Rabu, 19 Agustus 2015

BALONKADA SUMBAR MENUA

BALONKADA SUMBAR MENUA
Oleh Andrian Habibi
Irwan Prayitno – Nasrul Abit dan Muslim Kasim – Fauzi Bahar telah mendaftar ke KPU Provinsi Sumatera Barat untuk bersaing menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2016-2021. Apakah mereka sudah pasti menjadi calon? Anggap saja lah sudah bisa dipastikan ditetapkan menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Sudah lah dua pasang yang maju, kalau saja masih tidak aman, bisa-bisa panjang cerita per-pilgub-an sumbar.
Penulis tergelitik dengan tulisan Khairul Fahmi di media ini (singgalang, senin, 3-8-2015) berjudul “Pilkada yang Hambar”. Tulisan ini indah mengusik peran aktif pembangunan kedua pasangan bakal calon kepala daerah (balonkada) yang diragukan kinerjanya memberikan perubahan nyata pada sumbar. asumsi kita, berkemungkinan karna balonkada ini terlalu senior di jadat politik. Atau bahasanya sudah menua. Karna senioritas ini memunculkan keresahan bagi junior (umur dan pengalaman) untuk turut bersaing.
Pilkada yang Hambar menurut Khairul Fahmi bisa dikerankan faktor senioritas dalam pandangan penulis. Senioritas IP-NA dan MK-FB memiliki beberapa keuntungan; pertama, kedua pasangan balonkada leluasa berhubungan dengan pihak DPP Parpol untuk meraih dukungan parpol saat mendaftar ke KPU Provinsi Sumbar. parpol yang mendukung sudah pasti mengenal para kandidat tanpa harus melakukan pelbagai syarat pengenalan seperti wawancara atau ngopi bareng di jakarta.
Kedua, senioritas kedua pasangan calon juga berdampak baik dalam mengumpulkan dukungan selingkup provinsi sumbar. dukungan perantau, pemilih idiologis (tua), dan masyarakat pada umumnya. Kenapa dukungan mudah diraih? Ya karna sudah dikenal dari puluhan baliho saat memimpin daerah baik Irwan Prayitno sebagai Gubernur, Muslim Kasim sebagai Wakil Gubernur, Fauzi Bahar mantan Walikota Padang dan Nasrul Abit yang berkuasa di Pessel.
Senioritas membuat hambar, dengan kedua keuntungan tersebut sulit untuk kalangan muda maju bersaing. Toh, biaya yang dikeluarkan akan lebih besar daripada yang sudah senior. Kalau terlalu “heboh” di media sosial, koran dan spanduk juga baliho, bisa-bisa menjadi Andre Rosiade ke-dua. Bukan berniat mengecuilkan tokoh muda yang sempat memanaskan politik pilwako padang yang telah usai menghasilkan Mahyeldi dan Emzalmi sebagai Walikota dan Wakil Walikota Padang. Setidaknya, masyarakat umum menilai seperti itulah kalau kita masih muda berniat melawan yang tua.
Padahal Sumbar (minangkabau) merupakan daerah produktif dalam mencetak tokoh-tokoh nasional. Habis berlembar-lembar jika menulis nama-nama besar layaknya Hatta, Syahrir, Hamka, Rasuna Said, M. Natsir, Moh Yamin dan lain-lain. Tapi kenapa hanya dua pasangan ini saja yang maju di pilgub sumbar ? pertanyaan ini membuat pusing tujuh keliling para angkatan muda dan aktifis mahasiswa sumbar. alasan pembenarnya ada dua; pertama, karena meraka memiliki pendanaan yang kuat atau memiliki dukungan (sumbangan) dari orang yang kuat (dana). Kedua, karena pasangan calon tersebut mampu meraih dukungan pusat untuk maju sebagai pemimpin daerah. Bukan berarti menyebutkan mereka sebagai calon yang berkemungkinan bisa diarahkan oleh pusat untuk membangun sumbar.
Akan tetapi, nasi sudah menjadi bubur, dua pasangan calon sudah cukup bagi penyelenggara pilkada melaksanakan tahapan pilgub sumbar. berbeda dengan daerah lain yang grasak grusuk karna Cuma ada satu pasangan calon yang mendaftar. Cukup lah bagi kita, “koq indak panuah ka ateh, panuah ka bawah” dua menjadi pilihan yang lebih mudah. Kalau bukan IP-NA ya MK-FB.
Akhirnya, pilgub sumbar yang menua karna yang maju itu-itu saja dengan perubahan tagline kampanye telah memberikan pelajaran bahwa elit politik tidak membuka ruang bagi transparansi dukungan parpol kepada calon kepala daerah. Keterbukaan informasi terkait tahapan parpol mendukung bakal calon seharusnya diketahui oleh publik. Karena kekuatan parpol sebenarnya ada di tangan publik yaitu rakyat dan kader partai secara keseluruhan.

Di lain sisi, senior-senior politik ini seharusnya tahu diri untuk mengabdi kepada rakyat sebagai rakyat dan memberikan peluang kadernya untuk meneruskan mimpi pembangunan daerah yang pondasinya telah dibangun semasa kepemimpinan sang senior tersebut. Bisa jadi, KPU bersama-sama dengan Bawaslu serta DPR dan Pemerintah menbuat batasan usia untuk mempim daerah. Jangan sampai (mohon maaf) lansia pun bisa memimpin daerah ini. Walaupun pasti ada rintangan dan hambatan penggiat ham karena pembatasan usia mengusik hak-hak sipil dan politik dalam perlindungan Hak Ekonomi Sosial dan Politik (ekosob). Tetapi boleh dipertimbangan untuk memberikan kesempatan pada calom pemimpin muda. Jangan biarkan pilgub selanjutnya menurun dari “hambar” versi Khairul Fahmi menjadi “basi”.
Share:

0 komentar:

Posting Komentar