Kamis, 11 Juni 2015

SINYAL POSITIF KPK

SINYAL POSITIF KPK

Oleh Andrian Habibi

Beraktifitas di Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Sumatera Barat

Rentetan panjang konflik KPK dengan instansi Polri bisa dikatakan melemahkan kinerja KPK. Begitu lah kira-kira persepsi masyarakat, benar tidaknya bisa di nilai dari pedebatan panjang semenjak januari hingga maret 2015. Persepsi masyarakat terlihat dipertegas oleh pemberitaan Pimpinan dan penyidik KPK hingga Aktifis Anti Korupsi yang harus berhadapan dengan proses hukum untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakannya yang dilaporkan ke Bareskrim Polri.
Ujung cerita KPK pun diramamalkan berakhir tragis dengan judul pelemahan lembaga anti rasuah ini. Bagaikan telenovela perjuangan cinta yang tokohnya selalu berjuang dan terus berkorban hingga ajal menjemput. Perjuangan sang tokoh / pemeran tidak berbuah hasil melainkan ingatan kebaikan dan prestasi yang hanya bisa dikenang tanpa bisa dikembalikan dalam kehidupan nyata.
Akan tetapi, berita KPK (kompas, 9/4), menangkap tangan anggota Komisi IV DPR, Ardiansyah – politisi PDI Perjuangan – di Bali menjadi kabar pelepas dahaga kehausan masyarakat atas teriknya tindakan korupsi Indonesia. Seperti diwartakan, bahwa Ardiansyah sebagai mantan Bupati Tanah Laut, Kalimantan Selatan, di duga rutin menerima suap dari andrew pengusaha PT. Mitra Maju Sukses.
Kali ini, ardiansyah menerima suap senilai 50.000 Dollar Singapura untuk pengurusan izin pertambangan batu bara PT. MMS. Di Tempat Kejadian Perkara, KPK mengamankan 40 lembar pecahan 1.000 dollar Singapura, 485 lembar pecahan Rp 100.000, dan 147 lembar pecahan Rp 50.000. uang itu dibungkus amplop warna coklat yang dibawa perantara bernama Agung Kristiadi dalam tas kecil.
Kalau rutinitas suap terbukti diterima oleh politisi senayan tersebut, bisa dibayangkan jumlah uang yang tersimpan dalam rekening kekayaan ardiansyah. Keruagian penulis meluas terhadap kemungkinan-kemungkinan ardiansyah menggunakan kedigdayaan kekuasaan serta keuangan hasil suap untuk melanggengkan jalan menuju senayan. Bayangkan saja, suap yang terungkap senilai 50.000 dollar singapura. Jika terduga berkali-kali bisa dibayangkan kekayaan hasil suap ini.
Nasib ardiansyah sekarang berada di tangan KPK, pelengkapan berkas perkara dan penuntutannya hinga persidangan harus disegerakan agar tidak terjadi kemasan isu kelalaian penanganan pelaku suap menjadi terpidana koruptor. Perlu diingat, penyidik KPK sesuai dengan pernyataan Johan Budi di media yang sama pernah mengungkapkan agenda pencegahan dan penindakan di KPK menjadi stagnan akibat keresahan penyidiknya yang menunggu-nunggu panggilan Bareskrim Polri.
Mengembalikan Marwah KPK
Aksi tangkap tangan ini harus di usut hingga selesai agar dampak suap tidak berkelanjutan. Bisa jadi, suap proses izin ini berusaha menutupi perizinan yang tak seharusnya di izinkan. Artinya, KPK harus memeriksa latar belakang usaha PT MMS serta jaringan komunikasi sang pengusaha. Peluang penambahan tersangka korupsi bisa bertambah. Selain itu, KPK sukses mengurangi legislator senayan yang berkemungkinan akan menjual-jual nusantara demi mendapatkan keuntungan pribadi (kekayaan).
Di lain sisi, Rakyat indonesia bersuka cita melihat sinyal positif pemberantasan korupsi. Sinyal yang telah redup akibat providernya melemah berubah menguat. Seperti perbaikan jaringan dan penambahan pulsa gerakan, KPK membuktikan keberadaannya tidak terpengaruh oleh aktifitas-aktifitas pelemahan yang diterima.
Sinyal positif KPK jangan sampai berhenti pada 1 (satu) kali operasi tangkap tangan. Jika benar, maka KPK akan merobohkan marwahnya sendiri tanpa perlu dilemahkan oleh aliansi koruptor. Penambahan sinyal-sinyal positif lain diselaraskan dengan komunikasi melalui media agar rakyat indonesia memahami bahwa perjuangan KPK masih berlanjut serta pantas di dukung oleh seluruh rakyat Indonesia.
Pimpinan KPK menegaskan bahwa “marwah KPK harus dikembalikan” memang dibuktikan dengan agenda tangkap tangan. Walau pun kejadian ini berpotensi menyakiti hati partai berlambang banteng bermoncong putih. Marwah KPK sebagai lembaga yang terpercaya menangani korupsi memerlukan waktu pemulihan.
Langkah-langkah pemulihan KPK di awali dengan mengungkap semua kasus yang sedang ditangani sebagai bentuk keterbukaan informasi publik. Hal ini dinilai penting sebagai bentuk pemlihan kepercayaan. Pasalnya, justice delayed is justice denied, membiarkan kasus terombang ambing adalah melawan keadilan.
Kedua, tunggakan penanganan kasus termasuk yang sedang sidang praperadilan wajib dipastikan selesai tanpa kekalahan selayaknya praperadilan Komjen BG. Sedikit banyak, putusan hakim Sarpin berdampak sistemik kepada kesiapan perangkat KPK menangani semua kasus tindak pidana korupsi.
Ketiga, KPK harus berkonsultasi dengan semua pakar hukum dan menjalin silaturahmi yang lebih intens dengan pemimpin daerah untuk merevisi UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK terkait imunitas Pimpinan dan Pegawai KPK, pembentukan KPK wilayah Proinsi di 33 provinsi di Indonesia, jumlah kerugian yang harus diusut oleh KPK, hingga pembentukan Dewan Pengawas KPK untuk menjamin kredibilitas dan transparansi KPK.
Pemerintah memang sudah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, Perppu No. 1 tahun 2015 ini hanya menambahkan 2 pasal yaitu pasal 33 A angka (1) hingga (6) tentang anggota sementara Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pasal 33 B huruf (a) dan (b) tentang masa jabatannya.
Komisi III DPR RI berlandaskan kehendak suara tuhan (rakyat), melakukan revisi sama hal merevisi Perppu No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Walikota dan Bupati. Revisi Perppu No. 1 tahun 2015 harus mengedepankan niatan baik penguatan KPK demi mencapai tujuan pemberantasan korupsi di Indonesia. Revisi yang menyeluruh lah yang dibutuhkan oleh KPK, bukan sebatas mengantisipasi kekosongan pimpinan. DPR memiliki andil besar untuk menguatkan UU baru hasil revisi Perppu No. 1 tahun 2015, disamping waspada dampaknya bisa memborgoli oknum-oknum legislator seperti ardiansyah di pantai dewata.
Keempat, sebagai lembaga yang bertujuan menuntaskan korupsi, kolusi, dan nepotisme beserta sistem dan jaringannya. KPK sudah selayaknya membangun kerja sama dengan Kementrian Pendidikan serta organisasi kemasyarakan untuk memuat pendidikan anti korupsi berjenjang dan berkelanjutan. Pendidikan anti korupsi dinilai memiliki cara ampuh penurunan angka korupsi di masa yang akan datang. Pendidikan anti korupsi bisa dijadikan mata pelajaran baru demi penguatan dan penegasan nilai-nilai luhur pancasila.
Penulis pernah mengungkapkan dalam media padang ekspres (opini, 24/2) bahwa korupsi adalah musuh utama Pancasila. Daya rusaknya menghancurkan sendi-sendi pada sila-sila yang terkandung dalam pancasila. Perusakan pancasila yang merupakan dasar negara oleh tindak pidana korupsi harus dienyahkan melalui jalur pendidikan.
Kelima, teringat kata pepatah “mencegah lebih baik dari pada mengobati” yang berarti melakukan hal-hal dengan kehati-hatian akan mengurangi potensi berbuat jahat atau buruk. Maka, sistem informasi KPK, bekerja sama dengan Kominfo beserta Pemerintahan Daerah seluruh Indonesia harus disinergiskan. MoU antara KPK, Kominfo dan Pemerintah Kabupaten/Kota memuat semua informasi kegiatan pimpinan daerah serta aktifitas kedinasan agar peluang pertemuan dan intim-isasi antara kepala daerah dengan pengusaha atau pemangku kepentingan bisnis bisa di cegah.
Akhirul, penulis mengajak kepada semua masyarakat indonesia yang peduli dengan KPK untuk bersama-sama membangun budaya anti korupsi. Masyarakat bisa menjadi mitra KPK, caranya memantau aktifitas pejabat negara yang berpotensi korupsi. Selanjutnya masyarakat sewajarnya mendukung dan mempercayai kepemimpinan pejabat pimpinan KPK hingga berakhirnya konflik akibat ditersangkakannya pimpinan non aktif.
Patah satu tumbuh berganti, bersatu kita teguh bercerai kita runtuh. KPK akan selalu ada jika kita (rakyat, DPR dan Pemerintah) bersamanya. Bersediakah KPK membuka semua sedetil-detilnya kasus yang ditangani ? maukah DPR menguatkan UU KPK ? dan ikhlaskah Polri mendamaikan keresahan penyidik KPK ?

Oleh Andrian Habibi

Beraktifitas di Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Sumatera Barat. Beralamat di Jl. Belanti Barat VII, No. 101, RT 06 / RW 04, Kel. Lolong Belanti, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat. Telp : (0751) 41062, No HP : 0853  6447  2778, Pin BB : 548F331A. Bank Syariah Mandiri  KCP Ulak Karang, Padang, No Rekening : 7054533033
Share:

0 komentar:

Posting Komentar