Kamis, 11 Juni 2015

RUANG KOSONG PEMENUHAN HAM

RUANG KOSONG PEMENUHAN HAM

Oleh Andrian Habibi
Beraktifitas di Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indoensia (PBHI) Sumatera Barat

Penguatan perlindungan HAM di Indonesia masih dalam proses perbaikan baik dalam normatif hasil legatif maupun pelaksanaan UU. Perkembangan pemenuhan HAM saat ini dihadapkan pada perdebatan normatif dalam pendampingan hukum tanpa pemahaman yang kuat di tubuh penegak hukum.
Sejauh ini, kendati Negara RI telah meratifikasi konvensi menentang Penyiksaan dan Hukuman atau Perlakuan yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Harmat Manusia (CAT) melalui UU No. 5 tahun 1998, namun para pelaku penyiksaan tetap tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatan mereka.
Kasus-kasus pelanggaran HAM terhadang oleh tingkah laku oknum penegak hukum terkhusus lembaga keposisian. Hal ini terungkap dalam agenda peluncuran dan diskusi bedah buku “Hukum yang Tak Berkeadailan” sebuah perjuangan nyata atas Laporan Kasus Kematian Faisal Akbar dan Budri M. Zein di Polsek Sijunjung pada Kamis, 9 april 2015 oleh LBH Padang di Hotel Axana, Kota Padang.
Selain itu, kisah mayat hidup bernama Iwan Mulyadi harus menderita seumur hidup akibat penembakan oknum kepolisian polsek kinali yang telah menang di semua persidangan sedari Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung menanti ajal tanpa pembelaan oleh Negara sebagai warga negara yang teraniaya. Iwan mulyadi harus dirawat oleh keluarganya tanpa bisa meraih hak-hak yang harus diberikan oleh Polri. Ada kemungkinan dibelahan negeri lain, banyak kasus-kasus yang merengut hak-hak manusia terkhusus kepada anak tanpa terpublikasikan dan terselesaikan.
Kisah kematian anak di ruang kamar mandi tahanan polsek sijunjung dan kisah iwan mulyadi di kinali pasaman barat ini menggugah hati nurani pejuang-pejuang HAM Indonesia bahwa ada ruang kosong dalam perlakuan kepada Penyidikan, Penahanan dan Persidangan Anak di UU No. 23 tahun 2002 tentag Perlindungan Anak.
Apakah penanganan kasus hukum yang menyangkut keterlibatan anak harus menggunakan kekerasan? Sampai dimana revolusi mental amanah Jokowi diaplikasikan oleh lembaga penegak hukum ? serta seberapa kuat Komnas HAM untuk mengemban amanah pemenuhan HAM ?
Anak adalah manusia berumur dalam hitungan bulan dikandungan sang ibu hingga umurnya 18 tahun. Anak dipahami sebagai bentuk manusia yang masih dalam tahapan belajar untuk memahami kehidupan. Anak juga perlu dilindungi dan dibina hingga mencapai usia dewasa secara cara berfikir hingga bertindak.
Anak, dalam kajian sosiologis, memiliki ketergantungan terhadap lingkungan baik keluarga, lingkungan tempat tinggal dan sekolah. Akibat pergaulannya tidak terhindari dari kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam kegiatan kejahatan ringan. Perlakuan negatif anak harus dilihat dari segi sosial kehidupannya bukan hanya dilihat dari peraturan dan perundang-undangan yang terlanggar. Anak butuh penguatan mental dalam pendampingan baik dia sebagai pelaku, saksi dan korban dari tindangakan kejahatan.
Salah satu rekomendasi dalam buku ‘Hukum yang Tak Berkeadilan” yang dimuat pada angka (3) ; “Presiden dan DPR Republik Indonesia harus merevisi kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang etrdapat dalam undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, agar peran Komnas HAM tidak hanya sebagai penyelidik namun juga penuntut dalam kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM”.
Presiden dan DPR RI berperan dalam pemenuhan hak-hak asasi manusia. Sehingga, setiap ada pelanggaran HAM terjadi Presiden dan DPR RI termasuk memiliki dosa. Kenapa berdosa? Karna pemenuhan HAM hanya bisa ditegakkan dengan Kekuasaan sang Pemimpin Banga dan Para pembuat undang-undang. Sampai kapan politik lebih penting daripada pemenuhan ham? Sungguh rakyat membutuhkan peraturan perundang-undangan beserta praktek lapangan yang berpihak bukan kuat di norma tapi lemah dalam pelaksanaan.
Rekomendasi buku ini membuka mata bahwa Komnas HAM masih sebagai lembaga yang berbentuk macam ompong. Lembaga yang lahir akibat ratifikasi UU tentang HAM tidak memiliki kewenangan mengusut tuntas hingga persidangan pelaku pelanggran HAM. Kedepan Komnas HAM bisa diselaraskan seperti KPK yang bisa menangkap, menyidik, menyidangkan dan mengurung pelaku HAM dalam penjara.
Solusi ini bahagian dari penguatan Komnas HAM untuk lebih mampu menekan angka pelanggaran ham. Penguatan ini tidak hanya bermuatan rekomendasi tapi bisa menahan dan menyidangkan pelaku atau oknum pemerintah yang menolak menjalankan rekomendasi Komnas HAM. Sehingga Negara Indonesia bebas pelanggaran HAM.
Akhirul, kepolisian juga harus bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum pada saat menangani kasus. Maka, saat Polisi berhadapan dengan pelaku maupun saksi dan korban dalam setiap kasus langsung menghubungi dan mengikutsertakan lembaga-lembaga bantuan hukum. Ini lah bentu kesiapan menjunjung tinggi semangat UU No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pertanyaannya, bisa kah polisi bekerja sama dengan pejuang dan pekerja serta penggiat HAM di setiap kerja-kerja kepolisian ?

Oleh Andrian Habibi
Beraktifitas di Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indoensia (PBHI) Sumatera Barat,

Beralamat di Jl. Belanti Barat VII, No. 101, Kel. Lolong Belanti, Kec. Padang Utara, Kota Padang, No. HP : 0853 6447 2778
Share:

0 komentar:

Posting Komentar