Senin, 15 Juni 2015

PENGUATAN PROFESIONALITAS PPK

PENGUATAN PROFESIONALITAS PPK

Oleh Andrian Habibi
Koordinator Relawan Pemantau di Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Sumatera Barat

Seminggu ini, KPU Kabupate/Kota bergerak serentak se-Sumatera Barat untuk mempersiapkan tahapan pemilihan Gubernur, Walikota dan Bupati serentak. Sosialisasi penambahan pasukan ditingkat kecamatan menghiasi surat kabar (koran) lokal se-Sumatera Barat. Walaupun setiap KPU Kabupaten/Kota tidak sama dalam hari pemberitaan. Bahkan tergolong lamban dalam memberitahukan informasi penerimaan PPK.

Hal ini memenuhi amanah pasal 14, 16, dan 17 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerrintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubang dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, KPU Kabupaten/kota se-Sumatera Barat membuka kesempatan untuk menjadi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

11 Syarat Pejuang
Pemuda/Pemudi Indonesia yang berniat menjadi bahagian suksesor Pilkada 2015 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : Pertama, Warga Negara Indonesia; suksesi Pilkada memang seharusnya berasal dari kalangan rakyat indinesia, terlepas apakah dia pribumi atau warga negara asing yang telah mendapatkan hak konstitusional sebagai warga negara Indonesia.

Kedua, Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun; dasar logis syarat ini adalah kedewasaan seoarang pemuda dan pemudi dianggap mampu mengemban amanah seminimalnya berusia 25 tahun. Pada usia ini, seseorang telah memiliki pandangan jelas atas suatu masalah dan mampu menghadapi dilema batin serta pemikiran saat bekerja. Selain itu, usia 25 tahun tergolong usia produktif, mampu berkreasi serta semangat bekerja yang mumpuni.

Ketiga, Setia kepada Pancasila, UUD 1945, dan cita-cita Proklamasi 17-8-1945; anggota PPK dalam melaksanakan kerja-kerja demokrasi perlu memahami dan melaksanakan aktualisasi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pekerja demokrasi ini juga harusnya memahami amanah UU 1945 dan cita-cita proklamasi. Karena Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak merupakan bahagian dari pengamalan UUD 1945 dan upaya pengisian kemerdekaan melalui jalur demokrasi.

Keempat, Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil; anggota yang semangat dan putuh pada aturan perundang-undangan kan memproduksi integritas terpercaya. Pribadinya yang kuat serta jujur dan adil sudah tentu memberikan kinerja terbaik sesuai prosedur pelaksanaan dari Peraturak KPU.  Jujur kepada rakyat dan adil kepada semua pihak membangun komunikasi efektif demi penurunan tingkat gugatan di Mahkamah Konstitusi.

Kelima, Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan; pekerja demokrasi sebagai PPK diwajibkan untuk jujur dan adil melaksanakan tahapan Pilkada. Pengharapan pelaksanaan yang jujur dan adil ini harus jauh dari praktek-praktek yang berkemungkinan dapat menguntungkan kepada salah satu kelompok. KPU sebagai lembaga independen pelaksana Pilkada berperan netral untuk semua pihak kontestan Pilkada mulai dari KPU RI, Provinsi, Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS.

Keenam, Berdomisili dalam wilayah kerja PPK; kenapa harus putra/I asli daerah kecamatan yang diutamakan menjabat PPK? Kita bisa melihat bahwa seorang warga di suatu kecamatan lah yang lebih memahami geografis kecamatan, kondisi sosial, ekonomi, hukum dan politik di tingkat kecamatannya. Begitu pula budaya lokal (adat istiadat) serta kebiasaan yang ada. Oleh karena itu, demi mencapai tahapan pilkada yang baik disetiap proses, dibutuhkan orang-orang yang mampu dan paham dengan cara kerja serta daerah tempat dia bekerja.

Ketujuh, Mampu secara Rohani dan Jasmani; anggota PPK yang berhadapan dengan eksistensi politik tinggi, harus memiliki tingkat kesabaran mumpuni serta kedewasaan berfikir dan bertindak. Keputuhannya menjalankan perintah agama sesuai kepercayaannya diharapkan menguatkan mentalitas dan sprotifitas sebagai penyelenggara pilkada di tingkat kecamatan. Kemampuan mengontrol emosi berperan untuk menghalau ancaman dan ganguan yang tidak etis oleh oknum-oknum politikus yang berusaha mempengaruhi proses pilkada.

Kedelapan, Berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan atau sederajat; anggota PPK dengan porsi kerja yang lumayan berat akan dihadapkan pada proses administrasi dan pemahaman akan aturan-aturan terkait pilkada secara baik dan benar. Oleh karena itu, pendidikan anggota PPK mulai dari tingkatan SLTA sederajat hingga sarjana. Kerja administrasi ini dinilai mampu dilaksanakan oleh seseorang yang berpendidikan setingkat SLTA. Kemampuan administrasi dan komunikasi berpartisipasi menjalankan tahapan pilkada yang baik.

Kesembilan, Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; seorang yang terpidana tidak memberikan jaminan akan mampu mengemban amanah nilai-nilai pancasila dan UUD 1945. Demi mensukseskan pesta demokrasi dari praktek-praktek yang berkemungkinan mendekati “politik hitam”, riwayat hidup tanpa kejahatan walau sekecil apapun merupakan upaya nyata membersihkan Pilkada dari jual beli suara.

Kesepuluh, Tidak pernah diberi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau DKPP; anggota PPK yang bersih bisa terlihat dari alumni-alumni PPK pada pelaksanaan Pemilu dan Pilpres 2014. Mereka harus patuh pada aturan dan menjaga nama baik kelembagaan. Bagi mereka yang pernah diberhentikan dianggap telah meremukkan kepercayaan yang pernah diberikan. Orang-orang seperti ini susah untuk diterima mengemban amanah. Dampak mengangkat alumni PPK yang pernah diberhentikan akan merusak hasil pelaksanaan Pilkada yang bisa menggugurkan tiap tahapan.

dan Sebelas, Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK; Pilkada sebagai bentuk regenasi kepemimpinan diharapkan memberikan tempat bagi penyelenggara juga untuk melakukan regenerasi anggota PPK. Pergantian anggota PPK yang berbeda dari tahapan Pemilu dan Pilpres 2014. Maka, setiap warga negara akan memiliki hak untuk berpartisipasi menyukseskan semua ajang demokrasi termasuk pemilihan gubernur, walikota dan bupati.

Memperkuat Pasukan
Ada 5 (lima) orang anggota PPK disetiap kecamatan untuk menjalankan UU No. 8 tahun 2015 dan PKPU No 1,2,3 dan 4 tahun 2015 terkait Pemilihan Gubernur, Walikota dan Bupati. Jika, berkaca pada pengalaman Pemilu dan Pilpres, setidaknya alumni PPK tahun 2014 masih dapat dipercaya mengemban amanah suksesi Pilkada. Bahkan ada diantara mereka pernah menghadapi Proses Pemilihan Gubernur, Walikota dan Bupati semenjak masa orde baru dan reformasi.

Semangat persamaan hak dalam demokrasi tidak mengharuskan mengganti keseluruhan anggota PPK tahun 2014. Regenerasi Anggota PPK pilkada 2015 dinilai butuh 2 sampai 3 anggota baru. Pembaharuan PPK tetap mengedepankan semangat pemamfaatan mereka-mereka yang berpengalaman. Maksudnya, ketersediaan alumni PPK diharapkan menjamin 11 syarat pejuang demokrasi terpenuhi. Alumni dan anggota baru PPK akan bersinergis untuk menyesuaikan perkembangan waktu.

PPK bukan lah ajang coba-coba maupun tempat bekerja sambilan mengisi ruang kosong kegiatan para pengangguran. PPK adalah lembaga pengabdian masyarakat membantu KPU Kabupaten/Kota, Provinsi dan KPU RI dalam melahirkan pemimpin daerah sesuai kehendak suara rakyat terbanyak dan mempu memperjuangkan kemajuan sosial, ekonomi, pendidikan, politik, dan hukum.

Oleh Andrian Habibi

Koordinator Relawan Pemantau di Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Sumatera Barat, beralamat di Jln. Belanti Barat VII, No. 101, Kel. Lolong Belanti, Kec. Padang Utara, Kota Padang, No HP : 0853  6447  2778
Share:

0 komentar:

Posting Komentar