Kamis, 10 September 2015

HAK ISTIMEWA KONVOI MOGE

HAK ISTIMEWA KONVOI MOGE
Oleh Andrian Habibi
MOGE adalah singkatan dari kendaraan bermotor roda dua gede/besar. Mode hanya dimiliki oleh orang-orang yang berpenghasilan tinggi karna harganya diatas puluhan juta bahkan sampai ratusan juta. Si kaya boleh saja memiliki MOGE, toh yang dibelanjakan untuk bisa menaiki MOGE kan uang pribadi. dana hasil jerih payah yang dihambur-hamburkan untuk menjaga gengsi kelompok. Biaya yang dihabiskan untuk menggeber (membawa jalan) MOGE tak tanggung-tanggung bisa jutaan. Terlebih jika membawanya sambil bergerombolan atau yang sering disebut dengan konvoi.
Pengendara MOGE akan lebih mengasikkan jika konvoi dengan rekan-rekan pemilik MOGE. Hal ini sebagai pembuktian jati diri (eksistensi) seorang lelaki sejati, pengendara motor. Akan tetapi, jika MOGE sudah konvoi, aturan pun lumrah dilanggar. Hal semacam ini sempat menghebohkan di Sleman D.I. Yogyakarta. Konvoi MOGE yang dikawal pihak kepolisian harus berhenti saat lampu merah karena dihadang oleh seorang penegak aturan bernama Elanto Wijoyono pada tanggal 14 agustus 2015. Elanyo Wijoyono berani mengambil sikap menghentikan para pecinta MOGE denganr alasan konvoi MOGE melanggar aturan.
Ya, kesombongan MOGE seharusnya tidak diakomodir oleh pihak kepolisian. Konvoi MOGE di Sleman maupun di daerah lain melanggar ketentuan pasal 134 huruf (g) Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Pengguna Jalan. Ketentuan ini menyatakan bahwa “Konvoi dan/atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia”.  Makna “ketentuan tertentu” pada pasal 135 huruf (g) tersebut adalah “kepentingan yang memerlukan penanganan segera, antara lain kendaraan untuk penanganan ancaman bom, kendaraan pengangkut pasukan, kendaraan untuk penanganan huru hara, dan kendaraan untuk penanganan bencana alam”.
Keistimewaan MOGE
Konvoi MOGE yang menggemparkan tersebut menggugah hati rakyat pengguna dan pemamfaat jalan. Karna hak untuk menggunakan jalan merupakan hak publik, artinya walaupun dengan pengecualian, publik harus diutamakan. Pengutamaan publik bisa lebih menjurus pada pemaknaan “ketentuan tertentu” dalam peraturan pengguna jalan. Pecinta MOGE yang sudah tentu orang berduit bisa memasukkan surat untuk pengawalan pihak kepolisian dengan sedikit biaya untuk proses pengawalan tersebut. Pengguna MOGE dibantu atas dasar “ketentuan tertentu” bahwa pergerakan MOGE menjadi salah satu program pengawalan dengan voorijder.
Konvoi MOGE dengan jumlah ratusan unit menjadi sisi lain kemewahan sebahagian rakyat indonesia. Bahwa dibalik carut marut politik bangsa, masih ada juga orang kaya yang memiliki kendaraan berharga ratusan juta. Pengawalan layaknya tamu kenegaraan ini menjadi suatu kebanggaan hingga dinilai sudah benar untuk dikawal. Mereka adalah wajah sukses penggiat usaha/bisnis di Indonesia. Kesuksesan mereka membuka ruang untuk dilayani sebagai prioritas utama.
Konvoi MOGE memiliki beberapa keistemewaan selain yang pertama pengawalan voorijder. Kedua, Konvoi MOGE bebas menggeber hondanya dengan kecepatan tinggi dan meminggirkan kendaraan bermotor pengguna jalan lainnya. Bisingnya suara MOGE menjadi hadiah bagi penduduk ditepi jalan pengganti musik orgen atau kesenian lain. Ketiga, bebas menerobos lampu merah dan menghentikan pengguna jalan lain walau di sisi lainnya sudah memperlihatkan warna hijau. Mau lampu merah, kuning atau hijau semuanya dianggap hijau. Lanjut terus dan biarkan kegagahan diatas MOGE menghambat kendaraan lain untuk melaju. Keempat, konvoi MOGE juga bebas menggunakan atribut kendaraan sesuai dengan sekehendak hati tanpa harus memikirkan dampak buruk seandainya terjadi kecelakaan lalu lintas. Berpasangan akan lebih menarik hingga menguatkan kesan kelaki-lakian.
Menegakkan Aturan
Selain keistemewaan konvoi MOGE, ada sisi semangat kepahlawanan pembela hak publik oleh Elanto Wojoyono. Semangat penegakan aturan tertib menggunakan jalan patut dicontoh dan ditiru. Sendirian dan beralatkan sepeda bisa menghentikan konvoi MOGE saat lampu merah menyala tanda pengendara motor wajib berhenti. Karna Konvoi MOGE bukanlah konvoi penanganan ancaman bom malah gerombolan yang membuat bon suara perusak gendang telinga. Konvoi  bukan juga kendaraan pembawa pasukan bersenjata atau pembawa pasukan anti huru hara. Mereka bahkan yang menjadi gerombolan yang membuat ketidaktenangan dan ketidaknyamanan dalam berlalu lintas. Konvoi bukan juga kendaraan untuk penanganan bencana alam. Malah mereka membuat bencana dengan menghambat jalan orang lain dan mengharuskan pengguna jalan lain menunggu hingga konvoi berakhir. Wajarlah, Elanto berhak meraih penghargaan penegak aturan lalu lintas oleh Presiden atas keberanian dan kesungguhan niat menjaga dan mempertahankan kepatuhan terhadap aturan menggunakan jalan.
Siapapun dengan kekuataan apapun bila tidak sesuai dengan “ketentuan tertentu” dalam pasal 134 huruf (g) UU 22/2009, wajib berhenti saat lampu merah. Alasan ketertinggalan rombongan tidak serta merta harus menganggu pengguna jalan lain. Terlebih aturan ini dikuatkan oleh Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan tertentu dan Penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas. Pasal 4 ayat (1) menyatakan “pengaturan lalu lintas dalam keadaan tertentu dilakukan saat lalu lintas tidak berfungsi untuk kelancaran lalu lintas yang disebabkan antara lain (huruf b) adanya pengguna jalan yang diprioritaskan”. Frase “ketentuan tertentu” yang ditambah dengan “antara lain” jelas tidak menyatakan konvoi MOGE sebagai bentuk perlakuan khusus oleh pihak kepolisian.
Penulis mengharapkan adanya revisi terhadap UU No 22 tahun 2009 sekaligus Perkapolri No 11 tahun 2012. Tujuannya agar tidak ada dasar penafsiran semaunya. Janagan sampai Presiden mengeluarkan Perppu hanya untuk mengatur tata cara berkendara dan menggunakan jalan yang baik dan benar. Karena, Penafsiran dengan berdasarkan frase “lemah” bisa berdampak pada ketidaktegasan Pemerintah dalam mengupupayakan hak-hak manusia terkait penggunaan jalan. Bahwasanya setiap warga negara indonesia berhak menggunakan jalan dengan sendirian maupun berkelompok/konvoi.
Aturan ini harus ditegaskan dengan memuat ketentuan yang mengatur kepastian dan kejelasan seperti; (1) pengguna jalan berhak dikawal oleh pihak kepolisian dengan syarat mengurus permohonan pengawalan dan menyertakan data jumlah pengendara, kendaraan, jalur dan jarak tempuh; (2) pengawalan dilakukan dengan mengutamakan kesalamatan baik bagi pengendara dalam rombongan/konvoi maupun pengguna jalan lain, (3) konvoi kendaraan harus mematuhi peraturan dan rambu-rambu lalu lintas seperti berhenti saat lampu merah dan tidak memacu kendaraan melebihi kecepatan yang diatur; dan (4) pengendara konvoi harus menggunakan pakaian yang bisa menjaga diri dari cedera berat apabila terjadi kecelakaan lalu lintas.
Akhirnya, pengguna jalan baik perseorangan maupun berkelompok atau berombongan akan saling hormat menghormati. Pengguna jalan yang baik akan patuh dan taat dengan perauturang yang berlaku. Saat aturan dilemahkan demi memprioritaskan sebahagian besar atau kecil suatu kelompok. disaat itulah aturan berdiri harus dikuatkan demi keadilan sosial dan etika berkendara. Kedepan, Konvoi akan lebih banyak dilaksanakan dan diterima sebagai bentuk penjelajahan nusantara. Selamat berkendara dan jangan lupa membawa SIM serta STNK, wanti-wanti bila kena tilang.

OLEH ANDRIAN HABIBI

Penulis merupakan Ketua Bidang Pembinaan Anggota (PA) BADKO HMI SUMBAR, Beraktifitas di Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Sumatera Barat dan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Sumatera Barat juga Koalisi Kawal Pilkada.
Share:

0 komentar:

Posting Komentar