Kamis, 11 Juni 2015

KEWAJIBAN PEMENUHAN HAM

KEWAJIBAN PEMENUHAN HAM
Oleh Andrian Habibi
Kabid PA Badko HMI Sumbar, beraktifitas di PBHI & KIPP Sumatera Barat

Diadopsinya pasal-pasal tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Undang-Undang Republik Indonesia 1945 membuktikan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berkomitmen mengakui dan menghormati HAM. Artinya, secara konstitusi untuk perlindungan tentang HAM negara secara tegas telah berkomitmen untuk mengakui hak setiap warga negara yang wajib dilindungi, dihormati, dan dipenuhi oleh negara.
Secara normatif, UUD 1945 sebagai konstitusi negara telah meletakan konsep perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia secara lebih memadai. Namun masih banyak kelemahan dalam mengimplementasikannya dan banyak ditemui pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan negera beserta unsur pemerintahan.
Untuk itu, dalam pengawasan agar terjaminnya perlindungan hak asasi manusia oleh negara membutuhkan mitra seperti masyarakat sipil yang merupakan komponen tepat dalam mengawal dan memperjuangkan asasi, baik secara individu maupun kelompok.
Pendidikan Hak Asasi Manusia merupakan wadah mempromosikan dan pemberian pemahaman nilai nilai asasi. Pendidikan HAM juga berkontribusi dalam upaya pencegahan pelanggaran HAM, menghapuskan diskriminasi, memajukan kesetaraan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penegakan Hak Asasi Manusia.

Pendidikan HAM merupakan investasi jangka panjang dalam upaya mendorong pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusi, baik oleh pekerja hak asasi manusia, mahasiswa maupun masyarakat sipil. Peningkatan kesadaran akan hak-hak bagi masyarakat dan pekerja hak asasi manusia, akan mendorong mereka untuk menyadari hak-haknya sendiri serta juga mampu melakukan pembelaan terhadap korban pelangaran asasi.
Share:

0 komentar:

Posting Komentar