Kamis, 11 Juni 2015

DILEMA PUTUSAN MAHKAMAH PARTAI

DILEMA PUTUSAN MAHKAMAH PARTAI
Oleh Andrian Habibi

Menggugat Mahkamah Partai Politik sah-sah saja dilakukan oleh PPP dan Golkar. Asal sesuai dengan aturan dan bukan tafsiran politik. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Dosen Hukum Tata Negara Unand, Khairul Fahmi (2015) bahwa; “Partai Politik masih gagap dengan keberadaan mahkamah ini. Partai Politik belum mempunyai desain jelas ihwal penempatan Mahkamah Partai dalam menyelesaikan perselisihan internal. Partai Politk masih meraba-raba bagaimana mahkamah partai bekerja dan bagaimana putusan dan pelaksanaannya ditindak launjuti”.
Ketetapan Mahkamah Partai berbentuk putusan yang logis dan sesuai dengan fakta persidangan yang dipimpinnya. Sedangkan tafsir politik, lebih diutamakan pada titik fokus mengartikan putusan mahkamah dengan teori-teori yang menyenangkan hati. Para pihak yang bersengketa seharusnya bisa menahan diri untuk melihat potensi kebersamaan, terlebih dampak perebutan teritorial kekuasaan di daerah pada pilkada 2015.
Partai beringin tua benar-benar mencapai umur lanjut usia (lansia). Pergolakan bertahun-tahun dalam internal partai menghabiskan waktu dan energi. Edisi perebutan pohon beringin pun mencapai titik puncaknya. Ical mengugat putusan Mahkamah Partai. Umur yang sudah tua membuat para punggawa yang tinggal di pohon beringin selayaknya anak-anak (kembali perangainya) menjadi anak yang berebut beringin tua tanpa henti.
Pasal 32 ayat (5) UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik secara eksplisit menyebutkan putusan Mahkamah Partai politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan. Pasal ini juga yang dipakai Menkumham Yasonna Laoly untuk menerima hasil Munas Ancol Partai Golkar.
Partai beringin tua, sudah ditetapkan milik Agung Laksono  (Agung) dengan SK Kemenkumham RI. Menteri berbaju merah menetapkan SK dengan dasar putusan mahkamah partai, lempar bola api berbalik ke internal beringin. Reaksi secepat kilat bernama safari politik menghampiri sejumlah partai politik. Agung seakan-akan tidak menyia-nyiakan waktu, langsung susun kekuatan, rapatkan barisan mengamankan beringin tua yang telah didimilikinya.
Dilema ini kembali pada susunan, kinerja, independensi dan logika hukum mahkamah partai beringin tua. Mahkamah partai yang dibentuk hasil munas tahun 2009 di Pekan baru, berjumlah 5 orang dengan kesenangan hati dan penerimaan peserta munas kala itu. Mereka bekerja pada saatnya dengan komposisi 4 orang minus 1 orang dengan alasan sedang jalan keluar negeri.
Melihat komposisi, putusan mahkamah terdiri dari 2 orang hakim memberikan rekomendasi melanjutkan proses penyelesaian sengketa ke Mahkamah Agung dan 2 orang hakim memenangkan kubu agung. Perlu diingat 1 orang ubstain, karna tidak bisa hadir atau sengaja mencari posisi aman untuk terlepas dari gejolak beringin yang sedang angker lagi menyeramkan secara politik.
Apapun hasilnya, 2 orang merekomendasikan beringin agung, sudah bisa menjadi dasar beringin ditinggali oleh pihak agung. Apakah dua orang sama dengan lima orang ? suara itu hanya penafsiran. Nah kekuatan 2 hakim partai ini telah sah, sedangkan 2 lagi masih diperebutkan bisa saja keduanya milik ical atau salah satu merapat ke agung. Kecuali hakimnya “masuk angin” hingga memperparah beringin tua.
Mahkamah partai pun bekerja memeriksa, menanyai, mendiskusikan dalam musyawarah hakim mahkamah hingga memutuskan putusan yang sekarang di PTUN-kan oleh aburizal bakrie (ical). Langkah ical sesuai Pasal 33 ayat (1) UU No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik memberikan peluang kepada para pihak untuk menyelesaikan persoalan partai ke pengadilan negeri. Dan inilah yang ditempuh pengurus Golkar hasil Munas Bali, juga oleh sejumlah pengurus partai.
Langkah ical dkk dibenarkan dalam Anggaran Dasar (AD) Partai Golkar pasal 38 ayat (3) yang menyebutkan ketentuan lain terkait perselisihan hukum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART). Ketentuan ini sebagaimana dijelaskan pada pasal 47 ART Partai Golkar menyatakan, ayat (1) jenis perselisihan hukum, ayat (2) penyelesaian perselisihan hukum dan ayat (3) peradilan.
Maka langkah ical mengadu ke PTUN untuk menggugat SK Menhumham direstui oleh konstitusi golkar, yang berimplikasi langsung menggugat putusan mahkamah partainya sendiri. Padahal PTUN hanya berwenang dalam “mengadili” secara administrasi SK Menhumham tidak bisa merobah putusan Mahkamah Partainya.
Pendukung ical pun terasa menguatkan langkah pemimpinnya untuk “menggugat putusan Mahkamah Partai” yang dinilai disalah artikan oleh menhumham. Putusan Mahkamah adalah hukum yang seharusnya diterima sebagai bentuk penghormatan hukum.
Langkah-langkah “melawan” memang diperbolehkan akan tetapi sangat tidak dianjurkan. Seharusnya ada itikad baik dari beringin agung dan ical untuk menyatukan persepsi hingga menerima secara penuh putusan tersebut. Karena perlawanan ini sama saja beringin tua memproklamirkan : “kami tidak mempercayai Mahakamah Partai” atau sama saja dengan “Kami belum paham dengan Mahkamah Partai”.
Sesungguhnya, Langkah menggugat putusan ini berdampak sistematif, terstruktur dan massif untuk golkar dan underbow-underbownya. Sistematis, terstruktur dan massif karena agung dan ical sama-sama mengerahkan kekuatan “golkar” dari pusat hingga ke daerah. Gerakan beringin tua mengikuti ajang demokrasi di ratusan kabupaten/kota pun terancam abstain atau malah jadi alat pelengkap bagi pasangan calon kepala daerah dari partai lain.
Terakhir media cetak (selasa, 31/3/2015) memperlihatkan kegaduhan merebut ruang fraksi. Di lain sisi, safari politik agung dibalas dengan konsolidasi KMP untuk mengangketkan sang menteri. Hak angket pun disinyalir menguras energi DPP Partai KIH dan KMP dan meninggalkan tugas-tugas legislasinya.
Bisa jadi saat ini lah beringin di bonsai dan menjadi partai baru. Kita bisa menyarakankan nama untuk itu partai beringin bonsaian lumpur lapindo dan partai beringin tua angker. Positifnya, kedua partai akan sama-sama dapat dana Rp 1 Triliun dari pemerintah.
Kedepan, pengalaman partai golkar harus di jadikan pelajaran bagi setiap partai untuk memperjelas setiap AD ART nya hingga ke pembahasan penanganan dan penyelesaian konflik. Peran Mahkamah Partai Politik harus ditingkatkan kalau perlu dibuat regulasi khusus untuk mencegah dinamika politik tak berkesudahan dimasa yang akan datang. Mahkamah Partai wajib dibentuk disemua partai dengan kewenangan diperluas menangani setiap permasalahan internal partai yang memiliki potensi konflik.
Selain itu, aturan tambahan dimuat pada objek melawan putusan Mahkamah Partai. Terima tidak terima, putusan Mahkamah Partai adalah final dan mengikat untuk menyelesaikan sengketa internal partai. Disinilah peran legislatif dan eksekutif bekerja sama menguatkan mahkamah partainya.


Oleh Andrian Habibi
Penulis beraktifitas di Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Sumatera Barat, Koordinator Pemantau di Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Sumatera Barat dan Ketua Bidang Pembinaan Anggota Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (PA Badko HMI) Sumatera Barat.

Penulis beralamat di Jln. Belanti Barat VII, No. 101, Kel. Lolong Belanti, Kec. Padang Utara Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. No HP : 085364472778, Pin BBM : 51877BD4
Share:

0 komentar:

Posting Komentar