Rabu, 08 Juli 2015

NODA MILAD POLRI

NODA MILAD POLRI

OLEH ANDRIAN HABIBI
Beraktifitas di Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Sumatera Barat dan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Sumatera Barat

Polri sedang berbahagia memperingati hari kelahirannya pada 1 juli 2015. Kebahagiaan yang seharusnya dimeriahkan dengan pelbagai aktifitas sosial kemasyarakat sebagai bentuk pengabdian aparatur negara demi pencegahan tindakan yang berhubungan dengan ancaman pidana. Akan tetapi, beberapa hari yang lalu, naas bagi pasangan suami istri abdul rohim dan desi susanti serta noda untuk milad Polri.

Nasib sial pasutri dirawat akibat “tertembak” karena kesalahpahaman anggota Polresta Solok. Hal ini juga yang menjadi alasan “menodai” milad Polri atas ketiadaan kehati-hatian petugas Buser Polres Kota Solok. Tindakan cepat tanggap ini harus dikaji dan dibahas diinternal kepolisian untuk mencegah kejiadian yang sama berulang di masa yang akan datang.

Seandainya, penulis menjadi Abdul Rohim, maka tindakan sama akan diambil. Lari secepatnya saat melihat sekelompok orang berseragam biasa berusaha menghentikan laju kendaraan. Tidak bisa disalahkan bagi pasangan suami instri (pasutri) ini disangkakan melarikan diri. Apapun logika berfikir, saat kita mengendarai kendaraan bermotor lalu dihentikan dimalam hari oleh siapapun tentu akan menempuh langkah kaki seribu alias kabur.

Akan tetapi, permasalahan “salah paham” ini menimbulkan perdebatan secara kajian Hak Asasi Manusia. Pertama, ditinjau dari Pasal 4 UU No. 2/2002 tentang POLRI bahwa tindakan “kesalahpahaman” yang berakibat tertembaknya pasutri jelas tidak mencerminkan fungsi Polri yang seharusnya “….mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya kemanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat DENGAN MENJUNJUNG TINGGI HAK ASASI MANUSIA.

Untung saja keluarga ini selamat, jikalau (bukan mendoakan) meninggal dunia saat kejadian. Hal ini tentu menjadi ranah Hak Asasi Manusia. Masih segar diingatan kita, POLRI juga masih berhutang atar terwujudnya keadilan bagi IWAN MULYADI, seorang putra bangsa di Kinali-Pasaman Barat, yang harus cacat seumur hidup dikarenakan tertembak timah panas oleh oknum polisi. Dua kasus tersebut sama-sama merasakan panasnya peluru dan mengalami trauma akan rasa aman serta gambaran hidup sebagai hak yang paling asasi bagi manusia.

Kedua, menurut Wengki Purwanto selaku Ketua Badan Pengurus Wilayah Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Sumatera Barat, penembakan yang melukai warga negara indonesia tersebut jelas tidak sejalan dengan Prosedur Tetap (Protap) Polri dalam penggunaan kekuatan. Wengki Purwanto menjelaskan bahwa dalam Pasal 9 Perkapolri No 1/2009 tentang Penggunaan Kekuatan dan Tindakan Polri dinyatakan; “penggunaan senjata api dari dan ke arah kendaraan yang bergerak atau melarikan diri diperbolehkan dengan kehati-hatian yang tinggi dan tidak menimbulkan resiko baik bagi diri anggota POLRI itu sendiri maupun masyarakat”.

Wengki kembali menegaskan, menurut Pasal 48 Perkap No. 8/2009 tentang Implementasi dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas POLRI, penggunaan senjata api dalam penegakan hukum, aparat harus bertindak sesuai dengan prinsip legalitas, nesesitas dan profesioanalitas. Artinya, harus diutamakan tindakan yang dapat menghentikan laju mobil APV yang dikendarai oleh pasutri korban penebakan ini dengan upaya efektif serta efisien tanpa harus mengancam keberadaan pengemudi.

Penulis sependapat dengan Wengki Purwanto dalam melihat situasi apes pasutri abdul rohim dan desi susanti. Jika alasan kecurigaan beberapa Buser Polresta Solok atas kemungkinan mobil berisi para Narapidana yang lari dari rumah tahanan, penembakan langsung yang berdampak buruk hilangnya kehidupan pengemudi tidak bisa dianggap sebatas tindakan kesalahpahaman atau salah sasaran.

Secara tidak langsung, tindakan ini dinyatakan benar apabila memang napi yang kabur lah pengemudi mobil tersebut. Jika benar, apa kira-kira judul berita yang akan menghebohkan di saat POLRI sedang memperingati hari jadinya? Yah, apapun beritanya tetap saja ada ihwal insiden penembakan. Oleh karena itu, Rakyat menunggu KETEGASAN dari Kapolda Sumbar untuk menuntaskan kasus ini.

Kapolda Sumbar tidak bisa “hanya” memberikan janji penuntasan kasus insiden penembakan oleh segelintit Buser Polresta Solok terhadap pasutri yang lagi apes tersebut. Kapolda harus memberikan sanksi sesuai dengan aturan yang mengatur atau sesuai dengan penilaian Kapolda sendiri. Tujuannya agar timbul kehati-hatian diseluruh kesatuan POLRI selingkup POLDA Sumbar. selain itu, penegakan hukum di “tubuh POLRI” berdampak pada pengembalian tingkat kepercayaan publik bahwa hukum juga berlaku bagi aparat penegak hukum.

Selain itu, Kapolda Sumatera Barat sudah sepatutnya mengadakan evaluasi secara menyeluruh di setiap jajaran POLRI. Bukan hanya kepada Polresta Solok, namun untuk keseluruhan Polres/ta se-Sumatera Barat. Evaluasi dan proyeksi terkait teknis razia dengan tujuan pentertiban pengemudi kendaraan motor atau tindakan pencarian terhadap buronan. Teknis Razia yang direncakan maupun ‘dadakan’ dalam kepentingan tertentu harus diatur lebih terperinci dan tersosialisasikan. Maka, tidak akan ada lagi masyarakat yang memacu kendaraannya saat berjumpa razia.

Kapanpun dan dimanapun, aparat kepolisian harus mengutamakan pemenuhan dan menjunjung tinggi HAM dalam melaksanakan tugas. Terkhusus bagi korban penembakan, upaya Kapolda Sumbar menjamin pengobatan hingga korban sembuh harus disinergiskan dengan pengembalian mental (psikologis) kejiwaannya. Kemungkinan trauma bisa berdampak buruk bagi korban jika mereka bertemu dengan “razia-razia” dikemudian hari.

Akhirnya, mengutib opini Bambang Usadi (Kompas, 1/7) Kedepan, semoga POLRI semakin dicintai masyarakat dan semoga semangat pengabdian tidak pernah luntur, tetapi justru semakin merasuk di hati. penulis menambahkan, jika bisa menyelesaikan masalah dengan jalur damai mengapa harus perang. Kalau bisa selesai dengan tenang kenapa mesti ribut. Dirgahayu ke-69 Kepolisian Negara Republik Indonesia “Mari bersama mengupayakan pemenuhan hak asasi manusia”.



Oleh Andrian Habibi,
Penulis Ketua Bidang Pembinaan Anggota Badan Koordinasi Himpunan mahasiswa Islam (Badko HMI) Sumbar dan beraktifitas di lembaga Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Sumbar dan Komite Independen Pemantau pemilu (KIPP) Sumbar.

Beralamat di Jl. Belanti Barat VII, No. 101, RT 06 / RW 04, Kel. Lolong Belanti, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat. Telp : (0751) 41062,. Bank Syariah Mandiri  KCP Ulak Karang, Padang, No Rekening : 7054533033
Share:

0 komentar:

Posting Komentar