Kamis, 02 Juli 2015

SELEKSI CAPIM KPK MENGHANGAT

SELEKSI CAPIM KPK MENGHANGAT
Oleh ANDRIAN HABIBI
Kabid PA Badko HMI Sumbar, beraktifitas di PBHI dan KIPP Sumbar

Srikandi Pansel Pimpinan KPK turun tangan dari kota ke daerah, mulai pusat hingga wilayah, mencari-cari calon Pimpinan KPK masa mendatang dengan bentuk sosialisasi dan dialog terbuka. Tujuannya adalah menggalang masukan dan membangun kerjasama Pansel Calon Pimpinan KPK dengan Mantan Pansel KPK terdahulu, Mantan Komisioner KPK, Manajemen KPK, Pimpinan KPK saat ini.
Selain itu, komunikasi juga dibangun dengan Forum Pimpinan Redaksi, Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah, Transparancy International Indonesia (TII), Indonesian Corruption Watch (ICW), Kemitraan, aktifis pejuang anti korupsi, Kepolisian Republik Indonesia, PPATK, Badan Intelejen Negara (BIN) dan Kejaksaan Tinggi serta jaringan yang dirasa perlu oleh srikandi penemu tombak penghancur tikus-tikus berdasi yang selama ini menguasai pemerintahan.
Apresiasi patut diberikan kepada pansel calon pimpinan KPK dengan menggunakan metode penjaringan terbaru, yaitu langsung mendatangi beberapa daerah di indonesia demi menyampaikan semangat penguatan KPK kedepan yang diawali dengan proses tahapan seleksi calon pimpinan KPK. Srikandi bentukan Presiden Jokowi membenturkan semua keraguan para pakar hukum yang selama ini merasa tim dengan keseluruhannya perempuan. Kerja nyata adalah cara terbaik membungkam setiap komentar tanpa harus meladeni petarungan lidah di publik maupun media sosial.
Jangan sekali-kali meremehkan perempuan dalam bekerja untuk bangsa dan negara. Perempuan memiliki instuisi (pandangan dan rasa) dalam melihat sesuatu. Kekuatan tersebut menjamin objektifitas gabungan rasionalitas dan perasaan menyeleksi seluruh pendaftar calon pimpinan KPK menjadi 8 (delapan) orang. Penilaian awal biasa mengaburkan kenyataan terhadap objek pandangan. Silahkan berdebat dan beropini asal jangan menghakimi. Evaluasi dilaksanakan setelah pekerjaan selesai, bukan dari awal bekerja.
Menyoal Seleksi
Calon pimpinan KPK yang sudah mendaftar ke pansel sudah mencapai jumlah 115 orang pada rabu, 17 juni 2015. Jumlah tersebut berkemungkinan akan bertambah di detik-detik terakhir pendaftran calon pimpinan KPK. bahkan bisa menjadi pembasan hangat jika institusi lain “menitipkan” para alumni terbaiknya untuk mendaftar ke Pansel Calon Pimpinan KPK. lucu sudah awal penguatan KPK, sudahlah dilemahkan malah sekarang diminati untuk dimasuki oleh alumni institusi yang “biasa” menjadi “lawan” dari pada “kawan” KPK.
apakah dibolehkan ? menurut Pasal 29 Undang Undang Nomor 30 tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat persyaratan calon pimpinan KPK antara lain ; (1) Warga Negara Indonesia; (2) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (3) Sehat Jasmani dan Rohani; (4) Berijazah Sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian pengalalaman sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun di bidang hukum, ekonomi, keuangan dan perbangkan; (5) berumur sekurang-kurangnya 40 tahun dan setinggi-tingginya 65 tahun pada proses pemilihan; (6) tidak pernah melakukan perbuatan tercela; (7) cakap, jujur, memiliki integritas morang yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik; (8) tidak menjadi pengurus salah satu partai politik; (9) melepasakan jabatan struktural dan atau jabatan lainnya selama menjadi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi; (10) tidak menjalankan profesinya selama menjadi Pimpinan KPK; dan (11) mengumuman kekayaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Artinya, apapun niat institusi penegak hukum lain, kita hanya bisa berprasangka baik bahwa mereka mau bekerja sama dengan lebih harmonis seandainya perwakilannya masuk dalam 8 orang hasil seleksi Pansel. Hanya saja, sistem perwakilan ini harus lebih diatur dalam aturan khusus atau dengan perubahan/revisi UU KPK bilamana teknis pendistribusian alumni institusi penegak hukum berniat mengabdi sebagai panglima pemberantasan korupsi di Indonesia.
Penulis hanya beranggapan bahwa mereka masih membutuhkan jalur pengabdian lain setelah pensiun menjadi pegawai. Secara matematika, jumlah keterwakilan mereka tidak perlu dirisaukan. Jikalau perlu dibuka selebar-lebarnya kesempatan demi meningkatan grafik pendaftar calon pimpinan KPK. secara tidak langsung dapat memecahkan rekor pendaftar pada periode pansel calon pimpinan KPK sebelumnya yang rata-rata dominasi laki-laki.
Kedaeran dan Efisiensi
Pansel Calon Pimpinan KPK mencari-cari mutiara bangsa yang berintegritas serta sanggup berkorban demi terciptanya Indonesia Merdeka dari Korupsi. Kriminalisasi atau tidak, persoalan KPK versus lembaga penegak hukum lain membuka mata semua rakyat bahwa personal pimpinan KPK harus menyiapkan diri serta pihak keluarganya saat sumpah memimpin KPK dibacakan. Pimpinan KPK mungkin berintegritas dan berani dari masa ke masa. Bagaimana dengan keluarga? Komponen ini diasumsikan salah satu penyebab keraguan pihak keluarga mendukung suami/istri mendaftar sebagai komisoner pimpinan KPK. walaupun tidak menutup kemungkinan lain, termasuk sejarah kehidupan yang sewaktu-waktu bisa diungkap didepan mata publik untuk menghancurkan “integritas” baik pimpinan KPK.
Di lain sisi, biaya proses seleksi calon pimpinan KPK mempengaruhi tercapainya tujuan mengakomodir putra putri bangsa terbaik dari daerah. Jamak diketahui, kesiapan pendanaan menjadi alasan pelbagai kalangan masyarakat daerah untuk turut mengabdi di KPK. semenjak pendaftraan hingga proses senayan menelan biaya yang lumayan besar bagi sebahagian orang. akan tetapi, teknis jemput bola dalam menjaring pimpinan KPK berintegritas memang harus dimulai dari tahapan sederhana. Kedepan, penjaringan bukan sebatas sosialisasi dan promosi, fokusnya harus dilakukan penyelesaikan semua administrasi dan test terintegrasi.
Penulis berharap perbaikan seleksi pimpinan KPK kedepan harus lebih mengutamakan pandangan kedaerahan dan efisiensi. Maksudnya, Panitia Seleksi dipilih dan ditetapkan oleh Presiden sebagai koordinator wilayah yang dibagi atas pulau-pulau; sumatera, jawa, kalimantan, sulewesi dan papua sekitarnya. Atau pembagian menurut waktu; Indonesia bagian barat, tengah dan timur. Pansel masa datang memulai tahapan promosi hingga ketingkatan masyarakat sipil sampai ke tahapan test lanjutan.
Lulusan tahapan Pansel pada akhirnya dikumpulkan se-Indonesia di jakarta sebanyak 10 (sepuluh) orang untuk ditetapkan menjadi 5 (lima) orang komisioner KPK oleh Presiden. Efisiensi ini akan membuka peluang mutiara bangsa di daerah untuk berpartisipasi penuh menjalani setiap tahapan. Setelah proses berakhir, komisioner diperbolehkan dengan relugasi (baru) untuk menentukan siapa yang menjadi Ketua Pimpinan KPKnya sendiri. Alasannya, pemilihan Ketua KPK di senayan masih diragukan jauh dari kepentingan politik. Selain itu, bagi komisioner yang tidak selebritas akan sulit untuk membangun jaringan di senayan demi memuluskan langkah menjadi Ketua KPK.
Percaya atau tidak, saat ini proses seleksi calon pimpinan KPK masih dalam tahapan awal yang jauh dari persepsi tahunan. Publik, seperti dinyatakan oleh Muthia, salah satu pansel, bahwa masyarakat sipil yang tergabung dalam LSM/NGO ani korupsi bisa membantu mengawal dan memberikan masukan terhadap semua kandidat pimpinan KPK. harapannya hasil seleksi menghasilkan orang-orang yang dinilai mumpuni menguatkan KPK disemua program kerjanya baik pencegahan maupun penindakan.
Kita masih menunggu seperti biasa tapi tidak pasif. Aktifitas rakyat mengawal proses seleksi oleh srikandi terbaik bangsa menjadi modal awal penguatan KPK. siapapun dia, dari mana pun institusinya, 8 (delapan) orang yang akan bergabung dengan 2 (dua) orang hasil seleksi sebelum ini, merupakan 10 (sepuluh) pejuang anti korupsi. Legislatif wajib membantu penguatan KPK sedari awal pemilihan pimpinan. Legislator senayan merupakan wakil rakyat, kerjanya khusus KPK, menghadirkan pimpinan KPK hasil pansel srikandi tanpa rekomendasi (titipan) kepentingan. pantau tahapan, beri masukan, tunggu ketetapan Presiden dan bantu program kerja KPK, itulah tugas kita (rakyat).

Oleh Andrian Habibi,
Penulis Ketua Bidang Pembinaan Anggota Badan Koordinasi Himpunan mahasiswa Islam (Badko HMI) Sumbar dan beraktifitas di lembaga Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Sumbar dan Komite Independen Pemantau pemilu (KIPP) Sumbar.
Penulis beralamat di Jln. Belanti Barat VII, No. 101, Kel. Lolong Belanti, Kec. Padang Utara, Kota padang.
Share:

0 komentar:

Posting Komentar