Kamis, 11 Juni 2015

KARTINI MUDA MENGUGAT !

KARTINI MUDA MENGUGAT !

Oleh Andrian Habibi
Beraktifitas di Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Sumatera Barat

Raden Adjeng (RA) Kartini lahir di Jepara, Jawa Tengah 21 April 1879. RA Kartini dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi. Karna perjuangannya lah RA Kartini dianugrahi dengan gelar Pahlawan Nasional Indonesia. Perjuangan seorang pribumi untuk mendapatkan hak atas pendidikan, kebebasan, memilih pasangan, bersosial, bekerja, dan berperan dalam pemerintahan.

RA Kartini tumbuh dengan kemampuan berbahasa Belanda dengan baik. Keahlian berbahasa yang dibarengi dengan kemahiran menulis hingga mendapatkan teman pena yang senantiasa mengirimkan  majalah, buku dan majalah eropa. Bisa dibayangkan aktifitas menulis RA Kartini termasuk luar biasa. Eropa bahkan mengetahui kondisi perempuan indonesia melalui tulisan RA Kartini walaupun belum pernah bertemu dengan dan melihat langsung dibelantaran nusantara.

RA Kartini mulai tergoyah hatinya untuk memajukan Perempuan pribumi layaknya perempuan di eropa. Kebebasan perempuan eropa mendapat tempat di hati Kartini, mereka memberikan wawasan baru bahwa perempuan tidak selalu mengurusi “Rumah, Dapur dan Kasur”. Minat baca dan menulis RA Kartini sangat mengagumkan, beberapa tulisannya pernah dimuat pada majalah wanita belan De Hollandsche Lelie.

Kehidupan perempuan pribumi yang harus manut kepada titah keluarga dan suami serta tidak memiliki kebebasan menjadi awal surat-surat RA Kartini yang menyebar di eropa. Hingga pada akhirnya keseluruhan surat tersebut dimuat dalam buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Pemikiran RA Kartini lah yang merubah cara pandang bangsa eropa terhadap perempuan pribumi.

Atas perjuangan RA Kartini melalui buah fikirannya, Presiden Sukarno mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 108 tahun 1964, tertanggal 2 mei 1964, yang menetapkan RA Kartini sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional sekaligus menetapkan hari Lahir Kartini, 21 april, sebagai hari besar yang diperingati setiap tahun, di kemudian hari dikenal sebagai Hari Kartini.

Generasi Cabe-cabean
Saat ini, penerus kartini dalam masa kegelisahan akut yang meresahkan. Akut dalam artian “cabe-cabean” dan “galau” serta “kelebaian”. Jikalau dahulu Kartini berjuang dengan membaca dan menulis dalam kungkungan penjara “rumah”. Media sosial penuh sesak dengan curhatan dan narsisme perempuan yang terkadang mengundang mata tidak sekedar memandang tapi berusaha untuk mendapatkan.

Penerus RA Kartini pada masa sekarang dengan usia yang sama ayik menuntut ilmu di sekolah dengan bebas tanpa harus terpenjara dalam rumah orang tua. Masalahnya, Siswi lebih banyak menghiasi status-status dan kisah harian di perangkat komunikasi internet dari pada membuahkan pemikiran di media cetak maupun koran online. Sangat jarang ada penulis perempuan muda saat ini. Walaupun tidak menutup kenyataan ada sebahagian kecil pengarang dari kaum perempuan.

Perempuan muda saat ini lebih asyik bercabe-cabean dengan busana terpadu dengan macam warna yang eksotik dan sekaligus mengherankan. Kebanyakan mereka galau bukan karena status sosial perempuan tapi persoalan perasaan yang dikenal pada dalam usia puberlitas. Bahasa mereka jarang mengutip pemikiran para pakar dan lebih mengutamakan kelebayan bernuansa sensitifitas.

Generasi cabe-cabean ini secara umum merupakan efek dari tontonan sinetron yang lebih menjatuhkan peran perempuan daripada bernuansa pendidikan dan peningkatan drajat perempuan. Film-film merekontruksi pandangan kartini muda untuk hidup sesuai dengan mimpi dalam sinetron tanpa mengetahui bahwa aktifitas itu sebatas meraup keuntungan para penonton.

Kelalaian Negara
Selain problematika kartini muda yang berasal dari dirinya sendiri. Masih ada problematika besar yang menghantui para kartini abad millenium. Masalah itu adalah kelalaian pemerintah dan negara menjamin hak-hak perempuan terpenuhi sesuai dengan amanah Hak Asasi Manusia. Persoalan tersebut bisa dilihat dengan tingginya tingkat kriminal yang dirasakan kaum hawa. Mulai dari mesum, intimidasi bahkan pemerkosaan oleh kaum adam. Gawatnya, saat mereka berusaha untuk menuntut keadilan malah dibalas dengan kerumitan prosedur birokrat.

Tingkat kekerasan perempuan dan anak pada tahun 2013 saja mencapai 279. 760 kasus. Hal ini menandakan belum ada niatan baik dari pemerintah untuk menyesuaikan regulasi terkait perlindungan perempuan sesuai dengan rasa keadilan dan persamaan hak serta menjamin kehidupan dan pengembangan dirinya.

Di lain sisi, bahkan pemerintah daerah sempat membuat aturan test keperawanan untuk masuk sekolah. Test gila ini benar-benar menjatuhkan harkat dan martabat perempuan yang telah dibangun pondasinya oleh RA Kartini. Pendidikan yang seharusnya berpihak kepada semua gender, berkali-kali menusuk hati dengan peraturan aneh bin ajaib oleh pemerintah.

Menelisik lebih jauh, hak perempuan dalam politik pun sempat tergores akibat perdebatan hak politik dalam memajukan potensi diri perempuan. Padahal UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM di pasal 41 dengan jelas mengungkapkan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Perjuangan perempuan akhirnya berbuah manis dengan kuota 30 persen disetiap partai politik sesuai UU No. 8 tahun 2012.

Konstitusi menjamin hak perempuan untuk dipilih dan memilih sesuai kehendak hati dan pemikirannya. Pembatasan 30 persen dinilai sebagai penghormatan tapi realitasnya parpol hanya membuat perepmpuan sebagai pelengkap alat perebutan kekuasaan. Kartini muda jarang dibantu melalui pendidikan politik, pelatihan kampanye ataupun pelbagai aktifitas kepartaian. Setidaknya, pemerintah menutupi kelalaian pemenuhan hak-hak perempuan melalui aturan tersebut.

Selain itu, proses pembolehan perempuan menggunakan jilbab di institusi Polri pun sempat menjadi perdebatan nasional. Tarik ulur pembolehan berbusana sesuai dengan keyakinan sang polwan menghabiskan waktu yang cukup lama.

Penguatan HAK
Kartini muda, dimana pun kamu berada dan apapun yang kamu lakukan, selalu lah ingat perjuangan pahlawan kemerdekaan bangsa indonesia. Perepmpuan sekarang harus berjuang untuk menuntut pemenuhan hak-haknya oleh negara dan semua perangkat demokrasi.
Perjuangan perempuan saat ini harus dikembalikan kepada khittahnya yaitu belajar, berikhtiar sekuat tenaga dan membangun tatanan keluarga ideal. Anjuran melarang mengaktifkan gadget (HP) semasa sekolah berusaha mengarahkan fokus pemikiran dalam pembelajaran.

Setelah itu, perempuan muda saat ini harusnya dibantu untuk mendapatkan pelbagai pelatihan peningkatan potensi diri semenjak dini. Bantuan pembinaan ini agar perepmpuan-perempuan muda indonesia memiliki kesadaran tinggi atas hak dan kemampuan memperjuangkan haknya.
Perempuan muda yang sadar akan haknya dapat memulai perjuangan mengambil peran dalam dunia profesional kerja. Akan datang masa dimana perempuan bekerja sesuai dengan keahliannya bukan atas keindahan tubuhnya. Pembukaan lapangan kerja juga harus diperhatikan oleh pemerintah agar perempuan-perempuan indonesia bisa mendapatkan rezeki selain dari usaha sebagai pembantu di negara-negara tetangga.

Pemerintah seharusnya menegaskan pelbagai aturan yang sudah ada, misalnya kewajiban partisipasi 30 persen tidak hanya sebatas persyaratan pemilu oleh parpol. Akan tetapi, kepengurusan parpol juga harus menjamin 30 persen partisipasi perempuan. Begitu juga kabinet kerja (menteri), lembaga setingkat menteri serta semua BMUN dan BUMD yang ada.
Akhirul, penulis membawa pesan melalui peringatan Hari Kartini 21 April 2015, semoga Kartini-Kartini Muda menjadi agent of solidarity bagi rekan sebaya. Pemenuhan hak harus dimulai dari pendidikan terendah dan berawal dari diri sendiri, diawali dari keluarga, lingkungan masyarakat dan pemerintahan.

Wahai Kartini Muda, jangan biarkan negara terus melalaikan kewajibannya dalam pemenuhan hak perempuan. Ingat lah pemangku kekuasaan bahwa Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia pada Pancasila tak tergantikan. Keadilan Sosial bukan hanya untuk sebahagian orang tetapi juga bagi para penerus perjuangan RA Kartini.

Oleh Andrian Habibi
Beraktifitas di Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Sumatera Barat.

Beralamat di Jl. Belanti Barat VII, No. 101, Kel. Lolong Belanti, Kec. Padang Utara, Kota Padang. No HP  0853 6447 2778
Share:

0 komentar:

Posting Komentar