Kamis, 11 Juni 2015

GERAKAN SURVEY POLITIK

GERAKAN SURVEY POLITIK
Oleh Andrian Habibi

Pengesahan Perppu menjadi UU No. 8 tahun 2015 oleh DPR RI memberikan konsekuensi logis terkait tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Sah dengan berbagai revisi tetap meninggalkan ruang bagi pakar tata negara untuk berdebat dan berdiskusi. Hasilnya memunculkan teori baru untuk perkembangan politik indonesia.

Akan tetapi, semua mencair bagi pemerhati politik dan lembaga yang biasa fokus dengan isu-isu politik. Sesuai UU No. 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Pasal 1 angka (3) memuat bahwa yang dimaksud dengan calon Gubernur dan Wakil Gubernur adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

Lalu Pasal 38 ayat (4) Perppu Nomor 1 tahun 2014 menyatakan panitia uji publik beranggotakan 5 orang yang terdiri dari 2 orang dari unsur akademisi, 2 orang dari unsur tokoh masyarakat dan 1 orang dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Yup, tahapan uji publik baik dilangsungkan oleh tim khusus maupun diselenggarakan di DPRD tetap saja membutuhkan satu indikator penilaian.

Apakah calon tersebut memiliki nilai jual untuk dijadikan pemimpin daerah. Nilai jualnya bisa kita tebak berasal dari tingkat keterkenalan diri calon di hadapan publik, persentasi dari sebaran jumlah pendukung dibagi wilayah/dapil.

Kemampuan analisa menghadapi setiap persoalan dan masalah yang akan dihadapi sebagai kepala daerah, public speaking sebagai bentuk keahlian menyampaikan pandangan dan pendepat serta membangun motivasi rakyat untuk lebih mau.

Kekuatan materil dalam mengalokasikan sumber daya keuangannya untuk kampanye dan menjalankan mesin politiknya serta konsep teoriti calon kepala daerah dalam menyuarakan ide-ide kreatif, inovatif juga kemamfaatan.

Fokus kita saat ini kajian yang sudah biasa kita dengar dan masyarakat perbincangkan yaitu popularitas calon kepala daerah. Menilai tingkat popularitas akan sangat berarati bagi masyarakat untuk memilih dan bagi pengusung untuk menguatkan keyakinannya memenangkan pilkada.

Popularitas calon pilkada ini lah yang akan memberikan ruang bagi lembaga konsultan dan survey politik meraup keuntungan. Popularitas ini harus ditentukan dengan angka-angka pasti dan persentasi agar bisa menjadi tolak ukur dalam pengusungannya.

Tim konsultan dan survey politik sebanyak 56 (data KPU RI ; lembaga survei pada pemilu 2014) menyiapkan beragam aksi marketing kepada calon kepala daerah yang sedang heboh dibicarakan atau kepada partai yang mau melihat tingkat popularitas kadernya.

Keuntungan yang diraih oleh tim konsultan dan survey politik antara lain keungan dalam menjalankan programnya, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pemasaran politik serta yang ketiga meningkatkan pamor lembanya jika kliennya memenangkan hasil pemilukada.

Program konsultan dimulai dari mencari klien dengan tingkat keyakinan dan percaya diri tinggi serta memiliki kemapanan dibidang keuangan. Proyeksi penelitian dimulai dengan pelbagai survey yang hasilnya akan dipresentasikan.

Produk survey dimuat dalam bentuk program kerja tim kampanye demi mengenalkan dan menguatkan popularitas klien. Popularitas ini dikaji dalam hitungan waktu demi menilai progres setiap program tim kampanye.

Kajian yang penuh dinamika intrik pemenangan ini dijual kepada para partai untuk menguatkan angka yang ditetapkan untuk diraih agar bisa menang. Lembaga konsultan dan survey politik diakui maupun tidak akan tetap bertahan dengan konsep pemilihan langsung.

Calon yang berasal dari kader partai maupun independen akan membutuhkan penjelasan logis terkait tingkat keberhasilannya memengkan pertarungan merebut hati rakyat.

Andrian Habibi
Beraktifitas di Badan Koordinasi Himpunan mahasiswa Islam (Badko HmI) Sumatera Barat, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Sumatera Barat, Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Sumatera Barat



Jln. Belanti Barat VII, No. 101, RT 06, RW 04, Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang.

Email : andrianhabibi@gmail.com, No. HP : 085364472778
Share:

0 komentar:

Posting Komentar