Selasa, 06 Oktober 2015

DILEMA PANEL AHLI

DILEMA PANEL AHLI
OLEH ANDRIAN HABIBI

Keterbukaan uji kelayakan atau Transparancy Of Fit And Proper Test masih saja diragukan oleh sebahagian kalangan, termasuk penulis. Uji kelayakan bak agenda pengharapan saat kita berlutut sembari berdoa untuk meraih komisioner yang terbaik demi penguatan lembaga. Terlebih bila kita mengharapkan yang terbaik dari calon pimpinan KPK hasil kerja Panitia Seleksi “Srikandi” bentukan Presiden.
Saldi Isri dalam tulisannya “Paradigma Baru Uji Kelayakan” (Kompas, 19/9/2015) mengemukakan pentingnya panel ahli dalam uji kelayakan. Guru Besar HTN Unand ini menuliskan “…..panel ahli berguna untuk membantu Komisi III dalam menyelusuri dan mendalami pemahaman calon dengan posisi sentral KPK sebagai lembaga yang diberi wewenang khusus dalam memberantas korupsi.”
Sepakat bahwa Panel ahli menjadi penting dengan segala keharusan yang mempertegas tujuan keberadaan. Panel Ahli menjadi salah satu tawaran untuk membantu Komisi III melihat dengan jernih sepak terjang calom pimpinan KPK. pengalaman hidup dan pandangannya terhadap lembaga KPK dinilai perlu untuk lebih diketahui lebih mendalam. Setidaknya, pandangan panel ahli bisa menambah penilaian yang telah diberikan oleh srikandi pansel KPK.
Tetapi, keberadaan panel ahli seakan-akan memunculkan keraguan akan hasil seleksi capim KPK. Pandangan lain bisa bermunculan bahwa Srikandi Pansel KPK memiliki celah yang harus ditambal oleh para panel ahli. Bukankah Srikandi tersebut telah bekerja keras dalam melaksanakan tahapan capim KPK? hiruk pikuk tahapan seleksi sudah biasa. Kita telah terbiasa menerima putusan anggota dewan yang terhormat walau sering terlihat ikhlas tapi tak rela.
Kembali kepada panel ahli, pandangan Saldi Isra menjelaskan “….panel ahli juga dapat menelusuri bagaimana calon menempatkan KPK dalam relasi dengan lembaga penegak hukum lain, terutama kepolisian dan kejaksaan”. Maka, panel ahli akan terlihat sebagai ahli yang mampu meramal eksistensi KPK dari sudut pandang seluruh capim KPK. dilema yang muncul adalah apakah hasilnya akan menguatkan harmonisasi KPK dengan lembaga penegak hukum atau malah sebaliknya.
Jika jawabannya menguatkan eksistensi KPK dan mampu menjalin kemesraan dengan Kepolisian serta Kejaksaan. Sungguh tepat lah panel ahli menjadi penguat proses penentuan Pimpinan KPK oleh Komisi III. Seandainya, panel ahli memberikan hasil bahwa siapapun pimpinan KPK, hubungan dengan lembaga penegak hukum khususnya kepolisian dan kejaksaan tidak harmonis. Bagaimana Komisi III menyikapinya? Sudah lah susah-susah mencari capim KPK, malah diragukan kemampuan komunikasinya memnjalin hubungan baik dengan pihak lain.
Penulis sebagai masyarakat kecil yang awam dengan separangkat keraguan memang ngeyel. Rakyat kecil juga banyak yang ngeyel dengan semua tahapan seleksi capim KPK. kengeyelan ini tak bermaksud memberikan penilaian terhadap pandangan terhadap “Paradigma Baru Uji Kelayakan”. Hanya saja, kebutuhan akan panel ahli masih harus dijelaskan lebih detail. Pertanyaan yang muncul antara lain; Siapa saja penel ahlinya? Bagaimana struktur dan teknis bekerjanya?
Perihal Sang Ahli
Panel ahli dengan kegunaannya yang disampaikan oleh Saldi Isra mengemban amanah yang begitu berat. Mereka harus siap menghasilkan catatan terbaik agar Komisi III tidak salah dalam memilih. Disini kita meminggirkan kemungkinan-kemungkinan komunikasi politik lebih berperan dalam penentuan Pimpinan KPK di Komisi III. Maka Panel Ahli memang berasal dari kumpulan para ahli.
Apakah ahli ini disesuaikan dengan ahlinya srikandi pansel KPK atau tidak. Jelas meraka ahli/pakar, hukumnya wajib bukan sunah. Artinya memang sangat berkompeten dibidangnya dan sangat diakui “netral” dari semua kepentingan yang ada. Ahli seperti ini yang susah ditemukan. Siapapun dia, sudah pasti masih saja ada yang berkomentar terhadap dirinya.
Selain nama-nama yang akan menjadi panel ahli, masih muncul misteri struktur atau susunan atau jumlah dari panel ahli. Jamak diketahui bahwa dalam membentuk penguji atau penyeleksi, jumlah mereka haruslah ganjil. Tiga, lima, tujuh atau sembilan atau berapapun yang penting tidak satu orang dan harus lebih dari dua (ganjil). Tujuannya bila terjadi hasil keputusan yang berimbang tetap harus ada yang dikuatkan. Begitu juga dengan jumlah panel ahli capim KPK, jumlahnya haruslah ganjil. Dengan begitu catatan yang dikeluarkan ada yang kuat dan ada yang mengimbangi.
Lalu, panel ahli harus dijelaskan tugas dan kewajiban serta harapan yang dipangkunya. Teknis kerjnya harus disesuaikan dengan harapan Komisi III. Dalam pemaknaan Komisi III telah memiliki kriteria Pimpinan KPK dan membutuhkan panel ahli sebagai perpanjangan tangan menguatkan siapa pimpinan KPK yang sesuai dengan kriteria tersebut. Kerja panel ahli juga sewajarnya dimuat dalam surat keputusan atau kertas kerja yang disepakati bersama oleh Komisi III. Jangan sampai kinerja panel ahli dipermasalahkan setelah menghasilkan catatan tambahan yang kurang disenangi oleh DPR.
Akhirnya, penulis menilai panel ahli memang dibutuhkan dengan impian menguatkan proses uji kelayakan yang dilaksanakan oleh Komisi III. Kedepan keberadaan panel ahli harus masuk dalam proses tahapan seleksi capim KPK. kerjanya pun tidak sekedar memberikan catatan. Hasil kinerja panel ahli harusnya menjadi penilaian penting untuk menentukan pimpinan KPK. mereka dibutuhkan untuk tahapan seleksi capim KPK, selanjutnya bukan sekarang.

Oleh Andrian Habibi,
Penulis Ketua Bidang Pembinaan Anggota Badan Koordinasi Himpunan mahasiswa Islam (Badko HMI) Sumbar dan beraktifitas di lembaga Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Sumbar dan Komite Independen Pemantau pemilu (KIPP) Sumbar serta tergabung dalam KOALISI KAWAL PILKADA.
Penulis beralamat di Jln. Belanti Barat VII, No. 101, Kel. Lolong Belanti, Kec. Padang Utara, Kota padang. No HP : 085364472778
Share:

0 komentar:

Posting Komentar