolisian, KPK bisa berkoordinasi dan menyerahkan temuanya kepada Kapolri. Begitu juga sebaliknya, saat ada kasus pidana maupun perdata yang menghampiri komisioner KPK beserta keseluruhan pegawai KPK, Polri dapat menyerahkan berkas-berkas perkaranya kepada Dewan Pengawas KPK yang dibentuk langsung oleh Presiden.

Sebagai warga negara yang baik, kita masyarakat indonesia harus sabar menanti setiap proses hukum yang ada. Kepastian perdamaian yang berbuah harmonisasi antara KPK dan Polri tinggal menunggu waktu. Asalkan kedua institusi saling terbuka dan Presiden tidak lagi berlama-lama dalam mengambil keputusan.  
Share:

0 komentar:

Posting Komentar