Sabtu, 17 Oktober 2015

Barabuik Sekretaris KPU

Barabuik Sekretaris KPU
Oleh Andrian Habibi
Anggota PBHI dan KIPP Sumbar serta Koalisi Kawal Pilkada
Jabatan oh jabatan. Nikmatnya menjabat tak kuasa menahan nafsu kuasa. Alasan apapun takkan diterima. Harus terus menjabata kalau perlu hingga akhir usia. Jabatan meninggikan status sosial. Memperkuat harkat dan martabat sosial. Siapa yang menjadi pejabat, dia akan terhormat. jika sudah tak menjabat, jangan harap terpandang. Umum seperti itu lah kehidupan bermasyarakat.
Jabatan yang terbiasa diemban ini menjadi dilema oleh penyelenggara pilkada di Kabupaten Pasaman. Pemberitaan terkait posisi sekretaris KPU Kabupaten Pasaman hangat. Panas tak kunjung mendingin, bak air mendidih, panasnya bisa menghabiskan air dalam periuk di atas tungku api “kepemilikan” jabatan.
Pemberhentian Sekretaris KPU Kabupaten Pasaman berdasarkan SK Sekjen KPU bernomor 509/kpts/Setjen/tahun 2015 tertanggal 9 september 2015. Pupus sudah pertemanan antara sang sekretaris bersama komisioner KPU. Alasan pembenar berupa hasil Audit Inspektorat menjadi kunci pembebastugasan ini.
Perdebatan peraturan perundang undangan pun tek pelak menjadi buah bibir. Penyedap rasa penguat berita. Penulis menilai persoalan sekretaris KPU harus di lihat dengan sangat terbuka. Tulisan “Urgensi Sekretaris KPU Kota Padang” yang di muat oleh media lokal sumbar merupakan ihwal “cakak” jabatan sekretaris. Sama tapi berbeda, sama-sama membahas sekretaris beda dalam kasus.
Sekretaris KPU yang di atur dalam UU Nomor 15 tahun 2011 menjelaskan posisi sekretaris secara jelas. Seleksi, penetapan dan proses pergantian sekretaris seharusnya tidak dipermasalahkan. Jika merasa tidak senang? Sudahi saja, laporkan ke pihak berwenang dengan alasan mencermarkan nama baik berdasarkan “ketertutupan” hasil audit inspketorat. Seandainya benar audit dilihat mantan sekretaris bermasalah dan tidak menjunjung asas “keterbukaan informasi” yang berkeadilan.
KPU Kota Padang dan Kabupaten Pasaman merasakan dilematisnya sekretaris. Maka hal-hal seperti ini semstinya diselesaikan dengan sangat cepat, tepat dan terbuka. Langkah pemberhentian atau pengangkatan sekretaris memiliki celah. Mekanisme atau prosedur seleksi, pengangkatan, pemberhentian sekretaris KPU wajib dibenahi. Tidak ada manusia yang jatuh ke lobang yang sama kecuali keledai. Ataukah memang sengaja lobang ini dibuat oleh pembuat aturan agar menjadi salah satu jurus penghambat tahapan pilkada.
Selain itu, perlu dipahami menjatuhi sanksi harus terbuka. Alasan “kerahasiaan” pun hilang bila proses audit dan SK Sekjen KPU keluar. Ingat-ingat, Sekali tertutub maka kabut asap transparansi dan akuntabilitas akan menghitam. Dia menutupi awan komitmen integritas penyelenggara pemilu/pilkada.
Jabatan memang jatah (karunia) Tuhan yang bisa diambil kapan saja. Manusia hanya berikhtiar sedaya upaya. Manusia berkewajiban untuk memperkuat diri agar impian menduduki jabatan lebih mudah dalam merealisasikan takdir. Paska itu, ilmu Keikhlasan dan kesabaran mesti dipupuk setiap hari agar tidak stres bila kekuasaan terengut.
Akhirnya, mari bersama-sama menyukseskan pilkada 2015 berintegritas. Jauh dari persoalan teknis dan jabatan. Mengedepankan transparansi serta akuntabilitas. Membuka ruang diskusi dan pemahaman bukan intervensi atau penghakiman. Jangan emosi dikedepankan hingga proses pilkada hampir-hampir tersandung. Jika tidak menerima suatu ketetapan. Negara ini dalam konstitusinya mengakomodir langkah-langkah hukum bagi setiap warga Negara Indonesia.


Oleh Andrian Habibi,
Penulis beraktifitas di lembaga Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Sumbar dan Komite Independen Pemantau pemilu (KIPP) Sumbar serta tergabung dalam KOALISI KAWAL PILKADA.
Penulis beralamat di Jln. Belanti Barat VII, No. 101, Kel. Lolong Belanti, Kec. Padang Utara, Kota padang.
Share:

0 komentar:

Posting Komentar