Minggu, 30 Agustus 2015

KEPADATAN KOTA

KEPADATAN KOTA
OLEH ANDRIAN HABIBI
KABID PA BADKO HMI SUMBAR, BERAKTIFITAS DI PBHI DAN KIPP SUMBAR

Lebaran yang umumnya hanya seminggu di bulan syawal telah usai. Kegembiraan perjalanan mudik, silaturahmi bersama keluarga sekaligus liburan menikmati keindahan alam kampung halaman menumbuhkembangkan ingatan untuk setahun kedepan. Setelah gambaran kebahagiaan kampung halaman diwarnai sedikit coretan pendapat untuk perkembangan dimasa yang datang.
Muncul problematika tahunan yang tak terhindarkan, yaitu arus balik yang menambah padat penduduk kota. Penduduk kota, baik yang sukses maupun tidak, kebanyakan menambah penduduk kota dengan membawa para sanak family. Arus balik lebaran bisa menumbuhkan jalur kemacetan 2 (dua) kali lebih banyak daripada arus mudik. Hal ini disebabkan “membawa” calon penduduk kota.
Penduduk kota terbagi atas 3 (tiga) komunitas/kelompok; Pertama, komunitas asli kota. Mereka adalah masyarakat yang tinggal puluhan tahun disuatu tempat semenjak tempat tersebut sepi hingga ramai. Dari sebuah lokasi yang biasa menjadi pusat pemerintahan maupun pusat pencarian kerja. Komunitas/kelompok asli kota biasanya sebagai tuan tanah yang memiliki harta akibat perdagangan tanah untuk dijadikan lokasi perkantoran dan industri.
Kedua, keompok pendatang. Kelompok ini adalah masyarakat disekitar kota atau jauh dari kota yang memiliki gambaran untuk memperjuangan perubahan kehidupan. Mereka rata-rata terhimpun dalam komunitas pelajar/mahasiswa, pekerja/pengusaha dan pengunjung kota. Kelompok ini menambah padat lingkungan perkotaan dengan tinggal di perumahan sendiri maupun nge-kost dikontrakan atau tempat tinggal sejenis untuk jangka waktu yang tak terhitung.
Ketiga, kelompok bawaan. Kelompok bawaan adalah orang perorang yang dibawa baik oleh penduduk asli kota maupun penduduk pendatang dengan alasan tertentu. Kebiasaan penduduk “bawaan” terjadi pada saat arus balik saat liburan juga lebaran. Ya, saat ini hampir di seluruh kota di indonesia akan mengalami pertumbuhan penduduk hinga berlipat ganda. Terlebih itu Ibu Kota (jakarta) maupun ibukota provinsi.
Persoalan rencana tempat tinggal dan tata kelola wilayah setiap tahun akan bertubrukan dengan peningkatan jumlah penduduk. Pertumbuhan (bukan) karna peningkatan angka kelahiran melainkan pertumbuhan penduduk “bawaan” saat arus balik seperti saat ini. Persoalan kepadatan penduduk menumbuhkan pertanyaan dibenak pemerhati lingkungan dan tata kelola kota. Apa solusi dari kepadatan kota yang berdampak pada seluruh kajian sosial?
Peran Pemerintah
Sentralisasi pemerintahan mengimingi para warga negara untuk mengunjungi. Kunjungan yang menumbuhkan keinginan untuk menetap dan tinggal serta membangun kelurga. Sentralisasi pemerintahan berdampak pada pemusataan kegiatan pemerintah hingga mengundang pengusaha (besar, menengah dan kecil) ikutan membangun usaha disekitaran perkantoran pemerintah. Burgess (1925) dengan Teori Konsentrinya menyatakan bahwa Daerah Pusat Kota atau Central Business District adalah pusatu kota yang letaknya tepat di tengah kota dan berbentuk bundar yang merupakan pusat kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik, serta merupakan zona dengan derajat aksebilitas tinggi dalam suatu kota. Konsep ini terbagi atas 2 (dua) bagian, Pertama, bagian paling inti atau Retail Business District dengan kegiatan dominan pertokoan, perkantoran dan jasa; kedua, bagian luarnya atau Wholesale Business District yang ditempati oleh bangunan dengan peruntukan kegiatan ekonomi skala besar, seperti pasar, pergudangan (wharehouse) dan gedung penyimpanan barang.
Dewasa ini, Usaha perhotelan, kuliner, pendidikan, olahraga serta industri menambah luas wilayah sentralisasi pemerintahan. Hal ini terlihat diseluruh kota di indonesia termasuk DKI Jakarta. Tata kelola dan wilayah amburadul merusak keindahan hingga menambah beban kerja pemerintah. Selain itu, bangunan baru terus bertumbuhan akibat kedatangan tamu bawaan arus balik. Pertumbuhan ini mengusik Teori Konsentriss Burgess karna memang Pemerintah tidak memiliki konsep tata kelola yang menjamin kenyamanan kota hingga puluhan tahun. Paling-paling tata kelola kota berubah-ubah setiap 5 (lima) tahunan sesuai dengan pergantian pemimpin kota. Maka, jangan berkeluh kesah jika kota-kota di inonesia terlihat tidak rapi, sering banjir, macet dan pelbagai persoalan kriminalitas lainnya.
Pemerintahan Pusat, Provinsi, Kotamadya dan Kabupaten kedepan harus memikirkan langkah-langkah untuk menyebarluaskan prospek perubahan nasib kehidupan rakyat. Artinya, perubahan kehidupan bukan sebatas hidup di kota melainkan diseluruh nusantara. Pembangunan sektor pendidikan dan ekonomi harus disetarakan agar pertumbuhan penduduk akibat angka kelahiran maupun pengunjung tambahan tidak menambah kepadatan kota.
Pembangunan sektor pendidikan dan ekonomi dinilai dapat mensejahterakan rakyat secara nasional sekaligus menyelesaikan persoalan dan sekelumit dilema kehidupan kota. Sekolah Tinggi apakah itu universitas, institut, akademi, dan sekolah tinggi harus diletakkan disetiap daerah. Jika daerah telah memiliki kampus sendiri, Pemerintah wajib memperhatikan dan mengembangkan serta membangun sarana prasarana agar menumbuhkan minat belajar masyarakat daerah tanpa harus mider dan takut tak meraih prediket mahasiswa kota.
Sektor pendidikan termasuk penyumbang tetap terhadap kepadatan penduduk kota. Gerakan ini menguat setiap tahun saat para pelajar/mahasiswa membawa cerita indah kehidupan kota saat liburan. Kisah kasih inilah yang menumbuhkan angka arus balik dan kunjungan tahunan dari desa ke kota. Saat Pemerintah memusatkan perhatian pada pembangunan kampus-kampus di daerah. Harapan pertumbuhan penduduk dari komunitas pelajar/mahasiswa bisa berkurang. Selain itu, Pemerintah akan menumbuhkan sektor perekonomian menengah di setiap daerah akibat pemusatan pendidikan di daerah.
Di lain sisi, pertumbuhan ekonomi sinergis dengan pertumbuhan bangunan kantor serta industri. Pemerintah dapat mengeluarkan peraturan baru yang mengharuskan setiap perusahanan nasional dan multinasional untuk membangun perusahaan pusatnya di beberapa daerah. Penulis menggambarkan bahwa kantor pusat di jakarta sebatas kantor pimpinan tertinggi yang tidak harus memakan tanah dalam luasan tertentu akibat kemegahan gedungnya. Pembangunan kantor pusat di wilayah juga bertujuan meningkatkan tatanan kehidupan sosial di daerah. Jangan sampai daerah hanya sebatas tempat pengolahan berbagai barang dan hasil bumi tanpa mendapatkan keuntungan sosial berupa keindahan bangunan serta kehidupan sosial “kota”.
Terakhir, kepadatan kota akibat arus balik memang tidak sebatas persoalan sektor pendidikan dan ekonomi (usaha). Peningkatan arus balik juga bukan satu-satunya penyebab amburadulnya tata kelola wilayah dan pembangunan. Akan tetapi, arus balik menjadi salah satu penyumbang tetap tahunan untuk persoalan kepadatan. Bertambahnya penduduk akan menambah bangunan tempat tinggal, meningkatkan persaingan usaha kecil dan menengah, menumbuhkan angka pembelian kendaraan bermotor, mengecilkan ruas jalan akibat kemacetan, menumbuhkan kriminalitas akibat tidak bekerja. Apa pemerintah membiarkan padatnya kota??

OLEH ANDRIAN HABIBI
Penulis merupakan Ketua Bidang Pembinaan Anggota (PA) BADKO HMI SUMBAR, Beraktifitas di Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Sumatera Barat dan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Sumatera Barat.


Share:

0 komentar:

Posting Komentar