Kamis, 11 Juni 2015

HAK ATAS RUANG FRAKSI

HAK ATAS RUANG FRAKSI
(Dinamika Dualisme Partai Golongan Karya)
Oleh Andrian Habibi

Dalam menselaraskan kepentingan Anggota Dewan yang beragam, perlu dibentuk fraksi atau kelompok Anggota DPR yang memiliki pandangan politik yang sejalan. Dengan adanya fraksi memungkinkan Anggota Dewan untuk dapat menjalankan tugas dan wewenangnya secara maksimal. Setiap Anggota Dewan wajib menjadi anggota salah satu fraksi. Fraksi bertugas mengkoordinasikan kegiatan anggotanya demi mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi kerja Anggota Dewan.

Fraksi juga bertanggungjawab untuk mengevaluasi kinerja anggotanya dan melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada publik. DPR periode 2014-2019 terdapat 10 (sepuluh) fraksi. (http://www.dpr.go.id/tentang/fraksi)

Informasi terkait fraksi dari website DPR RI memperlihatkan bahwa fraksi beserta ruangnnya sebagai alat pelengkap kerja bertujuan untuk menyelaraskan kepentingan antar anggota serta memaksimalkan kerja untuk menjalani tugas dan wewenangnya.

Akan tetapi, kekisruhan perebutan ruang Fraksi Golkar di DPR yang terletak di lantai 12 kompleks parlemen di Gedung Nusantara I, mempertontonkan adegan anak-anak berebut mainan. Langkah perebutan ruang Fraksi Golkar oleh pihak Golkar Hasil Munas Jakarta dari Pihak Munas Bali. Setelah 2 (dua) kali usaha baru yang ke 3 (tiga) kali kelompok Golkar Hasil Munas Jakarta mengakuisisi ruang Fraksi Golkar.

Penulis beranggapan tindakan ini memang harus tiga kali baru tercukup sunnahnya. Nah, sekarang ruang Fraksi Golkar bisa ramai dan saling melengkapi dalam marathon mempertahakan haknya atas ruang fraksi. Ruang Fraksi Partai Golkar seharusnya diperuntukkan bagi 91 politisi Golkar anggota DPR RI.

Apapun alasannya, para anggota fraksi terlepas darimanapun kelompok munasnya, bisa berbagi peran dan tempat di ruang fraksi. Sekretariat Jendral (Setjend) DPR telah membagi setiap ruangan untuk fraksi terutama untuk Fraksi Golkar. Bahasa mempertahankan ruangan fraksi dari hal-hal yang berkemungkinan tidak baik hanya perluasan opini Beringin Bali yang belum pasti kebenarannya. Begitu pula bahasa merebut ruang fraksi berdasarkan SK Menhumham juga bentuk tindakan yang tidak mencerminkan itikad baik dari Beringin Jakarta.

Penulis menilai, kedua kubu yang merasa berhak atas ruang Fraksi Golkar DPR RI, sama-sama melanggar Hak Atas Ruang Fraksi. Alasan pertama, ruang Fraksi diperuntukkan bagi anggota partai yang duduk di kursi DPR paska pemilu 2014. Mereka berhak menduduki setia bangku dan bekerja diatas meja yang ada diruangan tersebut.

Kedua, ruang fraksi tidak mengenal kubu-kubu maupun kekuatan politik yang ada. Keperuntukan ruang Fraksi sesuai dengan kesepakatan bersama pemakaian ruang-ruang di Gedung Nusantara I. Golkar yang sekarang sedang berkonflik bagaikan sinema film india sama-sama tidak berhak memasuki ruang fraksi karna “tidak sepaham” dalam susunan pengurus fraksi. Kedua kubu Golkar harus menunggu semua proses, baik itu proses Hukum maupun proses sidang atau rapat Bamus DPR.

Ketiga, ruang fraksi seharusnya bisa ditepati bersama jika kedua pihak saling tenggang rasa dan mengedepankan musyawarah mufakat hingga kisruh golkar berakhir. Nafsu berkuasa terlihat jelas dari semua pihak yang bertikai di Fraksi Golkar. Kesiapan dalam mengedepankan kepentingan bersama berakhir di tangan-tangan kepentingan kelompok.

Sebelum meminta Hak-Haknya termasuk Hak Atas Ruang Fraksi, kubu ical dan kubu agung sebaiknya memahami kembali Kewajiban Anggota DPR yang dimuat di dpr.go.id/hak-kewajiban yaitu : a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila; b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan; e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat; f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara; g. menaati tata tertib dan kode etik; h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain; i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala; k. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan l. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Rakyat bisa melihat point-point mana saja yang tidak terpenuhi oleh anggota fraksi Golkar akibat berebut kekuasaan. Hak diraih setelah menunaikan kewajiban, dan kewajiban lahir karena ada hak yang telah ditetapkan menjadi miliknya. Hak tidak bisa diraih dengan pemaksaan dan tidak pula dalam bentuk keangkuhan kelompok. oleh karena itu, hemat penulis, Bukan kah sekarang kedua kubu sedang mendeklarasikan kelompok : “bersama-sama Membonsai Beringin Tua”.

Oleh Andrian Habibi
Penulis beraktifitas di Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Sumatera Barat, Koordinator Pemantau di Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Sumatera Barat dan Ketua Bidang Pembinaan Anggota Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (PA Badko HMI) Sumatera Barat.

Penulis beralamat di Jln. Belanti Barat VII, No. 101, Kel. Lolong Belanti, Kec. Padang Utara Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. No HP : 085364472778, Pin BBM : 51877BD4
Share:

0 komentar:

Posting Komentar