Kamis, 11 Juni 2015

COUNTER ATTACK ! NOVEL BASWEDAN

COUNTER ATTACK ! NOVEL BASWEDAN

Oleh Andrian Habibi
Beraktifitas di Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Sumatera Barat

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersepakat, kasus penganiayaan pencuri sarang walet tahun 2004 di Bengkulu dengan tersangka penyidik KPK, Novel Baswedan, akan dilanjutkan hingga pengadilan. Begitu lah berita yang diwartakan oleh Kompas (3/5).
Dilanjutkan, Polri menangguhkan penahanan Novel setelah lima unsur pimpinan KPK menjamin penyidikannya itu akan bersikap kooperatif dan tak akan melarikan diri. Menurut Kapolri Jendral Badrodin Haiti, kasus Novel diangkat lagi karna tahun depan kedaluwarsa, jadi harus mendapat putusan yang berkuatan hukum tetap. Selain itu, penangguhan penahanan sebagai bentuk penjelasan kepada rakyat bahwa tidak semua proses penahanan harus ditahan. Polri memberikan ruang penangguhan penahanan sebagai bentuk upaya hukum oleh rakyat.
Membaca berita yang terpampang dihalaman utama koran baik nasional maupun lokal menumbuhkan keresahan. Bisa jadi semua “masa kelam” pegawai KPK sudah ada di tangan Polri dan siap di tuntaskan sebelum desember 2015. Setelah itu, rakyat akan merindukan wajah-wajah mereka di media cetak dan televisi karna harus bersemedi di hotel prodeo untuk beberapa lama sesuai dengan putusan pengadilan.
KISRUH LAGI
Yaa itu pun kalau putusannya mewajibkan menetap di balik ruang berjeruji besi. Kalau ternyata bebas, hmmmm bisa menambah goresan luka di hati yang siap memaksa kinerja membersihkan institusi yang memaksanya berhadapan dengan para hakim. Semoga tidak terjadi usaha saling menutupi, layaknya kesusahan kuasa hukum mengetahui keberadaan pemberi kuasa, si Novel Bawesdan.
Proses hukum antar instansi ini memang ngeri-ngeri sedap. KPK sembarangan menetapkan tersangka pada Bambang Gunawan. Selanjutnya harus menyerah di Praperadilan dengan Hakim Sarpin. Sekarang KPK (pimpinan non aktif) harus mempertanggungjawabkan keputusannya. Jangan bilang ini cukup, tabungan kasus masih ada, yaaaa semuanya saat mereka belum berdinas di gedung pemberantas tikus berdasi.
Lain peristiwa sama tingkah, Polri menetapkan tersangka kepada unsur pimpinan KPK dengan pelbagai kasus. Masih terasa kurang ? penyidik seperti Novel pun harus di-aman-kan terkiat kasus tahunan lalu. Bahkan penyidik KPK lainnya terpaksa merasakan debaran jantung tercepat akibat kemungkinan ditersangkakan atas kepemilikan senjata api. Padahal, kepemilikannya hanya keteledoran atau sengaja tidak mengurus perpanjangan memegang pestol.
JURUS PRAPERADILAN
Kembali pada si novel, sesuai namanya, kisah hidupnya bak alur maju mundur dengan balutan kisah tak berujung. Sudah lah kasus tidak selesai bertahun-tahun hingga dihentikan oleh Presiden SBY, eehhh sekarang diungkit lagi. Jangan heran jikalau ditambah dengan bumbu penyedap cerita terkait upaya tidak kooperatif dengan tidak menjawab pertanyaan penyidik sampai kepemilikan 4 (empat) rumah tanpa bukti.
Novel sebagai pegawai/penyidik KPK dinyatakan hanya memiliki 2 rumah oleh kuasa hukum dan itu sudah dilaporkan sesuai LKHPN (Laporan Kekayaan Harta Penyelenggara Negara). Kalau laporannya keliru, semenjak dahulu kala Novel berhadapan dengan instansinya sendiri. Kita harus berfikrian positif, pandangan jauh ke depan, kemungkinan pejabat Polri ini mendoakan agar si Novel memiliki 2 rumah tambahan sebagai balas jasa mengabdi pada negara memberantas tikus berdasi termasuk mengusut kasus di tubuh institusi penegak hukum.
Bagaimana Langkah Counter Attack Novel Baswedan ??
Praperadilan, ya, upaya hukum yang pernah dilakukan Bambang Gunawan pasca ditetapkan sebagai tersangka. Jurus ini pun telah diambil oleh pihak novel dan pengacaranya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor register : 37/Pid.Prap/2015/PN.JKT.SEL.
Alasannya Jurus Praperadilan ini menurut kuasa Hukum Novel berpijakan kepada Penangkapan dengan mengikat tangan Novel dan penahanan yang berlebihan. Perbedaan pasal sangkaan antara Surat Penahanan dan Surat Perintah Penyidikan. Sikap Polri yang dinilai sangat tertutup untuk kasus Novel B, hingga surat penangkapan yang disebut-sebut kadaluarsa.
Hasilnya ?? jika dimenangkan oleh hakim, putusan praperadilan  Novel B. dengan demikian Proses Penahanan dan penangkapan kepada Novel B. oleh penyidik Bareskrim menjadi tidak sah atau cacat demi hukum. Belajar pada Bambang Gunawan, Novel dan Kuasa Hukum memiliki dasar kuat untuk menggugat pejabat tinggi Polri.
Ujung perkara akan memberhentikan Kapolri, Wakapolri beserta Bareskrim sekaligus berbanding sama dengan KPK yang kehilangan pimpinan sebelum habis masa jabatannya. Akhir ini juga sejalan dengan kehendak aktifis anti korupsi yang meminta Presiden untuk memberhentikan ketiga pejabat tinggi Polri.
Persoalan yang muncul, bisa kah Polri menyikapi laporan paska kemenangan novel di praperadilan terkait ketiga pimpinannya sendiri?
Keterbukaan menjadi penting kalau berniat membangun kembali citra polisi. Jangan sampai timbul gelombang kritik kepada polisi, bahwa institusi ini hanya bekerja cepat jika berhadapan dengan KPK dan bekerja lambat untuk mengusut kasus rekannya sendiri terlebih pimpinan tinggi Polri.
Riuh tak terbendung lah, citizen bercuap-cuap di media sosial. Kalau memang kurang percaya proses hukum di institusi polri. UU KIP bisa dipergunakan untuk membuka informasi perkembangan kasus novel dari awal hingga sekarang. Atau melaporkan kepada Ombudsman RI terkait upaya penuturunan pelayanan publik yang dialami oleh pihak keluarga dan kuasa hukum novel.

Novel bisa mengambil langkah kedua yaitu, mengusut dengan serius 100% terkait dugaan rekening gendut dan pidana korupsi di tubuh Polri. Semua kasus dengan novel sebagai penyidik KPKnya, menjadi perlawanan manis sekaligus membuka peluang sapu bersih penegak hukum dimulai dari kepolisian. Counter Attack Novel Bawesdan harus cepat kilat untuk menggolkan gawang para buaya.
Share:

0 komentar:

Posting Komentar