Minggu, 11 Oktober 2015

PEMENUHAN HAK ADVOKAD

PEMENUHAN HAK ADVOKAD
(hak untuk dilantik dan diambil sumpah)
OLEH ANDRIAN HABIBI
Kabid PA Badko HMI Sumbar, anggota PBHI & KIPP Sumbar dan tergabung dalam Koalisi Kawal Pilkada

Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia mengeluarkan putusan bernomor 36/PUU_XIII/2015. Putusan ini mewarnai langit pembelaan hukum bagi rakyat. Setiap warga negara yang berprofesi sebagai advokat berhak di lantik dan diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi. Sumpah yang menjadi pengikat, pengingat serta awal bekerja pendampingan bagi klien yang membutuhkan pembelaan dalam proses peradilan. Atau memperjuangkan hak asasi yang mesti dipenuhi oleh negara melalui pemerintah.
Putusan MK juga mendamaikan perseteruan antar organisasi advokat. Karena jasanya, MK patut dianugrahi penghargaan atas kerja pendamaian dengan amar putusannya. Mahkamah Agung (MA), sebelumnya juga mengeluarkan Surat Ketua Mahkamah Agung bernomor 073/KMA/HK.01/IX/2015, menjelaskan bahwa Pengadilan Tinggi wajib melantik dan mengambil sumpah advokat yang telah memenuhi syarat dari organisasi advokat manapun.
Advokat sebagai profesi terhormat (officium nobile) yang berjuang sepenuhnya menjadi salah satu tiang hukum. Taut mengait menjamin konstitusi terlaksana secara nyata. Rakyat berkedudukan sama di depan hukum membutuhkan syarat pelengkap. Prasyarat konstitusi itu antara lain keharusan adanya advokat/pengacara. Organisasi hanya tempat bernaung dan berkumpul untuk menguatkan dan meningkatkan kepedulian serta kebersamaan.
Saat ada pembedaan dalam pelantikan dan penyumpahan, berarti organisasi lebih mengedepankan egoisme kelompok. padahal, ketidaksepahaman seharusnya memudar di hadapan hukum demi membela masyarakat. Oleh karena itu, putusan visioner ini membuka jalan bersatunya advokat dalam satu usaha menjamin penegakan hukum yang adil dan profesional.
Putusan MA dan MK di lain sisi menggambarkan kesepahaman antar lembaga. Satu putusan dikuatkan dengan putusan lain. Maka, wajah baru pengutan dan pemenuhan hukum harus dilanjutkan. Upaya penguatan ini memunculkan tindakan nyata antar kepentingan. Permasalahan pribadi sedikit dipinggirkan dengan mematuhi dan menjaga putusan. Harapannya tidak ada lagi perdebatan, terlebih mempersoalkan teknis dalam pelantikan dan pengambilan sumpah bagi advokat.
Gerak Cepat Bersama
KAI dan Peradi. Organisasi yang secara de facto menjadi tempat bernaung advokat. Organisasi tersebut butuh kesepahaman akan teknis pelantikan dan pengambilan sumpah. Maka teknis tersebut harus di muat dalam nota kesepahaman. Maksudnya, agar pelantikan dan pengambilan sumpah bagi advokat tidak menjadi perdebatan. Teknis Peradi secara sederhana mengharuskan seseorang untuk mengikuti pendidikan profesi lalu ujian dan magang baru di lantik dan di sumpah sebagai advokat. Sedangkan KAI merekruit anggota yang telah lulus ujian lalu diharuskan mengikuti pendidikan profesi lalu di lantik dan di sumpah.
Permasalahannya adalah bagaimana menyatukan konsep pendidikan dan pelatihan serta magang advokat? Butuh waktu lama dalam menyusun kurikulum, silabus, teknis ujian, penilaian serta magang advokat. Akan tetapi, nota kesepahaman ini bisa menjadi pertimbangan saat Revisi Undang Undang Advokat dijalankan oleh DPR. Nilai lebih, semoga bisa meminimalkan waktu yang dibutuhkan untuk membahas dan mengkaji juga mensahkan UU Advokat terbaru.
Pilihan lain, KAI dan Peradi saat ini bisa membuat nota kesepahaman terkait siapa yang akan di lantik. Seperti mendata semua anggota yang belum di lantik dan di sumpah. Lalu, melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah advokat secara bersama-sama. Tentunya mengikutsertakan pandangan dan pendapat Ketua Pengadilan Tinggi. Pilihan nota kesepahaman seperti ini lebih memungkinkan daripada yang tersebut pada pragraf sebelumnya. Karna lebih nyaman dan efisien.
Saat ini, problemanya bukan antara KAI atau Peradi. Lihatlah berita di media terlebih online. Peradi malah beradu-adu menambah anggota via pelantikan di Pengadilan Tinggi. Peradi Jeniver Girsang dan Fauzi Yusuf Hasibuan sama-sama membuka pendaftaran pelantikan dan sumpah advokat. Keuntungannya, siapapun advokat magang yang sudah memenuhi syarat, bisa beramai-ramai untuk dilantik dan meraih akta sumpah agar bisa beracara. Semoga rivalitas ini tidak berdampak bagi mereka yang dilantik selama masa peradi yang berkubu-buku.
Selain itu, Ketua Pengadilan Tinggi dengan putusan MK dan Surat Ketua MA, pun bergerak cepat mensosialisasikan mekanisme yang disepakati bersama dengan Peradi juga KAI. Ketua Pengadilan Tinggi, bisa sosialisasi mekanisme pelaksanaan pelantikan dan penyumpahan. Bukan hanya bertujuan untuk memudahkan setiap orang mendapatkan informasi sebagai amanah Undang Undang Keterbukaan Informasi. Melainkan bukti otentik bagi setiap advokat berkedudukan sama di depan Pengadilan.
Teknis Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Advokat. Misalnya mengharuskan pelantikan di ruangan Pengadilan Tinggi atau aula yang disepakati bersama. Acara tersebut juga mengharuskan kehadiran seluruh ketua pengadilan baik Pengadilan Negeri, Agama dan Militer. Juga menghadirkan seluruh jajaran Kejaksaan, Kepolisan, TNI, Lembaga Bantuan Hukum juga Media Massa baik cetak dan elektronik.
Akhirnya, Hakim-Hakim tidak lagi mempertanyakan persoalan teknis administrasi sahnya advokat atau dimana organisasi tempat advokat berhimpun. Karna semua advokat berhak untuk di lantik, di sumpah dan beracara.


Oleh Andrian Habibi,
Penulis Ketua Bidang Pembinaan Anggota Badan Koordinasi Himpunan mahasiswa Islam (Badko HMI) Sumbar dan beraktifitas di lembaga Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Sumbar dan Komite Independen Pemantau pemilu (KIPP) Sumbar serta tergabung dalam KOALISI KAWAL PILKADA.
Penulis beralamat di Jln. Belanti Barat VII, No. 101, Kel. Lolong Belanti, Kec. Padang Utara, Kota padang.
Share:

0 komentar:

Posting Komentar