Senin, 13 Juli 2015

BAGI-BAGI KUE KPK

BAGI-BAGI KUE KPK
OLEH ANDRIAN HABIBI
Ketua Bidang Pembinaan Anggota Badko HMI Sumbar dan beraktifitas di lembaga Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Sumbar dan Komite Independen Pemantau pemilu (KIPP) Sumbar

KPK oh KPK, resah hati melihat dinamika kepentingan merasuki tubuhmu. KPK adalah lembaga independen tanpa terikat dan terhubung dengan intitusi penegak hukum lain. KPK juga bukan tempat uji coba pengabdian akibat tidak mendapatkan jabatan tinggi di institusi personal dengan alasan distribusi anggota terbaik. Jangan salah kaprah, KPK adalah hasil perjuangan reformasi yang menelan korban jiwa sebagai upaya pemberantasan korupsi dan transaparansi birokrasi.
Apakah aktifitifitas institusi lain memasuki KPK sebagai perwujudan hastag #saveKPK ? maksudnya dengan #saveKPK ditafsirkan dengan benar-benar men-Save KPK agar KPK tidak lagi bersentuhan dengan institusi tersebut. Hal ini terasa seperti operasi pengamanan sekaligus penjajahan terhadap kedaulatan atas indepedensi lembaga anti rasuah Indonesia.
Ikhwalnya, Polri, Kejaksaan yang diikuti TNI mengusulkan akan merekomendasikan anggota/pegawai bahkan Pejabat Tinggi (PaTi) hingga alumni untuk turut serta dalam seleksi calon pimpinan KPK. memang benar seorang capim KPK memerlukan surat rekomendasi dari institusi atau lembaga dimana dia selama ini beraktifitas. Akan tetapi, penegasan “pengusulan” terkesan tindakan menjadikan KPK sebagai ajang perluasan kekuatan intitusi/lembaga.
Bagian Kue Jaksa
Kejagung, H.M. Prasetyo mengungkapkan bahwa seleksi dilakukan untuk menemukan capom KPK yang berintegritas, kompetensi serta bertanggung jawab kepada tugas. Lanjut Kejagung mengundang jaksa-jaksa terbaiknya untuk mengikuti seleksi internal yang hasilnya akan direkomendasikan kepada Pansel Capim KPK.
Kejagung juga yang diwartakan media massa, meminta Pansel untuk memilih orang yang bibit, bebet dan bobotnya jelas. Agar tidak terkesan “membeli kucing dalam karung”. Aneh, Kejagung sepertinya tidak sadar bahwa ucapannya sama dengan klaim bahwa hasil seleksi internal kejagung lah salah satu capim KPK yang pantas sesuai dengan bibit, bebet dan bobotnya. Penegasan ini bisa menimbulkan kekhawatiran bahwa proses seleksi yang terbuka secara umum dapat dipengaruhi oleh “rekomendasi kejagung”.
Selain itu, kejagung juga salah menganggap Pansel akan teledor menghasilkan capim KPK seperti membeli kucing dalam karung. Pansel Capim KPK dengan kemampuannya membuat tafsir terhadap pasal 29 Undang Undang No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah “menampar” setiap keraguan atas komposisinya yang keseluruhan perempuan. Srikandi bentukan Presiden Jokowi telah melakukan pelbagai perbaikan sistem seleksi Capim KPK yang bertujuan menemukan macan buas pemberantas koruptor bukan kucing-nya kejagung.
Bagian Kue Polri
Polri memiliki kewenangan tersendiri dalam menjalankan tugas untuk mengabdi kepada bangsa dalam memberantas korupsi. Jika, Polri menggunakan secara penuh keahlian inletejen yang dimiliki, kemungkinan terjadinya korupsi di tingkat pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang mengakibatkan kerugian negara kurang dai 1 (satu) milyar rupiah bisa dihanguskan hinga ke akar-akarnya.
Akan tetapi, Kapolri seakan memberikan makna berbeda dalam kengahatan Seleksi Capim KPK. Kapolri Badrodin Haiti berencana merekomendasikan 2 (dua) orang Pejabat Tinggi Polri dan 1 (satu) Purnawirawan Polri. Pandangan rekomendasi ini dinilai riskan, terlebih selama ini KPK selalu bersitegang dengan Polri jika ada usut mengusut ditubuh Mabes Polri. Bukan kah restu Kapolri menjadi bentuk pembagian kue KPK?
Setiap warga negara berhak mengikuti seleksi Capim KPK termasuk internal Polri. Akan tetapi keikutsertaannya adalah mewakili personal pribadi bukan institusinya. Karna dalam undang undang KPK tidak mengenal persyaratan mewakili institusi penegakan hukum. Pengamat Politik, Muhammad Huda dalam pernyataannya kepada media intelijen mengatakan masuknya polisi aktif sebagai komisioner KPK agar tidak bisa memeriksa elit polisi yang di duga terlibat korupsi.
Kalau purnawirawan masuk KPK, bisa jadi lebih nyaman bagi Kapolri daripada polisi aktif. Alsannya Taufiqurachman Ruki juga berasal dari kepolisian, walaupun tidak ada jaminan kemungkinan keberpihakan terhadap polri. Klarifikasi Kapolri terkait 3 (tiga) nama yang akan direkomendasikan terlanjur menjadi opini yang berserakan diranah publik. Bukankah distribusi anggota melalui penyidik KPK telah dilakukan. Kenapa harus terkesan “menitipkan” Capim KPK.
Bagian Kue Militer
Lain lubuk lain ikannya, TNI selama ini tidak berperan aktif dengan KPK baik kerja sama dalam bidang tertentu. Informasi terkahir rencana KPK meminta bantuan penyidik dari unsur TNI ditolak sebahagian orang dengan alasan tidak sesuai dengan UU KPK. atau mereka takut kalau penyidiknya dari militer, persoalan penyidikan dan penyelidikan akan lebih cepat diselesaikan ? mari tanyakan saja kepada mereka yang bersikeras menolak putra bangsa berbaju loreng.
Jendral Moeldoko menyampaikan bahwa Mantan Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI AD, Mayjen (purn) Hendardji Soepandji. Kelebihan Militer dalam memimpin adalah kemampuan merubah pola kerja dari “biasa” menjadi “disiplin” ala militer. Selain itu, pemikiran Strategik, Taktik dan Politik dibutuhkan untuk memutuskan ketetapan dan keputusan pimpinan KPK.
KPK dan Militer juga tidak memiliki sejarah konflik semenjak KPK berdiri. Berbeda dengan koleganya Polri. Militer memang tertutup dengan logika keamanan negara. Nilai positif lainnya, penulis berangapan tidak akan ada lagi ancaman-ancaman terhadap pegawai dan keluarganya akibat bersentuhan dengan “orang kuat” di Indonesia. Siapa yang berani mengganggu lembaga pimpinan militer? Solusi cerdas untuk memberikan jaminan keselamatan bagi setiap orang yang bekerja di gedung KPK.
Jelas pembagian KPK
Saling membangun opini oleh para pimpinan institusi tersebut membuat ragu sebahagian orang dalam turut serta mendaftar sebagai Capim KPK. setiap pendaftar sudah mempersiapkan anggaran dana dan membangun komunikasi jaringan untuk memuluskan perjuangan. Bila capim-capim KPK berhadapan dengan 3 institusi (Kejaksaan, Polri dan TNI), sudah patut mundur kebelakang dengan senyum perjuangan bahwa masih ada ranah perjuangan lain bagi mereka.
Gambaran bagi-bagi kue KPK diatas telah memperlihatkan kejelasan susunan komisioner KPK. 1 (satu) orang dari Kejagung, 1 (satu) anggota Polri, 1 (satu) purnawirawan TNI dan 1 (satu) orang dari Masyarakat sipil yang akan bergabung dengan 2 (dua) orang peserta yang lebih dahulu bersiap menghadapi legislator senayan dalam tahapan akhir sebelum memimpin KPK.
Pansel Capim KPK yang keseluruhannya perempuan memiliki potensi sejalan dengan perwakilan perempuan menjadi komisioner KPK. 1 (satu) masyarakat sipil yang menemani 3 institusi tersebut diatas bisa saja menjadi jatah perempuan sebgai pemenuhan hak perempuan untuk berpartisipasi dalam ranah politik dan kebijakan negara Indonesia.
Terpenting, siapapun yang disumpah menjadi komisioner KPK periode 2015 s/d 2019, harus memahami bahwa semenjak menjabat sebagai pimpinan KPK, tidak ada komunikasi “penghormatan” kepada pimpinan institusi dimana dia bekerja sebelumnya. Pimpinan KPK berjuang untuk dan atas nama pemberantasan korupsi, KPK hanya memeberikan pertanggungjawaban kepada Presiden.

Oleh Andrian Habibi,
Penulis Ketua Bidang Pembinaan Anggota Badan Koordinasi Himpunan mahasiswa Islam (Badko HMI) Sumbar dan beraktifitas di lembaga Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Sumbar dan Komite Independen Pemantau pemilu (KIPP) Sumbar.

Beralamat di Jl. Belanti Barat VII, No. 101, RT 06 / RW 04, Kel. Lolong Belanti, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat. Telp : (0751) 41062
Share:

0 komentar:

Posting Komentar