Minggu, 30 Agustus 2015

PENGUATAN EKONOMI KELAUTAN

PENGUATAN EKONOMI KELAUTAN
(KADO HARI JADI 70 TAHUN INDONESIA)
Oleh Andrian Habibi

7000 kapal mondar mandir setiap hari. Mengambil ikan secara ilegal. Jika mereka tidak bisa dihentikan. Tenggelamkan, tenggelamkan, tenggelamkan. Presiden RI Bapak Ir. Jokowi Widodo
TVRI nasional mewancarai Presiden ke-7 Indonesia untuk mengetahui pandangan sang Bapak Bangsa dalam melihat indonesia yang akan menghampiri usia ke-70 tahun. Salah satu jawaban dari sekian banyak pertanyaan yang harus dijawab. Presiden dengan tegas mengintruksikan kepada Menteri Keluatan Susi untuk tegas terhadap 7000 kapal yang masuk ke indonesia dan mengakibatkan kerugian negara sebesar 300 triliun rupiah. Tegas dalam artian tindakan pasti dan kabar penakut agar maling-maling dilaut tidak berani masuk sembarangan dilaut indonesia.
Apa sebabnya? Poros maritim yang kuat harus dimulai dengan penguatan kedaulatan terhadap air. Konstitusi indonesia yang termuat pada pasal 25A UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa : “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah suatu negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang”. Penguatan makna kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 43 tahun 2008 yang menegaskan bahwa : “Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai wilayah negara adalah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah dibawahnya, serta ruang udara diatasnya, termasuk seluruh kekayaan yang terkandung didalamnya.
Indonesia yang terdiri dari 17.000 pulau dan wilayahnya 2/3 air harus memamfaatkan dan menjaga kedaulatannya terhadap laut. Konstitusi Indonesia dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI tahun 1945, kembali menegaskan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Kekayaan sumber daya alam termasuk air dan yang terkandung di dalamnya diatur dan dikelola oleh pemerintah demi memakmurkan rakyat Indonesia. Aturan ini mengharuskan Pemerintah untuk berkewajiban mengelola sumber daya alam termasuk laut demi memenuhi hak rayat untuk dimakmurkan.
Ikan dan Garam
Presiden melihat potensi laut akan menumbuhkan kedauatan indonesia dengan serta merta menumbuhkan pertumbuhan ekonomi dari sektor perikanan. Awalnya, Kementrian Perikanan dan Keluatan menguatkan pengamanan terhadap laut Indonesia. Saat terjadi persoalan hubungan internasional saat melaksanakan kerja yang tegas dengan menenggelamkan kapal asing yang telah lama mencuri harta kekayaan laut indonesia. Maka, pemerintah siap dan siaga untuk meyakinkan hubungan diplomasi takkan terganggu oleh penguatan pengamanan akan laut indonesia beserta isinya.
Setelah itu, pemerintah akan mengupayakan nelayan-nelayan nusantara memiliki peralatan nelayan yang mumpuni. Kapal beserta perlengakapan yang baik serta lebih modern. Program penguatan nelayanan yang bahagian dari potensi hulu harus dibarengi dengan penguatan hilir. Maksudnya, saat nelayanan mendapatkan hasil tangkapan yang banyak. Pemerintah harus bisa memfasilitasi pembangunan usaha industri dibidang pendinginan ikan. Usaha pendinginan ikan akan membuka lapangan kerja baru bagi keluarga nelayanan. Tujuannya, nelayan dan penduduk pesisir pantai akan mendapatkan penghasilan baik dari hasil laut dan pantai.
Program penguatan perekonomian ini dilanjutkan dengan program pencarian pasar bagi ikan-ikan hasil tangkapan nelayanan indonesia. Baik itu pasar nasional dan perdagangan internasional. Pemerintah berupaya menjalin hubungan diplomasi perikanan dengan negara-negara yang membutuhkan ikan-ikan indonesia. Pasar baru merupakan tantangan indonesia, karna jamak dikenal bahwa duta indonesia belum memperlihatkan kinerja secara komunikasi internal dengan kementrian terkait. Duta besar indonesia juga kurang menguatkan program pemerintah sebagai agen marketing hasil bumi indonesia yang baik.
Di lain sisi, potensi laut indonesia termasuk adalah garam. Cukup ambil air laut dan keringkan. Dia akan berubah menjadi garam. Bukankah garam berasal dari laut. Lalu kenapa indonesia yang wilayahnya 2/3 laut harus mengimpor garam? Sungguh miris kalimat ini keluar dari mulut raykat yang tidak memahami bahwa pemerintah sedang berusaha menjalin diplomasi antar negara. Mengimpor garam bukan kebijakan baik tapi cukup menjadi perdebatan sekali seumur hidup. Menteri Susi sempat mengutarakan bahwa Indonesia memiliki sekitar 300an petani garam yang berupaya mengelola hasil laut indonesia untuk memajukan perekonomian bangsa dari sektor garam.
Potensi garam yang berasal dari laut indonesia membutuhkan kepedulian pemerintah di sektor industri hasil laut. Kebijakan pemerintah harus dievaluasi dan hasilnya wajib diketahui oleh rakyat. BUMN yang mengelola industri garam sewajarnya diberikan peringatan keras untuk memenuhi kebutuhan nasional akan garam. Penguatan PT. Garam bersama-sama dengan peningkatan sumber daya petani garam menjadi prioritas pemerintah. Tujuannya agar diskusi “impor garam” tak terdengar lagi dan beralih pada diskusi “ekspor garam”.
Selamat menua Indonesiaku yang ke-70 tahun. Usia yang lebih dari cukup untuk belajar mengelola luat nusantara. Pengelolan sumber dayam alam laut menjadi salah satu jalan bagi Pemerintah dalam pengentaskan kemiskinan dan menutup mulut para pengusaha impor yang bisa jadi telah memberikan uang “tanhkyou” kepada tikus-tikus berdasi. Semoga kedaulatan dan penguatan perekonomian laut Indonesia mengembalikan posisi Indonesia menjadi Negara Maritim Terkuat.


Oleh Andrian Habibi,
Penulis Ketua Bidang Pembinaan Anggota Badan Koordinasi Himpunan mahasiswa Islam (Badko HMI) Sumbar dan beraktifitas di lembaga Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Sumbar dan Komite Independen Pemantau pemilu (KIPP) Sumbar.

Beralamat di Jl. Belanti Barat VII, No. 101, RT 06 / RW 04, Kel. Lolong Belanti, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat. Telp : (0751) 41062, No HP : 0853  6447  2778. Bank Syariah Mandiri  KCP Ulak Karang, Padang, No Rekening : 7054533033
Share:

0 komentar:

Posting Komentar