Rabu, 19 Agustus 2015

KEPALA DAERAH TAK JADI

KEPALA DAERAH TAK JADI

oleh Andrian Habibi


Tetap sudah calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota kemarin (28 juli 2015) di KPU masing-masing. Perdebatan opini mereka-reka pasangan calon telah usai, habis tuntas dengan pendaftaran di KPU. Ada yang head to head dan ada yang beragam antara tiga atau empat pasangan calon. Mari kita terima saja pencalonan para peminat kekuasaan daerah ini.
Mereka lah yang memang calon sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Pasal 1 angka (3) memuat bahwa yang dimaksud dengan calon Gubernur dan Wakil Gubernur adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi.
Para pengamat diperbolehkan berpendapat untuk memberikan alasan-alasan dengan dasar pemikiran masing-masing terhadap bakal calon yang sudah mengaku calon yang akhirnya tidak jadi calon peserta pilkada. Rayuan indah asyiknya berpilkada telah usai menghambur-hamburkan uang para kontestan “kampanye kepagian” yang gagal berpartisipasi sebagai calon. Etisnya, pengamat politik baik akademis, praktisi atau bahkan rakyat penghuni tetap “ota lapau” membiarkan mereka yang tak jadi calon untuk menenangkan diri sembari menghitung jumlah pengeluaran akibat kampanye kepagiannya. Entah berapa jumlah uang yang dikeluarkan para bakal calon kepala daerah “tak jadi” ini?
Biarkan lah mereka merenung pengeluarkan “kecil” untuk baliho, spanduk, bantuan ini dan itu kepada masyarakat serta pembentukan tim relawan pemenangan. Dana yang “sia-sia” ini bisa kembali walaupun sangat pahit untuk dilupakan. Bila dirujuk kepada lagunya Cita Citatata, pengeluaran kampanye kepagian ini bukan lagi “Sakitnya tu disini” tapi sudah mengarah ke “Sakitnya tu dimana-mana”.
Sudahlah malu tak jadi calon partisipan pilkada, uang pun habis lenyap tanpa bekas, sekarang sampah “kampanye kepagian” berupa baliho dan spanduknya pun membisu. Ntah siapa yang bertanggungjawab untuk mengumpulkan sampah-sampah kampanye kepagian ini. Jika dibiarkan baliho dan spanduk “calon tak jadi” ini tetap gagah berani berserakan di tiang reklame maupun pohon-pohon akan mengusik hati baik si “calon tak jadi” juga para simpatisannya.
Di lain sisi, pepatah “sekali layar terkembang pantang surut kebelakang” telah menjadi salah satu prinsip hidup rakyat indonesia. Satu kalimat penyejuk jiwa pembangkit gelora semangat perjuangan takkan lekang dimakan waktu dan usia. Begitu pula para “Calon Tak Jadi” ini, sudah sepatutnya membuka diri menguatkan hati merelakan semua yang telah terjadi. Harusnya mereka mengikuti saran Dewa19, “hadapi dengan senyuman” atas apapun yang telah ditetapan dijagat perpolitikan Pilkada.
Adapun langkah patriot yang harus dilaksanakan oleh para “Calon Tak Jadi” ini antara lain; Pertama, “Calon Tak Jadi” harus menghimpun kekuatan simpatisan dan relawan untuk menguatkan hati mereka. Perjuangan belum usai, bisa dikuatkan sebagai pemantau pilkada atau dialihkan menjadi tim sukses memenangkan “calon jadi” sesuai yang mendaftar di KPU. Jangan sampai gara-garak tak jadi calon partisipan pilkada melekatkan pandangan buruk bahwa para simpatisan dan relawan pemenangan hanya diperuntukkan disaat kepentingan para bakal calon terpenuhi. Sesuai dengan nasehat minangkabau, para “Calon Tak Jadi” harus “kok tibo tampak muko kok pai nampak pungguang” agar para pendukung bisa “malapehan jo muko nan janiah sarato hati nan suci”.
Kedua, “Calon Tak Jadi” harusnya menggenggam prinsip “berani bertindak berani bertanggungjawab”. Semua sampah kampanye kepagiannya berupa baliho dan spanduk yang telah dipasang untuk segerak dicopot sendiri. Jangan biarkan kepedihan tidak berpartisipasi sebagai calon di pilkada menumbuhkembangkan menjadi kekecewaan yang mendalam. Simpatisan dan relawan pemenangan yang telah dikumpulkan dapat diberikan pengertian untuk membersihkan sisa-sisa perjuangan. Karena Bawaslu baru bisa bekerjasama dengan Pemerintah Daerah sewaktu “masa tenang” paska tahapan kampanye pilkada untuk membersihkan seluruh alat peraga kampanye. Pemimpin seharusnya bertanggungjawab atas semua tindakannya dan tidak meninggalkan pekerjaan yang tidak selesai kepada orang lain.
Ketiga, para “Calon Tak Jadi” harus tetap berpartisipasi dalam Pilkada dengan cara mengawal jalannya tahapan pilkada. Peran kita bersama adalah mengawal pilkada badunsanak untuk menghasilkan pemimpin daerah berintegritas. Jangan biarkan KPU, Bawaslu/Panwaslu, Calon Kepala Daerah dan Mesin Politik bekerja sendirian mensukseskan pilkada ini. Gerakan pengawalan pilkada akan meningkatkan popularitas “Calon Tak Jadi” sebagai seorang pemimpin yang baik walau tak jadi memimpin daerah.
Calon tak jadi yang berniat menjadi pemantau dapat bekerja sama dengan Koalisi Masyarakat Sipil Sumatera Barat yang berniat melaksanakan program “Kawal Pilkada” dengan fokus kepada : Pertama, ‘Kawal’ Penyelenggara; mengawasi dan memberikan masukan terhadap laporan dana kampanye pasangan calon, mengawasi penggunaan APBD untuk pilkada, implementasi logistik terkait pencetakan Alat Peraga Kampanye selama Pilkada yang ditanggung oleh Pemerintah dan dilaksanakan oleh KPU, pengawasan dan penghitungan suara, penanganan kasus pilkada, tindak pidana kode etik penyelenggara pilkada, dan kegiatan lainnya;
Kedua, ‘Kawal’ Calon dengan program kegiatan pengawasan sumber dan jumlah serta penggunaan dana kampanye yang didaftarkan pasangan calon kepala daerah kepada Penyelenggara Pilkada, menjamin penurunan kampanye hitam (ilegal) yang tak sesuai dengan aturan KPU, kemungkinan penggunaan alat fasilitas negara dalam kegiatan pemerintahan yang sulit membedakan apakah mengatasnamakan sebagai pemimpin pemerintahan daerah atau sebagai salah satu pasangan calon pilkada, pengawasan media sosial resmi pendukung pasangan calon agar terbentuk budaya politik etis di wilayah media elektronik, pengawasan kemungkinan gratifikasi, money politik, dan mobilisasi pemilih;
Para Calon Tak Jadi memang sangat diragukan untuk bersama-sama Koalisi Masyarakat Sipil untuk sukses “Kawal pilkada”. DPP Parpol tempatnya mengabdi sebagai kader partai sudah pasti mengintruksikan untuk mendukung salah satu pasangan calon kepala daerah. Kalau berani melawan, ancaman PAW nya sebagai Anggota Dewan Terhormat bisa datang kapan saja.
Akhirnya, kita semua bisa mengambil hikmah dibalik perjuangan para “Calon Tak Jadi”. Bahwa dalam berdemokrasi dan memainkan peran politik baik di Pemilu maupun Pilkada Serentak kita harus memiliki Political Cost demi menyiapkan sarana dan prasarana politik. Jalinan silaturahmi politik dari daerah hingga ke pusat untuk mengamankan posisi di komunitas (partai). Yang lebih penting, memiliki mental yang kuat bila masuk kategori “Calon Tak Jadi” atau sudah jadi calon tapi kalah. Jangan sampai kekecewaan dalam berpolitik menginapkan kita di rumah sakit jiwa. Semoga saja tidak.


Oleh Andrian Habibi,
Penulis Ketua Bidang Pembinaan Anggota Badan Koordinasi Himpunan mahasiswa Islam (Badko HMI) Sumbar dan beraktifitas di lembaga Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Sumbar dan Komite Independen Pemantau pemilu (KIPP) Sumbar.

Penulis beralamat di Jln. Belanti Barat VII, No. 101, Kel. Lolong Belanti, Kec. Padang Utara, Kota padang. No HP : 085364472778, Telp : (0751) 41062, No HP : 0853  6447  2778,
Share:

0 komentar:

Posting Komentar