Senin, 13 Juli 2015

MAHAR POLITIK BENIH KORUPSI

MAHAR POLITIK BENIH KORUPSI
OLEH ANDRIAN HABIBI

Pemilihan Gubernur, Walikota dan Bupati serentak tahun 2015 se-Indonesia dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu. Ada 9 Pilgub dan 260 Pilbup/Pilwako, bisa dibayangkan banyaknya calon penguasa daerah se-Indonesia berpartisipasi merebut suara rakyat.
Mereka (calon kepala daerah-baca cakada) yang mendaftar ke partai politik maupun mencari jalur perseorangan (independen) berkemungkinan dekat dengan mahar politik. Mahar dalam meminang parpol berbeda antara satu parpol dengan parpol lainnya, apabila itu memang ada.
Tanyakan saja kepada mantan kepala daerah selama ini jika kita tidak percaya dengan praktek mahar politik cakada. Itupun jika kejujuran menjadi tiang untuk mengokohkan kebenaran berdemokrasi. Bukti ! tidak akan ada satupun mantan kepala daerah ataupun parpol yang akan mengamini. Kecuali mereka bersiap dimusuhi secara politik.
Cakada dengan modal pendanaan yang kuat dapat menggunakan uang demi mendapatkan rekomendasi dari DPP Parpol untuk maju sebagai “pengantin” dalam pesta demokasi daerah. Teknis uang terima kasih diserahkan dengan menggunakan jalur internal parpol untuk disampaikan ke pusat lalu didaftarkan ke KPU. Sedikit banyak dana yang dikucurkan sesuai dengan ijab kabul yang disepakati oleh kedua belah pihak.
Mahar politik, percaya atau tidak menghantui dunia politik Indonesia karena prasyarat pencalonan dukungan parpol menjadi jalan termudah daripada mengumpulkan ribuan KTP untuk mengambil jalur independen. Mesin parpol hanya bisa digerakkan dengan modal uang. Sesuai dengan celoteh yang jamak di dengar di sumatera utara “uang yang mengatur negara ini”.
Di lain sisi, jalur independen tidak memberikan jaminan berdana lebih kecil daripada mahar politik ke elit parpol. Alasannya, mencari KTP yang tidak bersentuhan dengan parpol berpeluang kecil terlebih jika diklarifiksasi perorangan data dukungan via KTP.
Pilihan yang logis adalah, Mesin parpol disinergiskan dengan lembaga survey dan konsultan politik yang juga membutuhkan modal. Mahar politik untuk lembaga survey dan konsultan politik bertujuan menggerakkan massa dalam melaksanakan penelitian sebagai upaya melihat potensi suara dan harapan rakyat yang nantinya dikemas menjadi teknis kampanye cakada.
Dua mesin politik ini lah yang meningkatkan peluang kemungkinan seseorang cakada meraup suara tertinggi menjadi penguasa otonom di daerah. Pengalian modal yang dihabiskan dengan suara yang diraih sama dengan kemungkinan pengembalian dana mengindikasi peluang korupsi kepala daerah paska terpilih.
Mahar politik memiliki dampak besar dalam kepemimpinan kepala daerah selama 5 tahun kedepan. Pertama, Penulis mengasumsikan akan muncul praktek-praktek kerja sama antara kepala daerah dengan legislatif tingkat satu maupun dua. Ini menjadi ihwal peluang korupsi bersinergis eksekutif dan legislatif.
Kedua, sinergis eksekutif legislatif bermodal mahar politik menjadi jalan tol mengamankan proyek-proyek pembangunan daerah serta program-program kedinasan di pemerintahan provinsi maupun kotamadya/kabupaten. Djohermasnyah Johan dalam buku Membongkar Sindikat Penjahat Negara yang ditulis Mufti Mubarak, penyokong dana untuk kepala-kepala daerah itu adalah para cukong dan pengusaha. Istilahnya “dalam politik, tidak ada makan siang gratis”.
Keresahan atas asumsi ini dibenarkan memalui data penanganan korupsi oleh KPK. Laporan Litbang KPK per 31 Juli 2014, semenjak tahun 2004 hingga 2014 mengeluarkan data ada 75 anggota DPR dan DPRD yang terjangkit penyakit korupsi. Lalu ada 11 Gubernur dan 41 Walikota/Bupati dan Wakilnya yang masuk dalam tangkapan KPK. Gambaran ini memang tidak menjadi alat pembenar bahwa mahar politik menjadi instrumen peluang korupsi. Akan tetapi, kemesraan dalam korupsi berawal dari sinergitas eksekutif legislatif berbasis mahar politik.
Operasi stadium 4 (empat) penyakit korupsi dengan instrumen mahar politik bisa meganbil jalan pembuktian terbalik atas dana cakada dan transparansi. Implementasi pembuktian terbalik (omkering van de bewijlast) oleh mufti mubarok dalam buku yang sama, merupakan tindakan luar biasa (extra ordinary measure) dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana luar biasa (extra ordinary crime).
Dalam implementasi pembuktian terbalik, si terdakwa harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah (persumption of guilt) di persidangan. Khusus pembuktian dana selama tahapan pilkada, cakada harus membuktikan keseluruhan dana yang dikeluarkan beserta donaturnya di hadapan penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu/Panwaslu) juga Lembaga Pemantau Pemilu.
Setelah itu dilanjutkan dengan menjunjung tinggi semangat transparansi pilkada. Keterbukaan informasi publik terkait proses bakal calaon menjadi cakada sedikit banyak mengurangi tingkat kepercayaan rakyat terhadap praktek mahar politik. Komisioner KIP di seluruh jenjang (pusat – daerah), bersama-sama LSM pemantau pemilu seharusnya membuat kesepakatan untuk mencegah praktek mahar politik.
Langkah Penegasan membersihkan mahar politik harus melalui pembuktian terbalik dana pilkada disertai keterbukaan informasi melalui parpol disebarkan secara resmi dan massif melalui media massa (cetak dan online). Pada akhirnya kita (rakyat) bisa menantang parpol dan cakada dengan slogan KIP; “jika bersih kenapa harus risih”.


Oleh Andrian Habibi,
Penulis beraktifitas di lembaga Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Sumatera barat dan Komite Independen Pemantau pemilu (KIPP) Sumatera barat.

Beralamat di Jl. Belanti Barat VII, No. 101, RT 06 / RW 04, Kel. Lolong Belanti, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat. Telp : (0751) 41062, 
Share:

0 komentar:

Posting Komentar