Kamis, 11 Juni 2015

IRONI BURUH PENDIDIKAN

IRONI BURUH PENDIDIKAN
(Catatan Hari Buruh dan Hari Pendidikan Nasional)
Oleh Andrian Habibi
Beraktifitas di Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Sumatera Barat

Baru saja, beberapa hari yang lalu, rakyat indonesia memperingati Hari Buruh yang lebih di kenal dengan May Day pada tanggal 1 mei dan dilanjutkan memperingati Hari Pendidikan Nasional pada tanggal 2 mei 2015. Seperti biasanya, selalu ada demontrasi dari masyarakat sipil terkait hari-hari peringatan terlebih saat ini dengan isu terkait jaminan penghasilan dan keselamatan kerja pekerja/buruh dan penghargaan kepada para guru honorer/tidak tetap.
Aksi sosial dalam bentuk apapun tidak mempersoalkan tingkatan jabatan pekerjaan maupun nominal upah sesuai peraturan perundang-undangan. Akan tetapi aplikasi atau praktek pemberian upah murah yang masih berjalan di lingkungan usaha maupun dunia pendidikan.
HAK BURUH
Buruh secara terminologi adalah karyawan atau pekerja pada suatu jenis usaha dengan penghasilan tertentu. Buruh/pekerja melaksanakan aktifitas kegiatan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kerja antara pemberi kerja dengan pekerja yang memuat tentang syarat-syarat kerja, hak, dan kawajiban para pihak.
Keberadaannya dinilai penting demi berjalannya roda bisnis untuk menghasilkan suatu produk yang nantinya bisa dikonsumsi oleh konsumen. Setelah bekerja buruh/pekerja akan memperoleh upah. Pasal 1 ayat (30) UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
Hak atas upah merupakan bahagian hak asasi manusia sesuai pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja dan mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Penjelasan upah ini juga diperkuat dalam pasal 88 ayat (1) UU 13/2003 yang menyebutkan setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Artinya, tidak ada makan siang yang gratis. Setiap orang yang bekerja harus mendapatkan haknya untuk kehidupan dirinya dan keluarga. Imbalan yang layak ini diperhitungkan sesuai dengan ketentuan otonomi daerah masing-masing disertai pertimbangan pendapatan daerah dan biaya hidup di daerah tersebut. Oleh karena itu demi menjamin hak-hak pekerja/buruh ditetapkan lah Upah Minimum Provinsi (UMP).
Menurut Wahyu Widodo, Direktur Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenakertrans , Dari keseluruhan UMP provinsi tahun 2015 yang telah ditetapkan oleh 29 Provisi, Provinsi DKI jakarta merupakan provinsi dengan UMP tertinggi se-Indonesia dengan UMP sebesar 2,7 Juta Rupiah dengan kenaikan sebesar 10,6% dari tahun sebelumnya yakni sebesar Rp. 2,441,000. Disusul oleh Provinsi Papua dengan 2,193 Juta Rupiah dan Sulawesi Utara sebesar Rp. 2,150,000 yang berada pada posisi dua dan tiga.
GURU HONORER = BURUH PENDIDIKAN
Saat ini kita melihatnya tidak hanya bekerja sebagai pegawai upahan di lapangan pekerjaan profit namun telah merambah pada dunia pendidikan. Mereka biasanya dikenal sebagai guru honorer. Para pendidik yang belum mengikuti ujian CPNS atau bisa dikatakan pegawai yang diperbantukan untuk membantu para guru. Sebelum keluarnya program sertifikasi guru, peran honorer sangat jelas. Mereka mengajar dan bekerja sesuai kehendak manajemen sekolah.
Apa yang didapatkan dan apa yang dihasilkan?
Para pendidik honorer ini membantu siswa untuk mengerjakan tugas-tugasnya agar lebih memahami setiap pelajaran. Lebih jelasnya tenaga pendidik baik PNS maupun Honorer bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan sesusai pasal 39 ayat (1) UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Lalu muncul pertanyaan dibenak kita semua tentang apa sebenarnya hak dan kewajiban tenaga pendidik ?
Menurut Pasal 40 UU No 20/2003, ayat (1) menyebutkan pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh : (1) penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai; (2) penghargaan yang sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; (3) pembinaan karier sesuai tuntutan pengembangan kualitas; (4) perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelktual; (5) kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
Tenaga Pendidik dengan haknya diharuskan bekerja sesuai Pasal 40 ayat (2) UU No. 20/2003 yang menyebutkan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban : (a) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis; (b) mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pedidikan; dan (c) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.
Lembaga Eksekutif dan Legislatif hanya berperan membuat peraturan perundang-undangan, mengalokasikan dana pendidikan. Kenyataan dipalangan? Akhir dari jerih payah guru honorer atau buruh pengajar dinilai dengan gaji atau honor sebesar ratusan ribu. Sebesar itu hak para buruh pendidikan. Penulis yang pernah mengikuti penelitian dari lembaga Smeru Research, menemukan kenyataan pahit. Gaji atau honor pendidik non PNS ini berkisar sari Rp 150.000 hingga 300.000. tergantung disekolah mana dia mengajar dan didaerah mana mengabdi. Tetapi nilai ini hanya berlaku pada daerah perkotaan atau dekat dengan jalur transportasi umum.
Pendidik non PNS di daerah pedalaman sedikit lebih baik, mereka menerima honor jutaan sebagai balas jasa pengabdiannya di daerah pelosok dan terpencil. Pendidik tanpa tanda jasa ini juga tidak mendapatkan pengharapan pasti dari negara untuk dinaikkan statusnya menjadi PNS. Kalaupun berniat menjadi PNS, kesemua pendidik tersebut harus melalui serangkaian test. Itu pun jikalau sang peserta lulus ujian, bila tidak lulus dipersilahkan mengabdi kembali dengan upah jauh dibawah penghasilan buruh pabrik.
Sekarang, posisi Tenaga Pendidikan Tidak Tetap ini masuk dalam golongan mana? Apakah bahagian dari kelompok Oemar Bakri-nya Iwan Fals yang bekerja untuk mencerdaskan anak bangsa hingga mencetak ratusan menteri dan pejabat negara. Penghasilan mereka pun pas-pasan, pas terima di awal bulan langsung habis. Kementrian Pendidikan harus mengevaluasi program guru honorer. Kalau tidak dapat diasumsikan mempekerjakan orang dengan melanggar haknya sesuai pasal 40 UU No 20/2003.
Atau kah guru honorer ini masuk dalam wewenang Kementrian Tenaga Kerja dan Transportasi. Yup, dikategorikan sebagai pekerja karena tidak jelas kedudukan dan kepastian hidupnya. Terlebih mereka diberikan upah dengan nominal paling mengenaskan. Hanya 10% dari jumlah Upah Minimum Provinsi (UMP). Hari Pendidikan dan Hari Buruh ini menyisakan satu status yang disepakati bersama, yaitu : BURUH PENDIDIKAN


Oleh Andrian Habibi

Beraktifitas di Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Sumatera Barat. Beralamat di Jl. Belanti Barat VII, No. 101, RT 06 / RW 04, Kel. Lolong Belanti, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat. Telp : (0751) 41062, No HP : 0853  6447  2778, Pin BB : 548F331A. Bank Syariah Mandiri  KCP Ulak Karang, Padang, No Rekening : 7054533033
Share:

0 komentar:

Posting Komentar