Senin, 15 Juni 2015

ETIKA (ber) PILKADA

ETIKA (ber)PILKADA
Oleh Andrian Habibi
Kabid PA Badko HMI Sumbar, beraktifitas di PBHI dan KIPP Sumatera Barat

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sudah dihadapan mata. Muncul persoalan, siapakah yang dikatakan sebagai calon kepala daerah ? seseorang dikatakan calon apabila dia sudah terdaftar dan memnuhi persyaraatan di KPU dan ditetapkan sebagai calon. Lebih jelasnya UU No. 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Pasal 1 angka (3) memuat bahwa yang dimaksud dengan calon Gubernur dan Wakil Gubernur adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi.
UU No. 8 tahun 2015 pada pasal 5 juga menjelaskan tahapan pemilihan dibagi dari tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan. Secara normatif setelah bakal calon mendaftar ke KPU Provinsi (angka 3) (huruf c) lalu dilakukan penelitian persyaratan calon (huruf e), penetapan calon oleh KPU (huruf f), lalu pelaksanaan kampanye (huruf g), pelaksanaan pemungutan suara (huruf h), penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara (huruf i), penetapan calon terpilih (huruf j), penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan (huruf k) dan pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih (huruf l).
Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (pasangan calon kepala daerah) akan memulai kampanye dengan pelbagai marketing politik tersendiri untuk melonjakkan tingkat elektabilitas dan mempengaruhi opini publik melalui alat peraga kampanye. Perlu diingat, kampanye dilakukan oleh “calon” setelah penetapan tahapan jadwal kampanye oleh penyelenggara pemilu.
Lalu bagiamana para politisi yang baliho dan spanduknya memuat kata-kata calon kepala daerah baik gubernur, walikota atau bupati ? Hampir semua baliho politik  memuat kalimat “calon gubernur sumbar” dengan pengistilahan sesuai dengan pesanan orang yang fotonya tergambar besar di lembar baliho. Apapun alasannya, semua baliho bisa dikatakan sebagai alat peraga kampanye kepagian politisi yang berkehendak menjadi orang nomor satu di provinsi sumatera barat.
Memangnya siapa mereka berhak meng-klaim diri menjadi calon gubernur sumbar ? bahkan diantara mereka ada yang berasal dari 1 (satu) partai. Belum ada satupun dari mereka yang menyebarkan baliho telah ditetapkan sebagai calon oleh KPU Provinsi Sumatera Barat sesuai Pasal 1 UU No. 8 tahun 2015. Baliho-baliho tersebut secara tidak langsung telah memproklamirkan secara pribadi dan ini masuk dalam kajian melanggar etika.
Wikipedia menjelaskan bahwa Etika ada untuk mencari tahu apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia. Etika menjadi alat abstrak yang diakui dalam kehidupan bermasyarakat untuk mengetahui hal-hal yang sesuai etis, baik dalam sosial budaya yang dipahami dan dilaksanakan juga dipatuhi dalam berkehidupan. Etika berada diatas hukum positif, karna ber-etika secara langsung mematuhi hukum. Tetapi, mematuhi hukum sesuai penafsiran pribadi belum tentu beretika.
Para politisi yang balihonya terlanjur menyebar dalam memkampanyekan diri belum berhak untuk menyandang nama “calon kepala daerah”. Siapapun dia dan seberapa besar pengaruhnya, jika belum ditetapkan maka tidak berhak meng-klaim diri sendiri. Karena budaya bangsa Indonesia yang tinggi mengajarkan tindakan-tindakan etik yang seharusnya dilakukan oleh rakyat indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Perebutan ruang-ruang promosi diri dalam bentuk reklame tidak bisa disalahkan karena tidak ada aturan yang mangatur. KPU dan Bawaslu hanya bisa mengkoordinasikan dengan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk membatasi sebaran baliho tidak pada penghentian atau menahan aktifitas pemasangan baliho tersebut. Setiap orang berhak menggunakan ruang promosi diri dengan syarat memiliki dana dan membayar pajak atas semuanya. Sebaran baliho dan spanduk secara berlebihan dengan pajak yang jika benar diterima oleh dinas perpajakan menambah pemasukan daerah dari pajak.
PERANG BALIHO
Muncul pertanyaan yang menggugah ikhwal perang baliho ini terjadi ? sebenarnya tidak bisa dipungkiri hal ini berawal dari Gubernur yang akan maju sebagai calon incunbent telah melakukan promosi diri dengan baliho besarnya hampir disemua kabupaten/kota di sumatera barat. Jumlahnya tidak bisa terhitung dengan hitungan jari tangan ditambah dengan jari kaki.
Gaya baliho gubernur naik motor, main drum dan bela diri dengan alasan sebagai ajakan untuk kebaikan tidak bisa disalahkan. Seberapa penting sih baliho tersebut dengan ajakan meninggalkan hal-hal buruk dan melakukan kegiatan baik dan sportifitas? Jawaban pembenar apapun tidak akan mengubah persepsi masyarakat bahwa baliho yang sengaja di pasang setahun belakang merupakan bagian kampenye gubernur dengan menggunakan kekuasaannya.
Akhirnya, pemimpin daerah yang berstatus calon incumbent dengan jabatannya dan proyeksi kedepan memberikan pesan gertakan bagi siapapun yang berniat melawannya di pemilihan gubernur pada tahun 2015 ini. Sudah barang tentu, Bakal Calon Gubernur yang ingin maju sebagai kandidat gubernur harus menyeimbangkan jumlah serta sebaran baliho gubernur. Karna, jika dibiarkan maka elektabilitas gubernur tak terbendung dan bisa berujung aklamsi dalam pemilihan gubernur.
Kedua belah pihak sudah memasuki wilayah etis (tidak etik) dengan memamerkan kekayaan diri walau tidak terlarang sesuai aturan yang berlaku. Baliho politisi yang mengaku sudah menjadi calon gubernur ini menggambarkan strategi menghamburkan uang pribadinya untuk melonjakkan elektabilitas dan bentuk penampakan nafsu atas kekuasaan yang tak terbendung.
TINDAKAN TEGAS
Perang baliho seakan memperkuat politik Mechievalli, yang mengajarkan seseorang dalam rangka merebut kekuasaan (tujuan), cara apapun bisa digunakan. Lalu, Apakah ini calon kepala daerah yang diinginkan oleh rakyat ?
Pemakaian kata “calon” yang jelas-jelas tidak sesuai UU No. 8 tahun 2015 terkait pencalonan calon gubernur, walikota dan bupati. Sudah jelas tak beretika dalam berkampanye. Hal ini bisa dinamakan dengan “Pembohongan Publik”.
Berbohong tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Terkecuali pembohongan ini menguntungkan dirinya sendiri dengan menggunakan nama atau martabat palsu secara melawan yang dalam KUHP dinamakan dengan penipuan.
Tindak pidana penipuan yang dimuat dalam Pasal 378 KUHP adalah: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”
Politisi yang menggunakan kalimat “Calon Gubernur”, “calon walikota” dan “calon bupati”, bisa dikategorikan dalam penipuan demi meraup suara rakyat pada saat pemilihan karna melanggar “kepatutan” menggunakan bahasa “calon”. Promosi diri memang dibenarkan dalam politik, karna ada ruang kosong terkait masa kampanye, pemakaian bahasa “calon” dan penindakan politisi yang bandel.
Akan tetapi, politisi bakal calon ini bisa mengelak dengan dalih tidak menerima apapun dari pembaca “baliho” maupun “spanduk”. Dalihnya “tidak menerima barang” dari rakyat dan “tidak berhutang” kepada rakyat. Selain itu, Jangka waktu pemilihan dan pemungutan suara juga lama. Mereka juga dapat berdalih bahwa mereka siap jadi calon gubernur, walikota dan bupati dengan ketatapan SK DPP partai atau gabungan partai.
Jika sudah begini keadaannya, kalau UU No. 8 tahun 2015 tak berkuasa lagi dan penyelenggara pemilu hanya berdiam diri, siapa yang harus disalahkan atas “tidak ber-etika-nya” para peminat kursi kekuasaan memimpin daerah
Oleh Andrian Habibi,
Penulis Ketua Bidang Pembinaan Anggota Badan Koordinasi Himpunan mahasiswa Islam (Badko HMI) Sumbar dan beraktifitas di lembaga Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Sumbar dan Komite Independen Pemantau pemilu (KIPP) Sumbar.

Penulis beralamat di Jln. Belanti Barat VII, No. 101, Kel. Lolong Belanti, Kec. Padang Utara, Kota padang. No HP : 085364472778, Telp : (0751) 41062, No HP : 0853  6447  2778, Bank Syariah Mandiri  KCP Ulak Karang, Padang, No Rekening : 7054533033
Share:

0 komentar:

Posting Komentar