Jumat, 14 Agustus 2015

BERANI BERTANGGUNGJAWAB

BERANI BERTANGGUNGJAWAB
Oleh Andrian Habibi

“Orang-orang besar tidak mencapai kebesaran mereka karena keuntungan,
namun karena kesempatan yang diberikan kepada mereka
dan yang mereka bentuk seuai dengan keinginan mereka.”
– Niccolo Machiavelli –
Kekuasaan sungguh lah manis, semanis gula bagi yang bermodal besar. Pemodal yang notabene seorang tokoh hasil pesta rakyat dan duduk di kursi kedewanan komplek senayan. Begitu juga para petinggi pemerintahan daerah yang berniat mengambil kekuasaan tertinggi di tingkat provinsi. Semuanya seakan-akan memproklamirkan sebagai murid Niccolo Machiavelli. Politisi yang menghitung berapa biaya yang dikeluarkan dan mengkaji peluang menang dengan berbuat sekehendak hati.
Politisi ini yang telah berbuat semena-mena dengan mengatasnamakan “calon gubernur” tetapi belum ditetapkan sebagai calon. Bahkan, KPU Provinsi pun masih baru mengkaji berkas pendaftaran bakan calon. Ingat lah, bakal calon bukan calon. Tetapi, malang bagi masyarakat umum. Pandangan mereka disemaki oleh ramainya sampah kampanye peminat kekuasaan tanpa memperdulikan aturan. Baliho, spanduk dan poster berserakan dengan dalil memamerkan kekuatan modal.
Pasangan bakal calon yang ditetapkan oleh KPU pada tanggal 24 agustus 2015 menjadi pasangan calon pemilihan gubernur dan wakil gubernur baru diperbolehkan mengkampanyekan pasangan calon setelah 3 (tiga) hari ditetapkan. Akan tetapi, bagaimana alat peraga kampanye yang sudah terlanjur bergentayangan? Tanyakan saja pada rumput yang bergoyang, mana tahu disana ada jawabnya. Itupun kalau rumputnya masih ada. Bisa-bisa rumput habis karena lokasi dijadikan tempat bertenggernya baliho.
Semua peminat kursi gubernur dan wakil gubernur secara bersama-sama memasang alat peraga kampanye. Mereka tidak takut dikenakan sanksi, karena tidak ada ketentuan yang mengaturnya. Selama mereka punya uang dan sanggup memasang alat peraga kampanye sebelum waktunya. Ya pasang saja. Semua bebas, toh pihak percetakan alat peraga kampanye yang untung. Setelah terpasang, mau maju atau terhenti ditengah jalan. Biar lah berserakan semua sampah kampanye tersebut. Uangnya kan uang pribadi. kita hanya bisa menggumam di dalam hati, seandainya dana alat peraga kampanye ilegal ini dialihkan/diperuntukkan kepentingan lain, semisal; beasiswa kuliah bagi mahasiswa miskin, membuka lapangan usaha sederhana untuk menampung para pengangguran atau lain sebagainya.
Bawaslu dalam berita koran pun hanya bisa merekomendasikan penertiban alat peraga kampanye setelah 3 (tiga) hari penetapan pasangan calon oleh KPU. Hanya sebatas rekomendasi ? ya, karna Bawaslu RI tidak membuat perbawaslu untuk penegasan UU Pilkada terkait sanksi pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye sebelum waktu yang ditentukan. Sedangkan, KPU juga enggan memuat PKPU yang tidak memuat kewajibannya untuk menertibkan dan memberikan sanksi kepada siapa saja yang usil menyebutkan diri sebagai calon di poster, spanduk dan baliho mereka.
KPU dengan PKPU Nomor 7 tahun 2015 pada pasal 5 dengan jelas menegaskan bahwa alat peraga kampanye disediakan dan disebarkan oleh KPU bukan oleh Peminat kekuasaan, bakal calon maupun pasangan calon gubernur, bupati dan walikota. Penafsirannya, saat pasangan bakal calon ditetapkan oleh KPU, maka penyelenggara pilkada melakukan tender untuk mencetak alat peraga kampanye sesuai dengan Surat Edaran KPU bernomor; 349/KPU/VII/2015 dengan berpedoman dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah beserta peraturan kepala LKPP.
Sekarang semuanya telah terlanjur, lalu bagaimana lagi?
Bawaslu RI mengemukakan bahwa dalam hal menertibkan alat peraga kampanye sebelum penetepan pasangan calon oleh KPU berada diwewenang pemerintahan daerah. Bisa jadi alat peraga kampanye yang terpasang sebelum tahapan kampanye melanggar zona pemasangan alat peraga luar ruang. Pemerintah (pemda) lah yang paling berwenang akan wilayahnya. Pandangan Bawaslu RI sekedar arahan yang tidak memiliki kekuatan “paksaan” untuk menertibkan sampah-sampah kampanye yang tak taat aturan tersebut.
Di lain sisi, Pemda pun sangat jarang memuat kebijakan tegas dalam menertibkan alat peraga kampanye diakibatkan adanya kemungkinan petahana atau keluarganya maju saat pilkada 2015. Bahkan, asumsi dasar perang poster, spanduk dan baliho dikarenakan banyaknya promosi melalui alat peraga kampanye yang diselingi dengan pemberitahuan potensi daerah atau penghargaan bagi pemimpin yang sedang berkuasa dan berniat maju sebagai incumbent.
Oleh karena itu, Satpol PP pun tak berkuasa menertibkan semua alat peraga kampanye ilegal ini. Berani saja menertibkan sedari awal berserakan atribut kampanye, bisa-bisa dijatuhin sanksi penurunan pangkat atau di-nonjob-kan dari jabatan. Maka, wajarlah pihak lain tidak sudi mengalah. Pasangan calon yang tidak memiliki tingkat elektibilitas mumpuni pun mewajibkan perang spanduk  dan baliho menyamai sebaran sang penguasa.
Jalan keluar
Peminat kekuasaan daerah, baik yang ditetapkan oleh KPU maupun yang berhenti ditengah jalan harusnya mengedepankan etika dalam berpolitik. Ajaran machiavelli tentang Il Principle memang membenarkan kesewenang-wenangan dengan dalih tidak ada aturan yang mengikat untuk menghentikan setiap warga negara mengenalkan dirinya dalam kepentingan politik. Akan tetapi, akibat dari mendahulukan kepentingan pribadi malah membuat pekerjaan berat bagi penyelenggara maupun pemda. Pemda dalam hal ini Satpol PP lah yang ketiban kerja berat ulah poster, spanduk dan baliho yang bergentayangan.
Pemimpin seharusnya memperlihatkan jiwa kepemimpinannya dengan tindakan. Bukan sekedar janji dan omong kosong pembangunan daerah. Pemimpin siap bertindak dan sanggung bertanggungjawab. Jika, calon pemimpin sekehendak hati mengenalkan dirinya lalu berhenti dan membiarkan bahan pengenal diri menjadi beban orang lain. Apakah ini yang dinamakan pemimpin? Masih pantaskan janji politik dan pakta integritas pilkada ditandatangani? Pemimpin bekerja untuk meringankan beban masyarakat bukan membuat masyarakat jenuh dengan ke-lebay-an alat peraga kampanye dan membebankan penertiban kepada Satpol PP. siap berbuat siap bertanggungjawab.

Oleh Andrian Habibi,
Penulis Ketua Bidang Pembinaan Anggota Badan Koordinasi Himpunan mahasiswa Islam (Badko HMI) Sumbar dan beraktifitas di lembaga Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Sumbar dan Komite Independen Pemantau pemilu (KIPP) Sumbar dan anggota Koalisi Kawal Pilkada.
Penulis beralamat di Jln. Belanti Barat VII, No. 101, Kel. Lolong Belanti, Kec. Padang Utara, Kota padang. No HP : 085364472778


Share:

0 komentar:

Posting Komentar