Kamis, 11 Juni 2015

KPU DAN PENG(UJI) PUBLIK

KPU DAN PENG(UJI) PUBLIK

Oleh Andrian Habibi
Beraktifitas di Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Sumatera Barat
Pengesahan Perppu No. 1 tahun 2014 menjadi UU Pilkada meninggalkan sedikit Pekerjaan Rumah bagi penyelenggara pemilu. Salah satu PR adalah pelaksaan Uji Publik untuk para bakal calon kepalada daerah. Aturan ini dimuat pada pasal 38 (perppu) yang menyatakan bahwa “calon kepada daerah wajib mengikuti uji publik dalam pemilihan kepalada daerah”.
Tujuannya adalah melihat integritas, moralitas, visi, misi dan kemandirian, kapasitas sebagai bentuk proses persiapan pemimpin yang berkualitas. Pemimpin Daerah kabupaten/kota kedepan diharapkan memiliki gagasan dan kreatifitas dalam mengembangkan potensi daerah.
Perlu diingat, asas kepemimpinan menurut pancasila antara lain : Ing Ngarsa Sung Tuladha yang berarti pemimpin harus mampu dengan sifat dan perbuatannya menjadikan dirinya pola anutan dan ikutan bagi orang-orang yang dipimpinnya.
Ing Madya Mangun Karsa, yang berarti pemimpin harus mampu membangkitkan semangat berswakarsa dan berkreasi pada orang-orang yang dibimbingnya. Tut Wuri Handayani, yang berarti pemimpin harus mampu mendorong orang-orang yang diasuhnya berani berjalan di depan dan sanggup bertanggung jawab.
Panutan, kreatif dan berdiri didepan serta bertanggung jawab adalh profil pemimpin yang harus dibuktikan. Alat pembuktinya berasal dari rekam jejak, usaha, pekerjaan selama ini serta kebiasaannya dilingkungan. Pemimpin bukan pekerja partai yang melaksanakan tugas memimpin dengan berdasar kepentingan pendukungnya.
Uji Publik lah salah satu solusi yang terlihat oleh Pemerintah sebelum mengekuarkan Perppu. Uji Publik dalam hemat penulis berarti seperangkat tahapan yang dilakukan oleh tim yang berkompeten kepada peserta dihadapan rakyat (publik) dengan pelbagai pertanyaan sebagai alat pengukur kemampuan peserta untuk memimpin suatu daerah.
Uji publik (versi Perppu) dilaksanakan oleh Tim Independen sesuai pasal 38 ayat 4 UU Perppu; dengan komposisi 2 akademisi, 2 tokoh masyarakat dan 1 dari unsur KPU. Tim Penguji ini dipilih oleh KPU tanpa ada kejelasan normatif dan teknis pemilihannya. Akademisi seperti apa dan tokoh masyarkat yang bagaimana? Kriteria ini harusnya diperjelas untuk mempertegas posisi penguji publik.
Akademisi dan Penguji
Netralitas Tim Idependen pun menjadi batu sandungan karena teknis pembentukan tidak diatur dan diperjelas. Sebagai contoh : 2 akademisi yang akan masuk ke dalam tim penguji berkategori pendidikan magister, doktor atau profesor. Gelar ini juga belum diketahui diraih dari kampus di daerah, dimana saja di indonesia atau dari kampus luar negeri.
Akademisi ini apakah pernah berkegiatan sebagai aktifis atau anggota LSM atau hanya sebagai mantan mahasiswa cerdas yang kuliah dari S1 hingga S3 dengan lancar dan ber-IPK tinggi. Perbedaannya secara teori akademisi teks akan lebih memahami normatif suatu regulasi. Sedangkan akademisi aktifis lebih memahami aplikasi dari teori dan pelbagai masalah dilapangan.
Selain itu, Fokus studinya juga belum ditetapkan akankah berasal dari fakultas Hukum, Ekonomi, Ilmu Sosial atau Ilmu Politik dan lainnya. Untuk melihat kepastian dan kemampuan hukumnya sudah tentu satu wakil tim independen berasal dari fakultas hukum. Melihat kajian pembangunan dan penguatan ekonomi diambil dari fakultas ekonomi. Tapi jika fokus ujian publik memantau komunikasi calon pemimpin dengan target lobby untuk mendatangkan investor butuh wakil dari fakultas sosial dan politik.
Pertanyaan yang kemudian muncul adalah siapa yang menentukan atau menguji calon tim independen dari kalangan akademisi? Pencalonan Tim Independen sewajarnya mengatur persyaratan calon dan kriteria penguji publik. Lagi-lagi kita dipusingkan dengan syarat pendaftaran, antara formalitas berkas, jenjang karir atau pengalamannya di kampus. Akademisi ini memang sekedar dosen atau pejabat di fakultas, jurusan atau di rektorat?
Pemilihan dan penentuan wakil tim peng(uji) publik harus ditegaskan oleh KPU. Pernyataan sikap komisioner KPU ditunggu dalam memaksimalkan kinerja tim independen baik secara kesatuan maupun per pribadi peng(uji) publik. Kapasitas dan integritas wakil akademisi perlu dipublikasikan untuk melihat tanggapan masyarakat demi mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik.
Memperjelas  Tokoh
Tim independen sebagai penguji dalam uji publik juga berasal dari kalangan tokoh masyarakat. Pertanyaan yang muncul adalah tokoh yang bagaimana dan kalangan masyarakat apa? Ini lebih susah daripada menentukan wakil dari akademisi karena penentuannya sangat merumitkan.
Menururt Undang Undang No. 8 tahun 1987 tentang Protokol pada pasal 1 ayat 6 menyebutkan “Tokoh Masyarakat adalah seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat dan/atau pemerintah”. Walaupun undang-undang ini sudah lama, tapi sebagai referensi menjelaskan siapa itu tokoh masyarakat masih bisa dijadikan bahan pertimbangan.
Tokoh masyarakat dalam artian pertama ini jika dibawa ke kajian sosial kulturan budaya sumatera barat, dipastikan seseorang berkedudukan sebagai ninik mamak. Banyaknya suku dengan strtata adatnya menjadi problema tersendiri. Hasilnya, KPU lebih mencari jalan yang nyaman dengan memilih perwakilan Lembaga Kerapatan Adat Nagari (LKAM) sebagai representatif tokoh masyarakat sumatera barat.
Tokoh masyarakat dalam artian menerima tanda penghormatan dari pemerintah berarti orang-orang yang pernah mendapatkan penghargaan atas jasa-jasanya. Penghargaan ini bisa berasal dari Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. KPU membutuhkan data siapa-siapa saja orang yang pernah mendapatkan penghargaan atau bintang jasa.
Netralitas tokoh masyarakat pun dikhawatirkan, karena bila diambil dari LKAM akan menimbulkan dilema apakah bisa membawa diri sebagai bagian dari Tim Independen atau terusik keegoan atas pembedaan “putra daerah” dengan “putra non daerah”. Jika tokoh ini berasal dari penghargaan pemerintah, netralitasnya diragukan akan bisa independen saat berhadapan dengan peserta yang “incunbent” atau kepala daerah yang memberikan penghargaan terhadap dirinya.
Perwakilan KPU
Komisioner KPU seperti kita ketahui berjumlah 5 orang dengan pembagian kerja sesuai dengan keahlian dan kemampuannya. Pertanyaan kembali hadir adalah siapa perwakilan KPU dari 5 komisioner ? Ketua atau anggota komisioner KPU ? atau staf baik PNS maupun pegawai kontrak yang bekerja di KPU.
Jika diambil dari anggota KPU pilihan antara Ketua atau Divisi Hukum menjadi pertimbangan yang tepat. Karena ketua KPU sebagai representatif dan sebagai pemimpin dari komisioner anggota lain. Bila diambil dari divisi hukum KPU, kemampuan dan pengalamannya menghadapi permasalahan hukum kepemiluan saat pemilu dan pilpres kemarin juga bisa menjadi pertimbangan untuk mewakili KPU dalam Tim Independen.
Seandainya salah seorang komisioner KPU ikut berperan dalam uji publik dan memberikan penilaian. Peserta uji publik dapat mempertanyakan indikator penilaian yang diberikan dan dampak terhadap penilaian tersebut. Posisi komisioner KPU bisa dipertaruhkan dengan angka-angka atau huruf dalam lembar hasil uji publik. Jangan sampai wakil KPU hanya sebagai moderator atau notulensi saat uji publik dilaksanakan.
Secara tidak langsung peserta dapat beropini bahwa Tim Independen dari KPU telah mendukung seseorang dengan memberikan nilai lebih dan tidak mendukung seseorang dengan nilai kurang untuk lulus uji publik. Walaupun, uji publik tidak menjadi alat untuk menghentikan seseorang peserta menjadi bakal calon kepala daerah.
Kesiapan dan Ketegasan Tim Independen
KPU sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah harus siap untuk semua konsekuensi yang muncul terhadap pembentukan tim independen sebagai penguji pada uji publik. KPU juga wajib tegas untuk mempertahankan ketetapannya demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pilkada 2015.
Langkah permulaan dengan menjelaskan kriteria dari akademisi yang akan diambil sebagai personil penguji publik. Mulai dari ketersediaan akademisi dalam predikat gelar tertentu atau fokus keilmuannya. Jika suatu daerah tidak memiliki calon tim independen dari kalangan akademisi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, KPU juga bisa memberikan penjelasan pemberdayaan akademisi tertentu di suatu Perguruan Tinggi untuk menjadi Tim Independen di daerah tersebut.
Langkah selanjutnya, KPU menetapkan kriteria tokoh masyarakat dengan membuka peluang masyarakat memberikan masukan untuk menilai bahwa tokoh tersebut memang mewakili minimal sebahagian keterwakilan rakyat. Cara ini akan mengurangi konflik KPU dengan masyarakat atas pemilihan tim independen yang berasal dari kalangan tokoh masyarakat.
Langkah terakhir KPU bisa mengusulkan mengikut sertakan Lembaga Pemantau Independen yang dikenal bisa menjaga keidependenannya lembaga pemantau bisa menjadi senjata pamungkas dalam melihat rekam jejak bukan hanya pada calon peserta pilkada tapi bagaimana tim kampanye bekerja selama ini.
Akhirnya, dengan meningkatkan kerja sama dengan penyelenggara yang lain faktor keberadaan Bawaslu Provinsi maupun Panwaslu Kabupaten/Kota patut diperhatikan. Tim independen dapat meminta rekomendasi dan penilaian tersendiri sebelum mengumumkan hasil uji publik. Kerja sama ini akan mengurangi rivalitas antar KPU dan Bawaslu / Panwaslu yang sering diisukan selama ini.
Penulis menilai perdebatan antara “percaya” dan “tidak percaya” kepada Tim Independen atau dalam bahasa penulis sebagai Peng(uji) Publik harus diterima sebagai proses pendewasaan terhadap pengalaman tahapan pilkada. Setiap pembaharuan tahapan pilkada perlu diapresiasi sebagai bukti pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas pemilihan calon pemimpin di daerah.



Penulis bernama Andrian Habibi dan beraktifitas di Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Sumatera Barat. Alamat : Jln. Belanti Barat VII, No. 101, Kel. Lolong Belanti, Kec. Padang Utara, Kota Padang.
Share:

0 komentar:

Posting Komentar