Kamis, 25 Juni 2015

POLITISI PANCASILA

POLITISI PANCASILA
Oleh Andrian Habibi
Kabid PA Badko HMI Sumbar, beraktifitas di PBHI dan KIPP Sumbar

Pendiri Bangsa memimpikan indonesia yang menjunjung hak-hak demokrasi dengan spektrum cahaya politik yang beridiologikan Pancasila. Idioligi berartikan seperangkat gagasan berdasarkan suatu pandangan hidup untuk mengatur kehidupan negara/masyarakat di dalam segi-seginya serta yang disusun di dalam sebuah sistem berikut aturan-aturan operasionalnya.

Fungsi idiologi adalah untuk mengatur kehidupan negara di dalam segi-seginya. Yang mengatur sebuag segi saja dari kehidupan negara misalnya mengenai sistem politiknya disebut sub ideologi. Begitulah pandangan Ahmad Dahlan Ranuwihardjo dalam bukunya “Menuju Pejuang Paripurna”.

Lanjutnya, Negara kira Republik Indonesia adalah Negara Ideologi, artinya Negara yang pada saat diproklamasikan kemerdekaannya pada 17 agustus 1945 telah merumuskan Tujuannya (ideologi) yaitu berupa pembukaan UUD 1945 berikut Pancasila. Negara Idieologi haruslah berjuang untuk dan selalu memperjuangkan tercapainya dan terlaksananya ideologi Negara yaitu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dahlan menegaskan, Negara Ideologi itu tidak membiarkan ideologi Negara menjadi ideologi formil belaka alias ideologi yang di-lip-service-kan, melainkan benar-benar ideologi Negara akan menjadi ideologi yang riil dan hidup (living ideology).

Negara Ideologi harus diupayakan secara bersama-sama dan tolong menolong (gotong royong) demi mencapai tujuannya. Akan tetapi, kita seperti orang-orang yang tersesat di jalan aspal lengang kendaraan yang tidak tahu dimana dan mau kemana kita. Dahlan Ranuwihardjo juga mengatakan bahwa hal ini akibat kita tidak mengetahui syarat perjuangan ideologi.

Perjuangan Ideologi menurut Dahlan yaitu perjuangan untuk mencapai tujuan ideologi. Keberhasilan akan mencapai sukses jika memenuhi syarat-syarat perjuangan; (a) iman atau keyakinan yang teguh; (b) Ilmu yang cukup; (c) Ideologi yang jelas; (d) Organisasi yang rapi; (e) Strategi dan Taktik yang tepat; dan (f) Kemampuan tehnis/tehnologis yang memadai.

Pertanyaannya, apakah 6 syarat perjuangan ideologi ini benar-benar dilaksanakan oleh para aktor politik yang menguasai elit pemerintahan atau gedung senayan ? bagamaina politisi menjawab suksesi penanaman nilai-nilai pancasila ?

Kado 70 tahun Pancasila
Partai politik sebagai sub sistem ideologi merupakan implikasi nyata bahwa perjuangan mengatur negara. Selain itu, organisasi dan negara juga berlandaskan pancasila, tidak semuanya memang, ada beberapa ormas yang berlandaskan sesuai dengan kepercayaan dan agama. Setidaknya, Pancasila sebagai Dasar Negara bertujuan menjadi pedoman hidup dalam berbangsa dan bernegara.

Pengalaman nilai-nilai Pancasila bermuara pada pembentukan karakter bangsa yang berjiwa patriot untuk selalu siap sedia berkorban demi tegaknya keadilan dan kemakmuran demi terciptanya masyarakat yang sejahtera serta sentosa. Adil yang berarti sama rata tapi tidak harus sama dalam semuanya, adil berarti tidak ada ketimpangan dalam kehidupan politik, hukum dan ekonomi.

Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa bernegara menjernihkan pandangan dan paradigma dalam mengisi pemerintahan yang berkedaulatan, adil dan makmur. Pedoman Hidup ini diaplikasikan secara integral dibidang politik, ekonomi, hukum dan budaya. Khusus pada warna politik, kebebasan mendirikan organisasi politik yang dikenal dengan Partai Politik dilindungi oleh Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan Pancasila khususnya sila ke-4.

Politik carut marut saat ini mempertontonkan perebutan kursi ketua umum, pembonsaian partai politik, dualisme kepengurusan serta adu kekuatan koalisi. Gambaran aktor politik (politisi) membungkam generasi penerus bangsa untuk mandiri dan kreatif memperjuangkan bangsa. Pertarungan memperjuangan “kebenaran” sepihak hingga berujung pada proses pengadilan menambah bumbu masakan politik Indonesia yang akhirnya membuat masakan tidak layak untuk dimakan.

Politisi yang seharusnya menjadi contoh dalam pengamalan nilai-nilai pancasila, secara terbuka mengikis semangat patriot proklamasi yang dahulunya berkorban demi bangsa dalam merebut, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan bangsa. Sekarang Politisi hanya mempertimbangkan “untung” dan “rugi” baik bagi personal, kelompok maupun koalisi. Pertimbangan “persatuan Indonesia” menghilang tergantikan pada komitmen merebut kekuasaan.

Konsep individualisme mengakar dalam pribadi (umum) politisi dan menghancurkan sendi-sendi bhineka tunggal ika. Individu yang mengakar membentuk “sekte” politik berlandaskan kepentingan koalisi pasca perebutan kursi RI 1 dan RI 2. Awan kelam politik menaungi nusantara, menakuti kita akan datangnya hujan asam penghancur besi pembangunan bangsa. Bahkan peraduan kekuatan antar kelompok bak cerita pewayangan sedang menanti tahapan pemilihan gubernur, walikota dan bupati bersama cerita perseteruan yang sudah lazim.

Aktor-aktor politik akan menghiasi pilkada dengan perdebatan bertema ‘suku’, ras dan agama. Kita seakan membiarkan para oknum politisi mengoyak-ngoyak sila-sila Pancasila. Gerakan pemaksaan ‘money politik’ mengatasnamakan kewajaran mengubah haluan politik, dari kepatutan sebagai pemimpin daerah menjadi pemimpin daerah yang berduit.

Keputusan pembangunan gedung senayan, alokasi dana parpol serta aktifitas kunjungan lapangan berkali-kali oleh wakil rakyat meremas lembar kepercayaan rakyat kepada mereka yang menentukan legislasi. Harapan perubahan untuk lima tahun kedepan buyar dengan aksi ‘tinju’ antar legislator, rapat ‘heboh’ dimeriahi dengan lukisan lembaga setingkat menteri yang di isi oleh politisi. Penegasan Petugas partai kepada bapak bangsa turut memperparah langkah penjauhan dari Pancasila. Inikah kado elit pemerintahan, parpol dan pengusaha dalam memperingati pancasila yang menua.

Kembali pada Pancasila
Politisi adalah terjemahan dari bahasa inggris politician yang berarti pelaku politik, dengan kata lain orang-orang yang berjuang dalam partai politik demi mencapai tujuan partainya. Politisi Pancasila adalah Pelaku Politik yang berkarakter dan bermental Pancasila dalam menjalankan kerja-kerja politik demi terwujudnya masyarakat yang adil, sejahtera dan sentosa.

Penegasan penulis memberikan tawaran bahwa Politisi Pancasila melekatkan diri personal, sikap dan tindakan serta pemikiran dengan keseluruhan sila Pancasila. Politisi Pancasila menjadi bentuk perwujudan Pejuang Paripurna yang lebih dikenal dengan bahasa wakil rakyat maupun wakil Tuhan.

Politisi yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, adalah politisi yang memahami bahwa hakikat terciptanya manusia sebagai pemimpin sekaligus pengelola sumber daya alam. Dirinya merupakan perwakilan Tuhan dalam menjaga eksistensi nilai-nilai ajaran agama serta memberikan percontohan dalam memperlihatkan gerakan politik dibawah naungan agama.

Politisi ber-Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, mencerminkan sosok sesuai bayangan keadilan penuh aturan tanpa membabi buta. Akhlaknya menjunjung tinggi aturan baik itu internal kepartaian maupun aturan kepatutan norma kemasyarakan sebagai tanda beradabnya seorang insan. Politisi seharusnya mendahulukan pemenuhan keadilan yang seadil-adilnya berkesesuaian dengan etika politik santun. Harmonis gerakan politik tidak mengumbar hasutan berbingkai hujatan dalam membangun opini publik kearah perseteruan jiwa yang mengarah pada ketidakpercayaan.

Politisi berjiwa Persatuan Indonesia, selalu berupaya menjaga persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengokohan Bhineka Tunggal Ika ke lembar-lembar kehidupan memutuskan benang kusut koalisi. Politisi ini harus mengupayakan kesetaraan pembangunan pendidikan, ekonomi, sosial, budaya dan keikutsertaan dalam politik secara merata. Pemihakan terhadap nusantara dengan mengubah frame berfikir bahwa setiap manusia yang lahir dibumi Indonesia berhak menjabat posisi strategis melampaui daerah asalnya.

Politisi ber-Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, merupakan politisi dengan karakter kebersamaan menghuni rumah ‘mufakat’. Cerdas dalam komunikasi dan bijak menghadapi persoalan bangsa, meneruskan semangat kebersamaan dengan perwakilan berbasis logika dan data. Selalu mempercayakan kesempatan pada wakil-wakil termasuk di legislatif, eksekutif dan yudikatif membangun kesepahaman menciptakan kondisi masyarakat adil makmur dan sentosa.

Politisi ber-Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia, adalah politisi yang menjaga semangat advokasi pemenuhan keadilan disemua sektor pembangunan untuk kemajuan bangsa. Politisi juga sebagai agent of social control, artinya menjaga situasi yang kondusif dalam menyuburi bumi pertiwi atas persamaan dan hak-hak setiap manusia yang dijamin oleh konstitusi Indonesia.

Orang yang buta politik akan dimakan politik dan orang yang buta ideologi akan dimakan ideologi.

Setiap warga negara sewajarnya mempelajari ilmu politik dan pemerintah beserta parpol menjamin tercapainya warga negara yang termaktub dalam “pejuang Paripurna”-nya Dahlan Ranuwihardjo. Selanjutnya, Pemerintah beserta unsur pemerintahan dibawahnya sudah patut kembali mengaktifkan penataran P4 untuk mengupayakan penanaman ideologi negara bernama Pancasila.

Penulis menilai program “Politisi Pancasila” akan tercapai jika 6 syarat perjuangan ideologi disatupadukan dalam pendidikan Pancasila yang tersistematis dari jenjang Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi. Jangan keliru untuk melaksanakan penyampaian teori tanpa aplikasi, pendidikan khusus Politik berlandaskan Pancasila harus menggunakan konsep Pemahaman Materi, Pencontohan, dan Evaluasi serta Refleksi agar memenuhi tujuan bersama membangun Demokrasi Pancasila yang diisi oleh Politisi Pancasila.

Indonesia butuh Politisi Pancasila, lalu apakah semua elit parpol sudah menjiwai dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila ? silahkan kita menjawabnya sendiri.

Oleh Andrian Habibi,
Penulis Ketua Bidang Pembinaan Anggota Badan Koordinasi Himpunan mahasiswa Islam (Badko HMI) Sumbar dan beraktifitas di lembaga Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Sumbar dan Komite Independen Pemantau pemilu (KIPP) Sumbar.

Penulis beralamat di Jln. Belanti Barat VII, No. 101, Kel. Lolong Belanti, Kec. Padang Utara, Kota padang. No HP : 085364472778
Share:

0 komentar:

Posting Komentar