Rabu, 17 Juni 2015

PEMAMFATAN RAMADHAN

PEMAMFATAN RAMADHAN
(MERAMAL KAMPANYE CALON KEPALA DAERAH)

Oleh : Andrian Habibi
Kabid PA Badko HMI Sumbar, beraktifitas di PBHI dan KIPP Sumbar

Puasa adalah bulan penuh hikmah, penuh pengampunan, penuh berkah dan bisa menjadi peluang memperbesar keberkahannya bagi yang dapat memamfaatkannya.

Cara memamfaatkan bulan ramadhan dengan ‘komersialisasi personal’ (penjualan diri) oleh Calon Kepala Daerah (baca; CAKADA). Penjualan diri lebih identik dengan konotasi negative dari pada yang berbau positif! Indikator penilaian baik buruknya terletak pada tanggapan masyarakat atas penjualan diri para calon pemimpin bangsa yang mewakili rakyat. Penilaian negative diberikan kepada sipenjual (komersialisasi diri), apabila penjualannya tidak sesuai dengan kepribadian yang dijual. Dan sebaliknya akan bernilai positif jikalau ikaln yang dijual sesuai dengan realitias keseharian yang dijual.

Selanjutnya, Bisakah penjualan diri (komersialisasi personal) dapat menjadi proyek besar yang mengikutsertakan berbagai elemen? Jawabannya adalah bisa. Komersialisasi diri merupakan penjualan diri secara tersendiri maupun berkelompok demi mendapatkan nilai tambah atau nilai tukat yang sepadan dari orang lain. Tujuannya adalah orang atau kelompok lain mengenal produk yang dijual dan dapat mengkonsumsi konsep atau ide yang dijual tersebut untuk meningkatkan popularitas penjualannya.

Kampanye Saat Puasa
Pada tahun politik pilkada serentak untuk pemilihan Gubernur, Walikota dan Bupati se-Indonesia, peningkatan popularitas personal menjadi penting untuk diperebutkan dengan dasar meningkatkan hubungan emosional personal maupun kelompok. Diperlukan keahlian dalam mengkomunikasikan pemasaran politik sebagai upaya suksesi komersialisasi personal.

Menurut Djasmin Saladin (2001; 123) Komunikasi Pemasaran merupakan suatu aktivitas yang merupakan upaya untuk menyebarkan informasi, mempengaruhi, membujuk atau mengingatkan pesan kepada sasaran agar mereka bersedia untuk membeli serta loyal terhadap apa yang ditawarkan tersebut.

Komersialisasi personal  saat ini menjadi “seleb dadakan”, bagaikan artis yang naik daun sebagai pusat perhatian selebriti, bagi setiap orang. Penyebabnya adalah jangka waktu yang lama pada tahun politik (hamper setahun) memaksa personal-personal (selanjutnhya baca CAKADA) lebih kreatif dalam menjual dirinya ke khalayak umum. Tahun politik berpeluang mencatat sejarah kretafitas komersialisasi diri para CAKADA.

Berbagai cara dilakukan dengan pelbagai metode dan media komersil yang tentu saja memberikan pengaruh tinggi dalam pencapaian misi CAKADA sendiri. Komersialisasi diri memberikan posisi pertama untuk facebook dan twitter sebagai media komersil untuk peningkatan elektibilitas diri CAKADA. Komersialisasi diri berlanjut ke media massa seperti Koran atau majalah hingga media audio (radio) bahkan menrambah ke iklan di televise. Setiap “penjualan”dipercaya meningkatkan nilai tambah dari CAKADA. Hasil dari komersialisasi CAKADA ini bisa menimbulkan afek negative dan positif, tergantung darimana audience melihat secara komprehensif “produk” yang dijual tersebut.

Demikian pula dengan poster poster atau spanduk dari para CAKADA yang marak di saat tahapan pilkada, itu juga merupakan bagian dari komunikasi pemasaran. Pada intinya isi pesan mereka adalah agar para calon pemilih mengetahui platform kepartaian mereka dan tentunya diharapkan untuk mau mendukung dan memilihi CAKADA atau partai yang bersangkutan, saat hari penentuan pilihan tiba.

Mantan dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) Firmanzah mengatakan, semua politisi bisa menekan biaya berpolitiknya. Dengan catatan, politisi tersebut memiliki dan memahami modal utamanya, yakni modal sosial. Dalam berpolitik, kata Firman, setiap politisi harus memiliki peta kekuatannya sendiri, termasuk keunggulan pribadinya dan konstituen di daerah pemilihan. Mereka disarankan tampil sebagai agen perubahan dan mampu menggunakan kekuatan partai yang menjadi kendaraan politiknya.

Puasakan Nafsu Berkuasa
Penulis menyarankan kepada para calon penguasa daerah dalam usaha untuk meyakinkan calon pemilihnya, diharapkan CAKADA berani menggulirkan gagasan kontrak politik yang siap berhenti bila tak mampu menjalankan amanah kampanye yang telah disampaikan kepada publik. Kontrak Politik menjadi pengingat dan Alat rakyat dalam mengawal pemerintahan daerah 5 tahun ke depan.

Kontrak Politik ini dapat dilaksanakan saat bulan puasa agar pertanggungjawabannya bukan hanya kepada Bangsa, Negara dan Rakyat tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya, kita akan melihat pribadi mana yang siap mengabdi untuk rakyat dan bersumpah atas nama Tuhan di bulan yang suci ini. Kontrak Politik dibuat dengan bersaksikan Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu/Panwaslu), Pemantau, Lembaga Penegakan Hukum (KPK, Kehakiman, Kejaksaan, dan Polri).

Kontrak Politik CAKADA, memang tidak bisa dipaksakan mengikat karna belum ada kejadiannya Pemimpin Daerah diberhentikan karena tidak menjalankan program-program yang dikampanyekan selama tahapan Pilkada. Akan tetapi, jika kita semua berniat menemukan Pemimpin Bersih dan Berintegritas sesuai harapan dari KPK RI, harus ada legalitas berbentuk aturan yang mengikat dalam mengaplikasikan Kontrak Politik.

Seandainya Kontrak Politik tidak ber-kuasa untuk menghukum para pendusta dalam kampanye. Setidaknya ada 2 (dua) tantangan Kepala Daerah dalam memerintah pemerintahan daerah selama 5 tahun. Pertama, para penggiat demokrasi, aktifis, media, mahasiswa, dan LSM/NGO akan menghantui setiap ketetapan dan keputusannya dalam melaksanakan kebijakan untuk daerah. Setiap waktu, “penolakan” atas kontrak politik yang dibuat menjadi “ranjau” yang siap sedia mengakhiri karir politiknya.

Kedua, Rakyat bisa memberikan sanksi sosial dengan memberikan klaim/cap khusus kepada sang Kepala Daerah yang melupakan kontrak politiknya. Sanksi sosial ini juga bisa berdampak “tidak mengakui” keberadaan sang Gubernur, Bupati maupun Walikota. Bisa jadi, alat pengingat kepada setiap generasi untuk tidak memilihnya lagi sebagai pemimpin untuk bidang politik manapun.

Bulan ramadhan/puasa adalah bulan yang suci, tempat kita memperkuat pondasi keagamaan dalam beribadah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Silahkan berikhtiar semampu dan sedaya upaya yang dimiliki. Akan tetapi, jangan sampai puasa hanya memberikan para CAKADA latihan menahan lapar karna mengumbar janji-janji yang belum pasti dilaksanakan.

Oleh Andrian Habibi,
Penulis Ketua Bidang Pembinaan Anggota Badan Koordinasi Himpunan mahasiswa Islam (Badko HMI) Sumbar dan beraktifitas di lembaga Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Sumbar dan Komite Independen Pemantau pemilu (KIPP) Sumbar.
Share:

0 komentar:

Posting Komentar