Kamis, 11 Juni 2015

PERSAHABATAN PENGAWAS & PEMANTAU PILKADA

PERSAHABATAN PENGAWAS & PEMANTAU PILKADA
Oleh Andrian Habibi
Koordinator Relawan Pemantau di Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Sumatera Barat

Sosialisasi berbentuk seminar terkiat pengawasan pilkada pada kelompok masyararakat yang dilaksankaan oleh bawaslu sumbar pada hari jum’at, 27 maret 2015 di Basko Hotel. Seminar ini mengarahkan dan mengajak peran partisipatif masyarakat dari semua elemen untuk bersama-sama dengan bawaslu mensukseskan agenda pilkada melalui peran pengawasannya.
Nampaknya bawaslu sudah bersiap-siap mengawal pilkada dengan mencegah permainan-permainan politisi yang umum diketahui mengarah ke pelanggaran yang bersifat sistematis-terstruktur-massif. Keseriusan bak genderang perang mengingatkan politisi-politisi baliho untuk menahan diri sebelum mendapat teguran dari semua peserta sosialisasi yang dilaksanakan Bawaslu.
Akan tetapi, Bawaslu Sumbar telah membuka peluang konflik dengan lembaga masyarakat terkhusus pada Lembaga Pemantau yang selama ini menjadi salah satu kontributor proses pengawasan pemilu dan pilpres 2014. Bisa jadi lembaga pemantau lainnya berbentuk lembaga survey dan konsultan politik juga missing di agenda tersebut.
Hal ini berdampak pada keraguan akan persahabatan Bawaslu Sumbar dengan jaringan pemantau untuk mengawasi tahapan pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil walikota. Kerja sama seharusnya menjadi kekuatan mengawasi setiap tahapan pemilihan kepala daerah.
Bawaslu Sumbar dalam mengawali gerakan pengawasan di tahun 2015 ini menimbulkan pertanyaan. Apakah Bawaslu Sumbar memang berkecil hati karna dalam beberapa aktifitasnya mendapati surat-surat dari lembaga pemantau? Atau kah Bawaslu Sumbar memang melupakan jaringan pemantau ? bisa jadi Bawaslu Sumbar berusaha sekuat tenaga mengawasi pilkada sendirian.
Jangan Menyendiri
Bawaslu sumbar kayaknya harus kembali mengingat aturan terkait silaturahmi dengan jaringan pemantau sesuai UU No. 8 tahun 2015 sebagai perubahan dari UU No. 1 tahun 2015, pasal 22 C huruf b memuat tegas bahwa Bawaslu dalam pengawasan penyenggaraan pemilihan wajib menyampaikan semua informasi pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepada masyarakat.
Aturan ini menggambarkan kebersamaan dan kebersahabatan antara lembaga pengawas pemilu dan rakyat. Rakyat dalam bentuk kelompok masyarakat, lembaga swadaya, NGO maupun organisasi lainnya. Persabatan ini akan memudahkan kerja-kerja pengawasan saat tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota berlangsung.
Selain, bertebarannya baliho dan spanduk para politisi dalam mengkampanyekan dirinya sebelum ditetapkan sebagai calon kontestan kepala daerah telah meresahkan masyarakat. Pertarungan antar kekuatan uang nyata terlihat, itu pun jika kita menyadari berapa besar biaya mencetak, memasang dan penjagaan baliho serta spanduk.
Pada proses ini, apakah sudah masuk atau tidak pada tahapan kampanye, Bawaslu mempunyai wewenang untuk memanggil setiap tokoh yang telah menyebarkan baliho dan spansuknya dengan berdasarkan Pasal 28 UU No. 8 Tahun 2015, Tugas dan Wewenang Bawaslu provinsi adalah, huruf (a) mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan di wilayah provinsi meliputi, angka (5) pelaksanaan kampanye.
Disini, jika bawaslu berdiam diri, akan muncul surat-surat “cinta” dari jaringan pemantau dengan tujuan agar Bawaslu menyegerakan diri merapatkan barisan hingga ke tingkat Bawaslu RI dalam mencegah maraknya atribut kampanye sebelum masanya. Bagaikan buah simalakama, menjaga silaturahmi dan saling membantu antar penyelenggara dan lembaga pemantau telah direnggangkan.
Di lain hal, Aturan-aturan ini menguatkan peran masyarakat untuk membantu dan menerima informasi dari Bawaslu. Saling terbuka merupakan aktualisasi amanah UU Keterbukaan Informasi tergeser oleh miss comunication (komunikasi yang tidak baik) antara Bawaslu dengan Jaringan Pemantau yang dapat berdampak pada kinerja pengawasan selama setahun ini.
Jemput Ulang
Bawaslu memang mmeiliki hak untuk mulai membangun kerja sama dengan lembaga manapun sebelum tahapan pilkada dimulai. Ketertinggalan beberapa lembaga mungkin dikarenakan fokusnya masih persiapan Pelantikan dan Pendanaan Panwaslu Kabupaten/Kota.
Pepatah mengungkapkan “lebih baik terlambat dari pada tidak sama sekali”, dapat dipakai oleh Bawaslu Sumbar. komunikasi ulang dengan setiap lembaga masyarakat, organisasi dan jaringan pemantau harus disegerakan. Besar kecilnya peran mereka, jika dibicarakan dengan baik-baik, bisa jadi meringankan tugas-tugas Bawaslu Provinsi hingga ke tingkat Pengawas TPS.
Pertemuan mingguan atau sekedar Ngopi Pagi layak diperbanyak oleh komisioner-Komisioner Bawaslu beserta Jaringan Pemantau dan awak media. Silaturahmi yang terjalin menumbuhkan semangat berdemokrasi yang tinggi. Akhirnya, Bawaslu dapat menargetkat ziro (0) persen pelanggaran pilkada di ranah minang kabau ini.
Jika tidak dijemput ulang kebelakang, Bawaslu Sumbar sama saja mengumumkan kesiapannya untuk tidak bersahabat dengan jaringan pemantau. Selamat mengawasi dan mengawal, semoga Bawaslu Sumbar tidak lupa bahwa beberapa alamat lembaga pemantau ada disekitar gedung megahnya sendiri.

Oleh Andrian Habibi,

Penulis adalah Koordinator Relawan Pemantau di Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Sumatera Barat yang beralamat di Jln. Belanti Barat VII, No. 101, Kel. Lolong Belanti, Kec. Padang Utara, Kota Padang. No HP : 085364472778
Share:

0 komentar:

Posting Komentar