Senin, 13 Juli 2015

KPK PERWAKILAN INSTITUSI

KPK PERWAKILAN INSTITUSI
Oleh ANDRIAN HABIBI
Ketua Bidang Pembinaan Anggota Badko HMI Sumbar dan beraktifitas di lembaga Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Sumbar dan Komite Independen Pemantau pemilu (KIPP) Sumbar

Tahapan Seleksi
Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selalu menjadi perhatian, bagaikan gadis kembang desa, informasi harian tahapan seleksi calon pimpinan (capim) KPK tak luput dari pandangan mata. Indah gemulai gerak gerik para pendaftar, mencoba mencari ranah pengabdian atau sekedar mencatatakan nama di lembar sejarah KPK. jika berhasil akan memimpin KPK, sebaliknya akan meningkatkan polularitas nama pasca terseleksi oleh Panitia Seleksi (pansel) capim KPK.
Pansel Capim KPK membuka peluang pejuang pemberantasan korupsi memahami tahapan dimulai dari proses seleksi yang berakhir pada tanggal 24 juni 2015. Pansel seakan sadar bahwa peminat capim KPK harus representatif dari putra putri bangsa. Maka, pendaftaran pun dipermudah dengan 3 (tiga) cara; pertama, berkas pendaftaran bisa diantar langsung ke sekretariat Pansel Capim KPK; kedua, melalui pos yang ditujukan ke alamat Gedung I lantai 2, Jl. Veteran nomor 18, Jakarta Pusat atau; ketiga dengan menggunakan media pesan email dengan tujuan alamat panselkpk2015@setneg.go.id.
Dilanjutkan pengumuman hasil seleksi administrasi tertanggal 27 juni 2015, tanggapan masyarakat dibuka dari tanggal 27 juni sampai 26 juli 2015. Rentang waktu ini dimamfaatkan publik untuk menilai setiap pelamar meraih kesempatan penguatan KPK tanpa rekam jejak kehidupan yang berkemungkinan melambatkan langkah KPK akibat permasalahan pidana atau konflik kepentingan dengan instansi tetangga.
Seleksi juga mengharuskan Capim KPK membuat makalah tentang diri dan kompetensi dengan batas pengumpulan tertanggal 4 juli 2015. Makalah adalah teknis penilaian keseriusan pendaftar dan instrumen penilain bagi Pansel melihat kapasitas juga keilmuan capim KPK. karya tulis Capim KPK memuat isi strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.
Pengumuman hasil penilaian makalah 11 juni 2015. Lalu, Asesment 27-28 juli 2015, dilanjutkan pengumuman daftar pendek capim KPK pada 8 agustus 2015. Tes kesehatan 11 agustus 2015 untuk menjamin kesehatan fisik dan mental capim KPK, diteruskan wawancara pada tanggal 24-27 agustus 2015 dan mengakhiri rangkaian agenda dengan penyampaian laporan pansel KPK kepada Presiden pada 31 agustus 2015.
Perwakilan Instansi
Tidak mau ketinggalan, institusi penegak hukum lain berniat mengambil peran dalam perebutan kursi pimpinan KPK. Kejaksaan, Polri dan TNI sudah menyiapkan surat cinta (rekomendasi) untuk menguatkan anggota terbaiknya. Padahal sebagai lembaga independen yang sering bergesekan dengan lembaga penegak hukum lain, keterwakilan intansi ini menjadi kabar yang meresahkan pendukung KPK. pertanyaan yang kemudian muncul adalah seberapa penting distribusi anggota instansi untuk masuk ke rumah KPK? dan bagaiman tingkat profesionalitas serta kredibilitas pimpinan KPK saat berhadapan dengan upaya-upaya kriminalisasi atau pelemahan lembaga anti rasuah ini?
Personal anggota intansi (kejaksaan, polri dan TNI) memiliki hak yang sama dalam penegakkan dan memperjuangkan kebenaran serta bertanggungjawab untuk pemenuhan Hukum dan HAM di Indonesia. Persoalannya, isu “rekomendasi” instansi dirasa meruntuhkan motivasi rakyat untuk turut serta dalam seleksi Capim KPK. person (orang perorang) harusnya mengutamakan kesamaan dalam proses tahapan tanpa membawa embel-embel instansi terkait.
Polri yang selama ini sering dianggap melakukan kriminalisasi (pelemahan) terhadap KPK membuka ruang perdebatan opini publik. Sadar atau tidak, klarifikasi Kapolri terkait keikutsertaan anggotanya menumbuhkan ketakutan bahwa Polri bersiap-siap untuk #mengamankanKPK. Bagaimana tidak? Selama ini berkelahi lalu memberi izin anggota tinggal di rumah saingan dianggap biasa-biasa saja.
Selain itu, Kejaksaan yang turut heboh niatan pesta capim KPK disinyalir sebagai pertanda bahwa mereka tidak percaya diri dalam menjalankan pengabdiannya sebagai pengacara negara. Jaksa harusnya tetap di kejaksaan hingga masa pensiunnya, jika ingin berjuang di lembaga lain, secara administrasi kepegawaian, mereka harusnya melakukan permohonan pensiun dini terlebih dahulu.
Di lain sisi, purnawirawan TNI masih diragukan dapat memimpin maupun menjalankan kerja-kerja pencegahan dan pemberantasan korupsi. Personil TNI lebih dikenal sebagai ujung tombak pertahanan dan keaman dalam sisi pertempuran demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bila salah seorang purwairawan berhasil menduduki kursi Pimpinan KPK, lengkap sudah kekuatan militer mengitari Presiden Jokowi.
Wajah Baru
Penulis berasumsi bahwa partisipasi insatansi lain dalam seleksi capim KPK akan merubah warna pemberantasan korupsi. Meramal aktifitas penguatan KPK versi perwakilan instansi bisa menguntungkan penguatan lembaga anti rasuah ini, seperti; pertama, KPK akan lebih bersahabat dengan Polri jika mendapatkan salah satu pimpinan KPK yang berasal dari Pejabat Tinggi (PATI) Polri. Ancaman kriminalisasi akan berganti dengan harmonisasi penegak hukum. Program kerja sama dapat terlaksana dengan baik.
Kedua, Jaksa yang meminpin KPK menjadi evaluator dan proyektor untuk pembenahan jaksa KPK. pembehanan ini diharapkan merubah image KPK yang dinilai lamban menangani kasus-kasus korupsi bahkan terkesan tebang pilih saat kepemimpinan KPK sebelumnya. Nilai positif lain, KPK kedepan dapat bersinergis dengan Kejagung untuk penanganan tindak pidana korupsi di daerah seluruh indonesia. Hal ini membuka peluang terbentuknya KPK Perwakilan Wilayah di seluruh Provinsi agar fokus pencegahan dan pemberantasan korupsi dirasakan bukan hanya kepentingan ibukota namun kepentingan pemberihan pemrintahan daerah provinsi maupun kabupaten/kota.
Ketiga, pimpinan KPK perwakilan TNI sangat cocok untuk membantu peningkatan disiplin pegawai dan keseriusan bekerja. Lalu, pimpinan dapat melakukan kerja-kerja internal lembaga terfokus penguatan bela diri pegawai untuk menghindari ancaman saat menjalankan tugas serta latihan militer dalam melumpuhkan koruptor saat operasi tangkap tangan. Perjuangan pemberantasan korupsi terlebih saat menangani kasus-kasus yang melibatkan kelompok elit partai atau pengusaha multinasional rentan mengancam kehidupan personal dan keluarga pegawai KPK. oleh karena itu, penguatan seni bertempur sekaligus seni melumpuhkan lawan dinilai menjadi kebutuhan mendasar pada diri setiap pegawai KPK.
Akhir kata, gambaran diatas memperlihatkan wajah baru pimpinan KPK yang akan dilantik oleh Presiden Jokowi. Komposisinya 2 pimpinan berasal dari masyarakat sipil, 1 orang PATI Polri, 1 Purnawirawan TNI dan 1 orang berasal dari Kejaksaan. Selamat bekerja Pimpinan KPK Perwakilan Institusi (Kejaksaan, Polri dan TNI).


Oleh Andrian Habibi,
Penulis Ketua Bidang Pembinaan Anggota Badan Koordinasi Himpunan mahasiswa Islam (Badko HMI) Sumbar dan beraktifitas di lembaga Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Sumbar dan Komite Independen Pemantau pemilu (KIPP) Sumbar.
Beralamat di Jl. Belanti Barat VII, No. 101, RT 06 / RW 04, Kel. Lolong Belanti, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat. Telp : (0751) 41062
Share:

0 komentar:

Posting Komentar