Senin, 15 Juni 2015

MENANTI PERAN WAPRES

MENANTI PERAN WAPRES

Oleh Andrian Habibi
Ketua Badko HMI Sumbar Dan Koordinator Relawan KIPP Sumatera Barat

Kabinet yang telah berumur satu semester membentuk beragam opini publik. Kebanyakan menyangkan kinerja yang kurang baik dan selebihnya tidak peduli. Ada juga yang simpati tapi bisa impati paska penegasan “Petugas Partai” oleh pimpinan partainya. Alamat kacau sudah pemerintahan negara Indonesia. Semua serba tidak jelas, mana kader partai, petugas partai, pelaksana pemerintahan maupun pemimpin bangsa.

Untuk menyelamatkan pemerintahan rakyat oleh rakyat, JK selaku Wakil Presiden menegaskan bahwa kabinet selalu di evaluasi dan akan meraih hasilnya setiap waktu tertentu. Memimpin bangsa sekaligus menjalankan program pemerintahan harus menerima penilaian dari semua kalangan. Maka, penilaian tersebut menjadi bahagian penting dalam meningkatkan kerja-kerja eksekutif.

JK juga mengingatkan bahwa setiap yang dilantik oleh Presiden dapat diberhentikan apalagi dipindahkan alias di-reshuffle. Selanjutnya, wapres untuk kedua kali ini mengatakan persoalan reshufle tidak terkait dengan partai politik pendukung. Fokusnya adalah kinerja orang perorang karna yang bekerja adalah orang perorang bukan komunitas parpol secara keseluruhan.

Pernyataan JK bernada ganda, pertama bisa jadi reshuflle dengan memasukkan orang-orang non partai atau malah mengakomodir beberapa posisi menteri atau pejabat setingkat menteri dari Koalisi Marah Putih. Intinya, KIH, KMP dan praktisi berhak membantu presiden untuk membawa indonesia kedepan pintu kesejahteraan dan berkeadilan dengan kedaulatan penuh.

Apapun itu, semua keputusan berada di tangan Presiden. Akan tetapi, statement JK sebagai Wapres membuka ruang bahwa ada kelemahan dari kebinetnya dalam menyokong program-progam nawacita Jokowi-JK. Solusinya sesuai pandangan JK adalah pembaharuan kabinet untuk penyegaran dan pengaktifan serta peningkatan kualitas kerja para pembantu presiden.

Sinergitas Pasangan Pemimpin
Jokowi sebagai Presiden dan JK sebagai Wakil Presiden, sebenarnya gabungan dari dua unsur yang saling menyatu padu mewarnai kehidupan politik bangsa. Jokowi - JK itu Jawa – makassar, wong kecil – elit, nasionalis – agamais, pemikir – pergerakan, easy doing – everything can doing, keselarasan sebagai pasangan bapak bangsa.

Jokowi yang sederhana dan kerakyatan dikenal dengan blusukannya dapat menguatkan posisinya dengan menjaga komunikasi bersama rakyat kecil dan menengah. Jokowi sebenarnya pemimpin yang diharapkan bangsa yang membuak peluang setiap rakyat kecil untuk menjadi pemimpin bangsa Indonesia.

JK, mantan Wapres SBY yang pernah memimpin partai golkar serta pengusaha sukses berasal dari komunitas organisasi mahasiswa yang terkenal kritis. Kepiawaiannya telah terbukti saat diberikan ruang lebih untuk berkreasi dalam penguatan internal pemerintahan oleh SBY. Agar kembali menyatu, kedua belah pihak harus lebih intens dalam menyelesaikan persoalan bangsa.

Jokowi sepatutnya lebih mendengarkan JK daripada para pembisik yang merupakan parpol pendukung. Karna, JK lah pasangan kepemimpinan. bisa jadi, Jokowi tidak akan menang jika tidak berpasangan dengan JK. Selain itu, JK harus memahami posisi Jokowi yang agak “lelet” dalam memutuskan solusi setiap permasalahan. Pertanyaannya sampai kapan Wapres berdiam diri ?

Penguatan Kabinet
Presiden sebagai pemimpin bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai bapak bangsa dan pimpinan tertinggi pertahanan, seharusnya memperjelas status “terhormat” yang diembannya. Jokowi harusnya mempertegas kata-kata bijak yang pernah diucapkan  oleh Presiden Filipina  Manuel Quezon pada 1941 bahwa ; “kesetiaan saya kepada partai berakhir ketika kesetiaan saya kepada negara dimulai”.

Jokowi dipilih oleh rakyat indonesia, bukan sekedar elit partai pendukung. Tidak semua suara rakyat berasal dari anggota parpol pendukung, jangan menafikan suara simpatisan dan relawan jokowi pada Pilpres. Maka, pernyataan ke-bapak-an Presiden diharapkan segera. Tujuannya agar “penghormatan” kepada status Presiden sekarang, esok dan kepada Presiden yang akan datang.

Prsiden adalah pimpinan tertinggi pemerintahan yang berkuasa dengan kedaulatannya memutus dan menetapkan suatu kebijakan berlandaskan peraturan perundang-undangan. Pena Presiden dalam menandatangi setiap berkas penting negara menjadi awal perbaikan program kerja pemerintahan. Ingatlah Presiden.

Kabinet Jokowi-JK masih menunggu kepastian untuk dikuatkan dengan pembuktian kinerjanya. Problem “kampanye opini” para pembantu presiden mesti dikurangi dengan pembekalan berdampak progres kerja. Penguatan kabinet dibutuhkan tahapan tersistematis dan komprehensif dengan mempertimbangkan situasi sosial kemasyarakatan, ekonomi, politik dan hukum.

Penguatan kabinet dimulai dengan membuka sistem evaluasi kabinet oleh Presiden dan Wapres sebagai pemenuhan hak rakyat berbasis Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik. Evaluasi mencerahkan pandangan sentimen para pakar yang ramai berdebat di forum publik. Walaupun tidak menutup kemungkinan raya kurang puas bagi komentator pemerintanhan dan politik untuk menilai dan mengemukakan pendapatnya.

Selanjutnya, rapor merah kabinet mesti di reshuffle tanpa mempertimbangkan kuasa parpol pendukung. Hal ini bertujuan menjaga simpati rakyat dan mencegah status “terima kasih” dari pasangan presiden dan wakil presiden terpilih. Presiden dengan hak preogratifnya dapat melantik pembantunya yang berkesesuaian dengan Nawacita dan kehendak rakyat.

Langkah terakhir, mengeluarkan ‘titah’ yang menguatkan peranan Wapres untuk mengkoordinir semua personil di kabinet. Peranan Wapres yang sempat “hilang” akibat peran aktif ”pembisik” Jokowi sangat jelas dan terang. Sudah saatnya Presiden memberikan “jatah” berkuasa kepada pasangannya. Karna Wapres JK telah terbukti mampu menyeimbangkan kekuatan Presiden dalam membangun kekuatan Bangsa dan Negara.

Oleh Andrian Habibi,
Penulis Ketua Bidang Pembinaan Anggota Badan Koordinasi Himpunan mahasiswa Islam (Badko HMI) Sumbar dan beraktifitas di lembaga Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Sumbar dan Komite Independen Pemantau pemilu (KIPP) Sumbar.

Penulis beralamat di Jln. Belanti Barat VII, No. 101, Kel. Lolong Belanti, Kec. Padang Utara, Kota padang. No HP : 085364472778
Share:

0 komentar:

Posting Komentar