Kamis, 11 Juni 2015

KPK OMPONG TANPA PENYIDIK

KPK OMPONG TANPA PENYIDIK

Oleh Andrian Habibi
Beraktifitas di PBHI, KIPP dan Badko HmI Sumatera Barat

Konferensi Pers Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi SP yang ditayangkan di media televisi menyatakan bahwa : “…… sebahagian pegawai KPK siap menonaktifkan diri jika konflik antara KPK dan Polri tidak kunjung usai”. Kalimat penuh makna diutarakan dengan senyum simpul dihadapan awak media mengunjang persilatan kisruh KPK vs Polri.
Sebahagian Pegawai yang dimaksud Johan Budi sudah termasuk Penyidik KPK. Lanjutnya : “memang ada opsi, kalau pimpinan lembaga ini tidak bisa lagi beroperasi, maka pilihannya sebagai pegawai mengembalikan mandat ini kepada Presiden (Joko Widodo). Saya termasuk yang akan melakukan itu”.
Johan Budi yang awalnya bertindak sebagai juru bicara yang bicaranya lebih banyak dari Pimpinan KPK mengambil tindakan tegas. Jelas dan pasti berirama ancaman berkonsekuensi stadium tinggi, bila dibiarkan akan mempengaruhi opini rakyat untuk mengkiritisi secara ‘keras’ 100 hari kepemimpinan Jokowi JK.
Menajamkan masalah
Rakyat akan menilai bahwa pemerintah tidak serius memberantas korupsi. Bukti keengganan penuntasan kisruh “cicak buaya” terkesan pembiaran untuk menghentikan sementara aktifitas KPK demi menyelamatkan para koruptor meraup untung barang sedikit hingga situasi kembali kondusif.
Penyidik KPK adalah prajurit garda terdepan penanganan dan penuntasan tindak pidana korupsi. Keberadaan Penyidik KPK merupakan bagian penting yang tidak bisa dihilangkan, baik dengan cara “ditarik” oleh institusi asal maupun “memberhentikan diri” karena semangat kebersamaan.
Berdasarkan pasal 1 angka 5 Undang Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)  ; “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.
Sedangkan, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 KUHAP).
Jadi menurut ketentuan diatas Penyelidikan dilakukan untuk mencari unsur tindak pidana dari sebuah peristiwa, sedangkan penyidikan adalah tahap setelah penyelidikan karena peristiwa tersebut sudah ditemukan unsur pidananya dan sedang mencari tersangkanya.
Penting kita lihat Pasal 6 ayat c Bab II Undang Undang No. 30 tahun 2002 menyatakan “Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas © melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi”. Artinya KPK membutuhkan penyidik dalam menjalankan amanah Pasal 6 ayat C.
Penyidik Bersikap
Disisi lain, KPK masih ditopang dengan penyidik yang berasal dari intitusi Polri. Personil Polri dalam kategori penyidik berprestasi ditugaskan membantu KPK untuk menjalankan kerja-kerja penyelidikan dan penyidikan sesuai KUHAP dan UU KPK.
Saat ini, menurut www.kpk.go.id penyidik KPK berjumlah 60 penyidik dan itu masih jauh dari target 300 penyidik. Jumlah ini sangat jauh jika dibandingkan dengan Lembaga Anti Rasuah di Malaisya memiliki 500 orang penyidik dalam memperjuangkan pemberantasan korupsi.
Bisa dibayangkan jikalau 60 penyidik yang selama ini berperan aktif sesuai dengan amanah Undang Undang No. 30 tahun 2002 menyerahkan mandatnya kepada Presiden? KPK akan tinggal nama dan menunggu dibubarkan. Surat pengunduran diri akan menumpuk diatas meja RI 1 sembari melihat tawa besar koruptor yang kasusnya sedang di intai KPK.
Apakah ini keinginan kita semua, pemimpin bangsa, elit politik atau keinginan suara rakyat indonesia? Keinginan rakyat yang memberikan suaranya kepad elit partai untuk duduk menjadi wakil rakyat dan pemimpin rakyat adalah tuntasnya semua tindak pidana korupsi dari bumi nusantara indonesia.
Lalu, KPK tanpa Penyidik apa jadinya ? hasilnya pegawai berubah fungsi menjadi wartawan KPK. Maksudnya KPK hanya bisa memberitakan kemungkinan-kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi di media untuk dihebohkan dan setelah itu selesai tanpa kejelasan. Berkas-berkas yang bertumpukan hanya akan dijilid dan di tata dengan rapi di rak buku untuk sebagai kajian dalam pencegahan tanpa bisa di tindak.
Pernyataan Johan Budi sebagai Deputi Pencegahan KPK, bukan tidak mungkin dilaksanakan sebagai aksi nyata jikalau pada akhirnya “KPK tanpa Pimpinan”. Dilema KPK tanpa Pimpinan sudah terlihat jelas dengan pemberitaan akan laporan masuk kepada 3 pemimpin KPK paska keberhasilan penetapan tersangka kepada Bambang Wijayanto.
Pernyataan sebagai bentuk “gertakan” bagi penguasa Bangsa bahwa perseteruan yang berakibat pelemahan KPK akan berbuah “kematian” lembaga anti rasuah ini. Perlahan tapi pasti, dukungan akan lebih besar menghimpun kekuatan para cicak hingga tak terbayangkan bisa merusak tubuh buaya.
Efek negatif dari pernyataan johan budi berbuah kemungkinan kesepakatan bersama 1.102 pegawai KPK berhenti secara serentak. Kejadian ini akan menjadi sejarah kelam dalam perjuangan pemberantasan tindak pidana korupsi. Walaupun, kenyataannya bisa saja laporan yang masuk ke Bareskrim Polri memang benar.
Seperti pepatah, nasi sudah menjadi bubur, sekali maju surut mundur selangkah. Nasib lembaga anti rasuah yang hampir 12 tahun beraksi akan tinggal berbentuk gedung megah yang beralamat di Jln. H.R. Rasuna Said, Kav, C-1, Jakarta. Awalnya Pimpinan KPK, lalu petinggi KPK, selanjutnya penyidik KPK berakhir keseluruhan pegawai KPK mogok dan mengundurkan diri.
Langkah nyata sebahagian pegawai KPK ini terlihat berupaya melakukan “lobby” dengan cara mempertaruhkan semangat penguatan lembaga dengan menyelamatkan pimpinannya. Umum kita dengar hal ini dilakukan sebagai proses tawar menawar, jika lakukan ini maka anda dapat itu, begitu sebaliknya jika lakukan itu maka anda dapatkan ini.
Selamatkan KPK
Keberadaan KPK masih dipercaya oleh masyarakat untuk menangani dan menghapuskan ‘korupsi’ dengan beragam instrik yang dilalui. Ini lah saatnya Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi memberikan titah yang jelas dan tegas untuk menghentikan kisruh, rivalitas, adu kuat atau apapun bahasa yang dipakai dalam dilema antara KPK dan Polri.
Pernyataan sikap tanpa “menggantung bola”, tapi pernyataan tegas seakan menendang bola mati di titik 12 pas dengan keyakinan gol tanpa halangan kiper. Presiden dapat memanggil unsur pimpinanm KPK bersama sebahagian pegawai tinggi KPK. Presiden harus dapat mengarahkan KPK untuk menunggu proses hukum yang sedang berlangsung.
Jaminan itu juga dibarengi dengan penekanan agar KPK tidak bertindak selayaknya “spirit of corps”. KPK diperintahkan untuk menjalankan serta menyelesaikan semua tugasnya dengan tempo sesingkat-singkatnya. Lalu, memerintahkan kepada Polri untuk menghentikan proses mentersangkakan Pimpinan maupun Penyidik KPK.
Polri juga harus adil dalam menangani kasus yang berusaha merantai pimpinan KPK. Proses cepat kilat yang dirasakan BW sudah memberikan sedikit cacatan kecil bagi institusi penegak hukum. Imbasnya adalah penurunan kepercayaan rakyat menjelma pada gerakan pembela.
Presiden juga harus tegas menghentikan ulah oknum yang menggunakan kekuasaan untuk menggoyahkan bangunan KPK. Intruksi awal adalah membatalkan pencalonan BG dan mengganti dengan calon lain dan segera dilantik sebagai Kapolri. Lalu mengintruksikan Kapolri baru menyelesaikan semua persoalan yang memungkinkan munculnya “perang” urat syaraf dengan institusi lain.
Teringat saat masa-masa kampanye, “Jokowi adalah kita, kita adalah rakyat, jokowi sama dengan rakyat”. Kepercayaan penuh masih diberikan rakyat kepada Presiden untuk memimpin indonesia selama 5 tahun. Kepercayaan ini membutuhkan pembuktian sederhana yaitu “Indonesia Bebas Korupsi”.

Oleh Andrian Habibi

Beraktifitas di Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Sumatera Barat. Beralamat di Jl. Belanti Barat VII, No. 101, RT 06 / RW 04, Kel. Lolong Belanti, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat. Telp : (0751) 41062, No HP : 0853  6447  2778, Pin BB : 548F331A. Bank Syariah Mandiri  KCP Ulak Karang, Padang, No Rekening : 7054533033
Share:

0 komentar:

Posting Komentar