Rabu, 08 Juli 2015

MAAF! SALAH TEMBAK?

MAAF! SALAH TEMBAK?

OLEH ANDRIAN HABIBI

Kabid PA Badko HMI Sumbar, Beraktifitas di Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Sumatera Barat dan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Sumatera Barat

Maaf, salah tembak ! hingga M. Abdul Rohim (41) dan istrinys Desi Susanti (31) serta sang buah hati Anisa Yahya (5) harus dirawat. Dor ! kaca mobil pecah dan mengenai tubuh pengemudi. Dimana pun bersarang peluru, tubuh bukanlah tempat yang pas bagi peluru. Sesuai amanah pasal 9 Perkappolri No 1/2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan POLRI diamanahkan penggunaan senjata api dengan persyaratan kehati-hatian yang tinggi dan tidak menimbulkan resiko.

Artinya, bukan sembarangan men-dor! Kan senjata bila syarat kehati-hatian atau menimbulkan resiko masih bisa diutamakan. Bila aturan ini terasa kurang, penegasannya izin penggunaan senjata api dalam penegakan hukum diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Perkap No 8/2009 yang bertujuan untuk melindungi nyawa manusia, bukan sebaliknya.

Dilanjutkan ayat (2) pasal yang sama; bahwa senjata api hanya boleh digunakan untuk; (1) dalam menghadapi keadaan luar biasa; (2) membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat; (3) membela orang lain dari ancaman kemantian dan atau luka berat; (4) mencegah terjadinya kejahatan yang berat atau yang mengancam jiwa orang; (5) menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa; dan (6) menangani situasi yang membahayakan jiwa dimana langkah-langkah yang lunak tidak cukup.

Nasib sudah menjadi bubur, mobil pun berhenti dan ternyata, pengemudi bukan lah mereka yang disangka narapidana yang melarikan diri. Pasangan suami istri ini hanya lah masyarakat sipil biasa seperti kita semua. Mereka mengemudikan mobil sebagai jalur transportasi pribadi dari daerah bernama Rimbo Bujang, Jambi menuju bukittinggi.

Salah kah mereka berjalan malam ? perjalanan, baik siang maupun malam adalah pilihan yang diperhitungkan terkait efektifitas dan efisiensi berkendara. Terlebih saat bulan puasa, logislah pilihan perjalanan malam agar bisa berhenti dimana saja sekedar untuk mengopi agar supir tak mengantuk atau makan makanan khas daerah tertentu.

Saat malam hari, siapapun kita, terkhusus M. Abdul Rohim beserta keluarga akan resah melihat sekumpulan orang berpakaian biasa berusaha menghentikan laju mobil. Tidak kah terfikir, dizaman pemberitaan “begal” lagi mengheboh, pilihan juga yang mengharuskan menambah laju kendaraan.

Karena, ketakutan akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap kekasih (istri) dan buah hati tercinta menghantui sang sopir (suami). Jangan salahkan juga, jika kaki menginjak pedal gas melebihi kesadaran dan batas kenormalan hingga menimbulkan kecurigaan kepada orang-orang yang berusaha menghentikan mobil.

Setelah kejar kejaran bagaikan fim Fast & Farious hingga menempuh jarak 5 km. Adegan kebut-kebutan antar mobil dengan tembakan peringatan menguatkan referensi film boxoffice kenamaan Negeri Paman Sam (USA). pada akhirnya, letusan pestol tak tergubris berujung arah dari peringatan ke sasaran tembak. Dor ! praak ! peluru meluncur dan kaca mobil pun pecah.

Tidak cukup “maaf”
Berita media mewartakan bahwa timah panas hinggap dipunggung sang suami dan paha sang istri juga lecet di wajah imut Anisa Yahya yang barang tentu tidak tahu kenapa ayah dan ibunya tertembak. Balita 5 tahun ini akan terus mengingat bunyi “dor” letusan pestol dan menjadi “trauma” untuk kehidupannya.

Malang nian nasib keluarga ini, aktifitas terhenti untuk pengobatan total sesuai janji Kapolda Sumbar di ruang inap anggrek 5 RS. Bhayangkara. Lalu apa yang selanjutnya terjadi ? ketegasan Kapolda Sumbar harus dibuktikan dengan sejelas-jelasnya tanpa penantian panjang.

Kenapa begitu penting ketegasan Kapolda Sumbar ? masih ingatkah ada korban lain bernama IWAN MULYADI yang sampai saat ini harus menerima nasib untuk lumbuh seumur hidup karna tertembak timah panas beberapa tahun lalu oleh oknum polisi.

Iwan Mulyadi yang menanti pemenuhan haknya atas gugatan immateriil senilai ratusan juta. Hak itu sebagai ganti perawatan sang ayah kepada Iwan Mulyadi karna akibat bersarang timah panas membuat pinggulnya berlobang dan membusuk.

Walaupun sudah mengering, daging sudah “mengerikan” tersebut harus mewajibkan orang lain untuk merawatnya hingga ajal menjemput. Perlu diingat, Iwan Mulyadi telah memenangkan semua tahapan peradilan bahkan hingga upaya Peninjauan Kembali oleh pihak POLRI karena menolak memnuhi hak-hak Iwan Mulyadi.

Maaf, salah tembak. Ya ini memang salah tembak, baik Iwan Mulyadi maupun M. Abdul Rohim beserta keluarganya. Dua kasus yang sama-sama tertembak dan mengalami nasib antah berantah. Kalau Iwan Mulyadi menunggu pemenuhan hak. M. Abdul Rohim beserta keluarga menanti kesembuhan baik fisik dan Psikologis serta service mobil tentunya.

Kapolda Sumbar berjanji akan bertanggungjawab terhadap biaya pengobatan dan pengusutan kasus “kesalahanpahaman” tersebut. Tetapi tidak menjanjikan biaya perbaikan kerusakan mobil dan biaya pengganti kerugian akibat tidak bisa berakrifitas karena harus dirawat entah sampai kapan menginap di RS Bhayangkara Padang.

Menanti Ketegasan Kapolda
Kata maaf tidak akan menghilangkan rasa sakit, trauma, dan mengembalikan mobil kesediakala. Maaf hanya sebagai upaya humanis terhadap sesama atas kesalahpahaman. Perlu tindakan nyata agar kata MAAF bisa berperan mengembalikan motivasi hidup dan berkendara bagi keluarga Rohim.

Pertama, Pengobatan total baik fisik maupun psikologis. Kesembuhan fisik terlihat dari hilangnya rasa sakit dan dampak yang dirasakan oleh tubuh akibat timah panas yang hampir merengut jiwa dan mempensiunkannya sebagai manusia di muka bumi.

Selanjutnya, pengobatan psikologis bertahap agar Rohim beserta keluarga bisa kembali berkendara seperti sebelum kejadian “salah paham”. Tanggungan pengobatan kejiwaan harus dinyatakan dalam surat tertulis dan biayanya dibayar di muka, bukannya hitung-hitungan bagaikan pedagang di pasar raya.

Akan tetapi, surat jaminan agar kepala Rohim tidak pusing untuk memikirkan biaya pengobatan tersebut. Ingat lah, selama nafas berhembus, kelurga Rohim masih berkemungkinan menggunakan mobil sebagai alat transportasinya untuk berpindah dari satu daerah ke daerah lain.

Kedua, besar maupun kecil, tindakan penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian yang disinyalir merupakan Buser Polresta Solok harus diberikan sanksi. Apapun sanksinya, mereka wajib mempertanggungjawabkan sebagai aparatur negara penegak hukum.

Istilahnya, Tiada Maaf Bagimu, kalau menggunakan bahasa remaja sekarang saat menolak perkataan maaf atas kesalahan yang telah terjadi. Bagaimana teknis dan berapa lama hukuman/sanksi yang diberikan dikembalikan kepada sang komandan yaitu Kapolda Sumbar.

karena, kasus ini termasuk dalam pelanggaran HAM oleh aparat penegak hukum. jika memang benar tidak disengaja. Ya iya lah, kalau disengaja sudah barang tentu lukanya berat dan bernasib sama dengan kasus Iwan Mulyadi.

Ketiga, terbuka. Keterbukaan/Transparansi atas pengobatan rohim dan sanksi terhadap pelaku penembakan menjadi obat penawar curiga kepada institusi penegakan hukum. Bahwa kalimat indah “hukum tajam ke atas dan tumpul ke bawah” sudah hilang dari tubuh kepolisian. Keterbukaan menumbuhkan kepercayaan dan kepedulian serta penghormatan masyarakat kepada kepolisian. Bayangkan, dampak positif keterbukaan informasi ini.

Terakhir, aturan bukan hanya wajib ditegakkan kepada masyarakat juga berlaku kepada aparat. Karena semua orang berhak diperlakukan sama di depan hukum (equality before the law) yang tertuang dalam konstitusi pasal 28 D ayat 1 UUD NKRI 1945. Kalau tidak mau, iya sudah, berarti ultah ke-69 POLRI harus ikhlas menerima kado penurunan citra Polri oleh segelintir orang.



Oleh Andrian Habibi,
Penulis Ketua Bidang Pembinaan Anggota Badan Koordinasi Himpunan mahasiswa Islam (Badko HMI) Sumbar dan beraktifitas di lembaga Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Sumbar dan Komite Independen Pemantau pemilu (KIPP) Sumbar.

Beralamat di Jl. Belanti Barat VII, No. 101, RT 06 / RW 04, Kel. Lolong Belanti, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat. Telp : (0751) 41062, Bank Syariah Mandiri  KCP Ulak Karang, Padang, No Rekening : 7054533033
Share:

0 komentar:

Posting Komentar