Kamis, 11 Juni 2015

KPK CERDERA BERAT

KPK CERDERA BERAT
(Hormati Proses Hukum Paska Putusan Praperadilan BG)
Andrian Habibi
Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Sumatera Barat

Cedera biasa diterima saat kita mengalami suatu kejadian atau peristiwa yang melukai diri. Cedera terkadang ringan dan bisa jadi berat tergantung proses terjadinya cedera. Saat ini, KPK mengalami cedera berat akibat dilema pernyataan politis Pimpinan. Cedera KPK bertambah berat dikala unsur pimpinannya (busyro muqadas) tidak juga dilantik untuk memenuhi 5 unsur pimpinan KPK.
KPK bak makan buah simalakama, menetapkan status tersangka kepada BG tapi berujung praperadilan dan menerima kekalahan. Putusan Praperadilan melukai sebahagian penggiat anti korupsi dan instansi KPK. Kedepan, KPK bakalan sulit untuk menetapkan status tersangka kepada terduga korupsi.
Setiap koruptor yang merasa “kuat” akan terus melakukan usaha praperadilan untuk membebaskan diri. Putusan Prapedilan BG lah yang menjadi yurisprudensi bagi semua yang ingin melepaskan diri dari jeratan KPK.
Di lain sisi, KPK menghadapi “tekelan” keras yang berakibat pada cedera permanen. Semua unsur pimpinan dilaporkan dan laporannya diseriusin oleh polisi. Penyidik KPK menjadi galau akan nasibnya, ditarik kembali ke kesatuannya atau bertahan dengan kemungkinan menunggu dilaporkan oleh masyarakat yang jelas ke polri.
Penyidik yang kembali ke kesatuan diragukan bisa bertahan, asumsi mereka dipertanyakan dan ditanyai pelbagai pertanyaan akan menanti. Atau, penyidik tersebut mendapatkan surat cinta untuk dipindahkan ke lokasi kerja di daerah pedalaman. Kalau lah pilihannya bertahan, para penyidik siap-siap menerima panggilan untuk diperiksa, karena ada-ada saja laporan masyarakat yang akan mengkaitkan diri pada kisruh hukum saat ini.
Berita heboh, media massa beraksi, media sosial berdebat, semuanya menambah sakitnya cedera KPK. Institusi pemberantasan korupsi sebagai amanat reformasi pun hanya ditolong oleh masyarakat yang tak jelas tanpa dibantu oleh pemimpin bangsa. Pembiaran KPK menerima kenyataan pedihnya persoalan yang dihadapi membuat satu demi satu tubuh KPK menjadi sakit menunggu diamputasi oleh kekuasaan dan kegaduhan politik bangsa.
Operasi “Pemain”
Pemain yang cedera dalam suatu pertandingan akan ditandu keluar lapangan. Pemain tersebut diberikan pertolongan media tingkat awal demi mengupayakan agar cederanya tidak berdampak besar kepada pemain. Setelah itu, sang pemain pun dibawa ke Rumah Sakit demi pengobatan lebih intensif untuk penyembuhan.
KPK yang cedera karena “ulah” pimpinanya juga harus menaikkan mereka ke dalam tandu untuk diproses sesuai dengan laporan masyarakat dan status tersangkanya. Walaupun harus tanpa pimpinan, KPK wajib membersihkan diri dari segala macam penyakit cederanya. Biarkan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya, bisa jadi ini adalah titik awal untuk kembali bangkit dan menjadi lebih “bersih”.
Pemain yang dalam proses penyembuhan di Rumah sakit bisa jadi dioperasi oleh para dokter spesialis. Keahlian khusus dokter-dokter tidak menjamin membawa kabar baik, terkadang hanya bisa berusaha. Pemain yang sembuh, biasanya mengalami trauma dan membutuhkan waktu untuk kembali bermain dengan kemampuan yang sama sebelum cedera.
Kembali pada KPK, pimpinan KPK sudah layaknya dioperasi untuk memperjelas status kebersihan. Apakah dirinya memang pantas memimpin KPK atau memeng harus rela meninggalkan KPK. Seandainya, pimpinan KPK yang sekarang dituduh sedang dalam proses kriminalisasi dapat membuktikan kebersihannya dari operasi (proses hukum). Mereka tetap membutuhkan jaminan penguatan sebagai bentuk pengalihan kinerja setelah cederanya isntitusi KPK.
Ganti Total
Akhirnya, penulis beranggapan saat pemain sudah tidak layak untuk bermain terlepas dia cedera permanen maupun sembuh tapi tidak bisa mengembalikan kemampuan terbaik seperti sebelum cedera. Maka, solusi terpahit adalah menganjurkan kepada sang pemain untuk gantung sepatu dan menggantinya dengan pemain baru melalui proses rekruitmen dan seleksi super ketat.
Hal ini bertujuan agar posisi yang ditnggalkan sang pemain dapat diisi kembali oleh pemain baru. Karena, Tim membutuhkan susunan pemain yang lengkap untuk legalitas bermain dan berjuang memenangkan permainan. Strategi dan taktik bisa dirubah sesuai dengan kebutuhan pelatih dan kualitas pemain baru.
KPK, harus dilihat secara jernih dan terbuka, membutuhkan proses “penghentian” sementara demi kebaikan bersama. Penghentian sementara ini bukan untuk mematikan KPK, tetapi demi terciptanya institusi super power yang dapat mengahncurkan lawannya (baca: koruptor).
Pimpinan KPK sewajarnya mengundurkan diri dan mengembalikan mandat kepemimpinannya kepada Presiden. Mereka lebih baik fokus kepada proses hukum terlepas menerima atau tidak menerima status tersangka yang melekat. Pilihan ini berdampak besar pada KPK dengan kata lain aktifitas harus istirahat sebagai bentuk refresing pada seluruh komponen KPK.
Langkah kedua, Presiden harus mengganti Piminan KPK secara menyeluruh. Pergantian ini tidak bisa asal jadi dengan alasan pembenar agar KPK bertahan. Akan tetapi, pejabat pimpinan KPK yang dipilih merupakan orang-perorang yang proses seleksinya kilat dan dapat dipertanggung jawabkan.
Setelah itu, elit politik beserta pejuang KPK harus bersatu pada pada agenda penguatan KPK. Revisi UU KPK harus segera dilaksanakan termasuk dalam kajian norma Dewan Pengawas KPK yang bertanggung jawab kepada Presiden untuk mengawasi para pimpinan KPK.
Tujuan terbentuknya Dewan Pengawas KPK adalah usaha sadar bahwa tidak ada malaikat yang memimpin KPK. Suatu ketika akan terjadi pilihan-pilihan logis pimpinan KPK dalam menetapkan kerja-kerja pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, KPK yang akan datang sewajarnya memiliki dewan pengawas untuk menjaga kebersihan institusi. Indonesia patut belajar pada ICAC (KPK) Hongkong dalam penguatan lembaga.
Disisi lain, penguatan KPK dalam bentuk penanganan tindak pidana korupsi harus diperluas. Dalam artian luas secara penanganan “kerugian negara” dan luas dalam teritorial kerja. Sekarang sesuai UU KPK pasal 11, hanya tindakan korupsi senilai 1 milyar yang menjadi prioritas KPK.
Kedepan, semua tindak pidana korupsi berapapun nominal kerugian negara atas tindakan koruptor langsung ditangani oleh KPK. Tujuannya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat bahwa KPK tidak tebang pilih dalam penetapan status tersangka.
Perluasan kerja kedua dibidang teritorial dimaksud penulis adalah pengejewantahan pasal 19 ayat 2 UU KPK. Alasan logis pembentukan KPK RI perwakilan Wilayah (provinsi) adalah proses penguatan terhadap lembaga dan membiarkan polisi dan kejaksaan menangani kerja-kerja selain korupsi.
Keuntungan yang diraih dalam pembentukan KPK RI Perwakilan Wilayah (provinsi) antara lain menjamin KPK Pusat menangani kasus-kasus besar di wilayah ibukota negara. Keberadaannya juga membuka lapangan pekerjaan ditingkat provinsi dalam penghentian angka pengangguran. Terutama KPK Pusat dan Wilayah Bergerak serentak serempak memberantas koruptor-koruptor di seluruh nusantara indonesia.
Akhirnya, penulis berharap kita semua jernih dalam membela juga berpendapat. Putusan praperadilan BG tidak serta merta mengkebiri kekuatan KPK dalam bekerja. Proses hukum harus dihormati, toh masih ada jalan lain untuk memperjuangkan keyakinan kebersihan KPK.
Seperti kata pepatah tidak satu jalan menuju ke Roma, karna dari indonesia ke Roma bisa lewat jalur udara maupun jalur laut, silahkan memilih. Jangan sampai kita salah pilih, bisa-bisa pimpinan KPK selanjutnya luar biasa “bersih dari kebaikan” dan lebih banyak mengeluarkan pandangan politis.
Oleh Andrian Habibi

Beraktifitas di Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Sumatera Barat. Beralamat di Jl. Belanti Barat VII, No. 101, RT 06 / RW 04, Kel. Lolong Belanti, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat. Telp : (0751) 41062, No HP : 0853  6447  2778, Pin BB : 548F331A. Bank Syariah Mandiri  KCP Ulak Karang, Padang, No Rekening : 7054533033
Share:

0 komentar:

Posting Komentar