Kamis, 11 Juni 2015

Imunitas Advokad dan Penangkapan Wakil Ketua KPK

Imunitas Advokad dan Penangkapan Wakil Ketua KPK
Oleh Andrian Habibi
Beraktifitas di Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Indonesia (PBHI) Sumatera Barat

Fiat justitia ruat caelum artinya hendaklah keadilan ditegakkan walaupun langit akan runtuh. Oleh Lucius Calpurnius Piso Caesoninus (43 SM)
Pasal 16 UU Advokat “Advokat tidak bisa di tuntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk pembelaan klien dalam sidang pengadilan”.
Sedangkan penjelasan pasal 16 UU Advokad menyatakan “yang dimaksud dengan itikad baik adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya. Yang dimaksud dengan sidang pengadilan adalah sidang pengadilan dalam setiap tingkatan pengadilan di semua lingkungan peradilan”.
Melihat kehebohan akibat penangkapan BW yang menjabat sebagai wakil ketua KPK terkait kasus persidangan sengketa Pilkada Kotawaringan Barat di MK yang dilaluinya sewaktu beraktifitas sebagai advokad. Ada perdebatan mengenai upaya BW untuk mempengaruhi pendapat saksi demi memperjuangkan kepentingan kliennya di persidangan MK pada tahun 2010.
Upaya ini dilakukan sebagai bentuk aktifitas pendampingan sebagai kuasa hukum kepada pemberi kuasa. Kemenangan diraih oleh klien BW pasangan Ujang Iskandar dan Bambang Purwanto. Ujang menyatakan Saksi yang berjumlah 68 telah diperiksa dengan tuduhan memberikan keterangan palsu. Dari semua saksi hanya satu yang terbukti bersalah dan sudah dihukum sesuai ketentuan pidana.
Anehnya, kemengan pada saat itu masih saja diungkit-ungkit oleh pihak yang kalah bertepatan KPK menetapkan status tersangka kepada BG sebagai kandidat orang nomor satu di kepolisian. Keputusan MK RI adalah mutlak dan mengikat yang seharusnya bisa menjauhkan BW sebagai advokad dari pelbagai macam cara yang akan menjeratnya. Selain itu, proses hukum yang telah berlalu elah membuktikan BW telah menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya.
Lalu, Laporan masyarakat tertanggal 15 januari 2015 terkait kasus keterangan palsu di Pengadilan Mahkamah Konstitusi tentang pemilukada kotawaringin barat kalimantan tengah tahun 2010 telah membuat BW harus ditangkap dihadapan sang anak saat ingin mengantarnya ke sekolah. Sempat dinyatakan hilang beberapa jam hingga akhirnya dinyatakan dengan penuh keyakinan bahwa BW memang ditangkap oleh pihak kepolisian.
Kadis Humas Polri Irjen Ronny F sompie mengatakan BW diperiksa sebagai tersangka dengan tiga alat bukti yang terdiri dari dokumen, keterangan saksi dan keterangan saksi ahli. BW dikenakan pasal 242 juncto 55 KUHP tentang menyuruh dan memberikan keterangan palsu dengan ancaman tujuh tahun penjara. Hanya butuh waktu seminggu untuk penangkapan, jika melihat laporan masuk tertanggal 15 januari dan terlapor ditangkap pada tanggal 23 januari 2015.
Padahal sesuai Peraturan Kapolri No. 14 tahun 2014 tentang Manajemen Tindak Pidana, Pasal 36 ayat (1) berbunyi ; “Tindakan penangkapan terhadap tersangka dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut : a. adanya bukti permulaan yang cukup, b. tersangka telah dipanggil dua (2) kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar”.
Alasan penangkapan BW dengan tiga (3) alat buktinya harus disampaikan juga pemanggilan terhadap tersangka. Ini namanya asal main tangkap, padahal BW selaku wakil ketua KPK pasti akan memenuhi panggilan jika memang ada pemanggilan. Penangkapan dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi oleh pihak kepolisian. Hal ini bisa masuk dalam perdebatan etik dan disiplin si tukang tangkap. Selain itu bisa jadi penangkapan ini berbuah serangan balik terkait merampas kemerdekaan seseorang.
Kasus tahun 2010 telah ditutup dan sekarang hanya dengan waktu singkat, seorang BW harus menjalani proses hukum sebagai tersangka. Akan tetapi, kita harus mengapresiasi kehebatan polisi yang menangani laporan dengan menangkap terlapor. Apresiasi ini pun harus dilanjutkan ke tingkat peradilan agar bisa dilihat siapa yang benar. Apakah kasus ini memang murni penegakan hukum atau hanya aksi balas demdam atau kah bentuk pelemahan terhadap institusi KPK?
Apresiasi kita juga kepada pihak kepolisian jika bisa secepat kilat menangani kasus penembakan terhadap aktifis anti korupsi bangkalan mathur husairy pada selasa kemarin (20 januari 2015). Pengusutan kasus yang luar biasa cepat sangat kita tunggu apalagi eksekusinya. Institusi Polri akan meraih penghormatannya jika bisa menyelesaikan setiap kasus dengan cepat.
Baru-baru ini, di padang sumatera barat juga terjadi kasus penganiayaan terhadap mantan legislator provinsi Zaldi Heriwan oleh orang yang tidak dikenal. Aksi cepat tanggap kepolisian harus dipertahankan dan ditingkatkan agar bumbu-bumbu penyedap berita berubah menjadi masakan nyata atas ramuan penanganan kasus di Indonesia. Kehebatan Bareskrim Polri harus dipertahankan hingga tingkat polsek.
Kembali ke topik pembicaraan, kita serahkan dua persoalan besar terkait BW dan BG ke peradilan. Peradilan akan menjawab semua kebutuhan kita atas problematika yang menghampiri bangsa kita. Masyarakat akan melihat peradilan mana yang lebih cepat menangani, peradilan KPK kepada BG atau sidang peradilan kepada BW.
Fiat justitia ruat caelum artinya hendaklah keadilan ditegakkan walaupun langit akan runtuh. Syair yang pertama kali diungkapkan oleh Lucius Calpurnius Piso Caesoninus (43 SM) harusnya dimaknai sebagai energi positif antar instansi untuk menjelaskan apa yang akan terjadi pada babak ini.

Oleh Andrian Habibi
Beraktifitas di Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Indonesia (PBHI) Sumatera Barat

Jln. Belanti Barat VII, No. 101, Kel. Lolong Belanti, Kec. Padang Utara, Kota Padang. Hp : 085364472778
Share:

0 komentar:

Posting Komentar