Kamis, 02 Juli 2015

MENGAWAL CAPIM KPK

MENGAWAL CAPIM KPK
Oleh Andrian Habibi
Kabid PA Badko HMI Sumbar, beraktifitas di PBHI dan KIPP Sumbar

Pimpinan KPK peiode 2011 – 2015 segera berakhir dengan hitungan bulan, pergantian posisi akibat pensiun maupun dampak perseteruan antar institusi. Rmbakan unsur pimpinan mempengaruhi kinerja KPK dan menjadi momok menakutkan pegiat anti korupsi atas masa depan pemberantasan korupsi di masa depan. Oleh karena itu, Pimpinan KPK pun harus dicari dengan tahapan seleksi Calon Pimpinan (Capim) KPK dengan dibentuknya Panitia Seleksi (Pansel) Capim KPK yang terdiri dari kalangan perempuan oleh Presiden Jokowi.
Srikandi terbaik bangsa sangat siap untuk terbuka demi terciptanya transparansi untuk menata proses seleksi pimpinan lembaga negara. Srikandi menggunakan intuisi dan intelektual serta pengalaman bekerja tersinergis kesepakatan bersama mengemban amanah Presiden sebagai upaya suksesi pimpinan lembaga anti rasuah yang menyamai ICAC (KPK) Hongkong. Pertanyaan yang muncul dibenak publik adalah bagaimana teknis mempermudah menemukan capim KPK yang diimpikan ? dan bagaimana peran masyarakat sipil mengawal capim KPK tersebut ?
Kejelasan Yang Mempermudah
Pansel Capim KPK bergerak cepat untuk menemukan pribadi-pribadi berintegritas yang berkomitmen serta memiliki kemampuan handal untuk memimpin lembaga nati rasuah inonesia. Pansel mengawali kerja dengan memberikan penjelasan sebagai teknis permudahan bagi siapa saja warga negara indonesia yang mendaftar. Penjelasan tersebut antara lain terkait “memiliki keahlian dan pengalaman sekurang-kurangnya 15 tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan atau perbankan”.
Jamak dipahami bahwa syarat 15 tahun terfokus pada satu profesi, misalnya 15 tahun dibidang hukum atau ekonomi atau keuangan atau perbankan. Pansel Capim KPK membuka ruang pemahaman yang lebih jelas. Muthia sebagai salah satu Pansel mengungkapkan bahwa pengalaman 15 tahun adalah akumulasi dari setiap bidang. Mutia melanjutkan dengan mencontohkan seandainya pelamar beraktifitas 5 tahun sebagai advokad, lalu 5 tahun sebagai manager dan 5 tahun sebagai konsultan.
Penulis melihat ruang kreatifitas nan visioner dari pansel yang semula diragukan kredibilitas dan kesanggupannya dalam menyeleksi para pejuang anti korupsi seindonesia. Ruang tafsir menghampiri bidang ekonomi, keuangan dan perbankan. Mutia kembali mengingatkan bahwa keputusan Pansel Capim KPK memutuskan bagi setiap orang yang memiliki usaha (dagang/bisnis) dengan pegawai/karyawan minimal 200 orang atau lebih dianggap masuk dalam profesi dibidang ekonomi dan keuangan. Alasannya, seorang manajer, CEO, Pimpinan yang memiliki pegawai 200 orang atau lebih telah memiliki kemampuan mengelola organisasi sekaligus dewasa menyelesaikan pelbagai konflik yang dihadapi.
Lebih jelasnya profesi-profesi yang ditafsirkan dalam bidang hukum adalah advokad/pengacara, polisi, jaksa, hakim dan pegiat anti korupsi (LSM/NGO). Sedangkan dari kalangan akademisi antara lain Dosen Hukum Pidana, Hukum Pidana Internasional, Hukum Perdata dan Dosen Hukum pada umumnya. Sedangkan profesi di bidang ekonomi, keuangan dan perbankan antara lain Akuntan, auditor, Manajemen, Direktur, CEO, Pimpinan Bank, Pimpinan Lembaga Keuangan, Dosen Akuntansi, Manajemen dan Ekonomi Pembangunan.
Langkah maju Pansel harus diapresiasi setinggi-tingginya, karna sanggup menampar setiap opini publik yang meragukan kemampuan perempuan untuk berpartisipasi dalam penguatan KPK. kemudahan dalam tafsir syarat capim KPK layaknya jalan tol yang tidak perlu takut akan pengaruh kemacetan lalu lintas penafsiran Pasal 29 Undang Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Pengawalan Publik
Gambaran 130 lebih pendaftar pimpinan KPK sebagai bukti kehebatan penjelasan atas tafsir yang jelas tanpa keraguan. Dampaknya, kemungkinan susupan capim KPK berpeluang besar masuk dalam daftar. “titipan” capim KPK dipastikan sangat berhati-hati untuk meluluskan niatannya dengan melewai setiap test. Disinilah peran Masyarakat Sipil gabungan aktifis, penggiat HAM dan LSM/NGO anti korupsi mengawal capim KPK yang benar-benar memiliki integritas dan semangat pencegahan sekaligus pemberantasan korupsi.
Laporan masyarakat merupakan pisau yang sama-sama digunakan pro maupun kontra korupsi. Masyarakat Tidak Jelas pembela penguatan KPK harus bekerja ekstra keras untuk memberikan semua masukan kepada pansel demi mengamankan para putra putri bangsa terbaik. Dilain pihak, koruptor bisa saja menyiapkan kandidatnya dengan menghantam para pejuang anti koruptor menggunakan catatan sejarah kehidupan.
Manusia tidak ada yang sempurna, ada banyak cacatan sejarah kehidupan capim yang siap dihantarkan ke media massa baik cetak maupun online. Kisah kasih dimasa SMA, aktifitas semasa kuliah atau kegiatan selama menjalankan profesi selama 15 tahun terakhir akan terungkap. Total bersih adalah impian kita bagi capim KPK, tetapi menolak nalar bahwa manusia bisa khilaf serta perubahan ke jalan baik jangan ditepikan. Adil menilai terumuskan pada keinginan pada perubahan bukan mengandalkan catatan noda hitam di hamparan kertas putih.
Penulis menilai ada beberapa langkah pengawalan bagi capim KPK pembawa pesan penguatan institusi. Pertama, masyakat sipil merapatkan barisan bersama LSM/NGO serta semua alumni KPK untuk menyamakan persepsi menemukan 8 (delapan) capim yang memiliki semangat perjuangan penuntasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Kedua, gabungan kekuatan ini menjadi “Tangan Kanan KPK” seperti yang dituliskan penulis terdahulu. Mata mereka harus terbuka 24 jam melihat semua rekam jejak dan memuat rekomendasi baik nasional kalau perlu internasional.
Ketiga, masyarakat sipil pun memberikan masukan untuk semua kandidat yang dinilai memiliki potensi pelemahan KPK. hastag #SaveKPK berarti penguatan lembaga bukan diartikan men-SAVE KPK agar tak tersentuh kepentingan publik dan berpihak pada kepentingan politik. Jika masukan dikerjasamakan media, besar kemungkinan capim perwakilan tak jelas tergusur dari tahapan sebelum mencapai senayan untuk pemilihan ketua KPK.
Keempat, pengawalan bersifat kampanye nasional “merdeka dari korupsi”. Gerakan ini diselaraskan dengan kepentingan politik menghadapi Pemilihan Gubernur, Walikota dan Bupati 2015. Rakyat harus mampu memaksa setiap calon kepala daerah membuat fakta integritas yang memuat penguatan KPK agar tidak legislator senayan benar-benar menentukan pilihan sesuai dengan “suara rakyat” yang diembannya.
Capim KPK sudah ada, sekarang bagaimana nasib KPK kedepan berada di tangan Pansel Capim KPK, DPR dan Presiden. Kuat lah srikandi dalam menghapus kandidat coba-coba. Jangan lah DPR beradu kepentingan dan Tegas lah Presiden. KPK adalah produk reformasi, semangatnya jangan hanya diimpikan tapi harus direalisasikan demi cita-cita kesejahteraan dan kedaulatan bangsa.

Oleh Andrian Habibi,
Penulis Ketua Bidang Pembinaan Anggota Badan Koordinasi Himpunan mahasiswa Islam (Badko HMI) Sumbar dan beraktifitas di lembaga Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Sumbar dan Komite Independen Pemantau pemilu (KIPP) Sumbar.

Penulis beralamat di Jln. Belanti Barat VII, No. 101, Kel. Lolong Belanti, Kec. Padang Utara, Kota padang. No HP : 085364472778
Share:

0 komentar:

Posting Komentar