Jumat, 30 Oktober 2015

PILKADA TANPA PESIMISME

PILKADA  TANPA  PESIMISME
Oleh Andrian Habibi
Kabid PA Badko HMI Sumbar, Anggota PBHI & KIPP Sumbar serta tergabung di Koalisi KAWAL PILKADA

Etika Politik Dalam Pilkada Serentak 2015. Tema Dialog Sadar Hukum di TVRI Sumbar (13/10). Hadir sebagai narasumber Prof. Yuliandri dan Andrian Habibi. Satu jam putaran waktu Prof. Yuliandri seorang Guru Besar Hukum di FH Unand dan Andrian Habibi anggota KIPP Sumbar yang tergabung di Koalisi KAWAL PILKADA. Berdialog dan menjawab pertanyaan baik dari pembawa acara maupun telpon pemirsa.
dialog ini dibuka dengan pertanyaan, apakah regulasi atau peraturan perundang undangan terkait pilkada serentak telah sempurna? Pandangan narasumber terkait kampanye dan etika elit parpol? Atau saran perbaikan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam suksesi pilkada serentak?
Menjaga Kebaikan
Bicara aturan, Guru Besar Yuliandri mengatakan bahwa aturan pilkada sudah baik. Hal itu jika dipandang dengan kaca mata kebaikan. Memang benar ada beberapa ketentuan yang dipersoalankan. Akan tetapi itu sebatas pemahaman dan kesiapan kita untuk bermain politik dengan lebih dewasa.
Persoalan yang diperdebatkan setiap kali pesta demokrasi antara lain masalah aturan dan teknis data pemilih. Data pemilih yang baik akan menghasilkan gambaran pemilih pilkada. Apabila pemilih sesuai dengan data pemilih menggunakan hak pilih. Maka, tingkat partisipasi pilkada serentak akan tinggi. Pilkada yang baik dipahami terlaksana dengan partisipasi pemilih yang tinggi.
Selain itu, aturan yang biasa dihebohkan, bak mencari celah dilubang jarum peraturan adalah terkait pengusungan dan pencalonan, berkas pendaftaran, dana kampanye serta etika berkampanye. Pasangan calon dapat diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Persoalan yang muncul adalah apabila parpol tersebut dalam proses sengketa. Elit parpolnya sedang beradu memperlihatkan kekuatan menguasai parpol. Hingga berdampak pada kemampuan calon kepala daerah merangkai politik antar parpol demi mendapatkan rekomendasi parpol.
Paslonkada selanjutnya menyiapkan berkas yang sebenarnya sudah diatur dalam peraturan KPU (PKPU). Namun, ada saja celah yang menggunakan kesempatan dalam kesempitan untuk mendaftarkan bekas-berkas yang berpotensi pada tahapan sengketa. Seperti berkas rekening dana kampanye yang menjadi problem hingga dilaporkannya KPU Sumbar ke DKPP oleh Bawaslu Sumbar.
Tidak berhenti sampai disini. Saat ini, kampanye telah berlangsung. Aturan tahapan dan pelaksanaan kampanye disinalir sepi dan kurang bergairah. Lazimnya, kita mencari alasan pembenar dan menyalahkan seseorang. Otoriter pembuatan Alat Peraga Kampanye (APK) oleh KPU dihamtamkan dengan potensi gugatan pemasangan dan penjagaan APK. Padahal, Paslonkada bersama parpol dapat menjaga APK tanpa harus berteriak-teriak dengan kekuarangan “teknis” pemasangan dan sebaran APK.
Setelah proses kampanye dan pemilihan. Masalah pilkada bisa saja berujung pada sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) RI. Padahal, jika kita bisa membiasakan diri untuk bermain politik secara etik. Taat aturan dan menjalankan program sosialisasi dan pendidikan politik. Hingga akhirnya mengupayakan keikhlasan dan kelewogoan dalam menerima hasil pesta demokrasi. Pilkada tidak akan sampai ke meja hijau MK RI. Namun, semua itu masih jauh dari harapan. Kita hanya berusaha untuk bersama-sama melihat nilai-nilai kebaikan dari setiap aturan dan mencegah terjandinya “kepanasan” pilkada yang tidak seharusnya dimunculkan.
Membuka Mata
Penulis, mitra dialog, menyampaikan bahwa sebagai gabungan dari LSM/NGO. Koalisi KAWAL PILKADA, adalah teman penyelenggara dalam mengingatkan aturan dan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pilkada. Koalisi juga memperhatikan potensi atau celah pelanggaran aturan oleh peserta pilkada. Tujuannya adalah Pilkada Lancar, Badunsanak dan Berintegritas sesuai deklarasi KPU dengan Paslonkada se-Sumbar sukses.
Saran dan kritik. Bukan hambatan dari Koalisi Kawal Pilkada. Namun bentuk perhatian dan kasih sayang terhadap kecintaan kita untuk Pilkada yang berintegritas. Jika menguraikan persoalan dari peraturan, teknis, etika politik hingga penguatan lembaga penyelenggara pilkada. Koalisi Kawal Pilkada memiliki kaca mata lain.
Kaca mata yang mengharuskan kita membuka mata. Bahwa aturan perundang undangan yang dibuat oleh Pemerintah dengan DPR. Sepakat atau tidak telah membuat KPU menjadi mesin pelaksana teknis pilkada. Layaknya robot, KPU hanya menjalankan sesuai aturan tanpa bisa berkreatifitas. Bayangkan saja, jika KPU tidak meloloskan paslonkada karena syaratnya kurang lengkap. Lalu pihak tersebut memohon serta mensengketakannya pada Panwaslu atau Bawaslu. Bila putusan mengharuskan KPU mengakomodir pasangan calon tersebut. yaaa, KPU wajib mengembalikan mereka pada jalan tahapan pilkada. Bukankah ini namnya robot, terlebih KPU tak memiliki kuasa untuk melaksanakan perlawanan terhadap putusan Bawaslu maupun Panwaslu.
Di sisi lain, aturan yang mengharuskan parpol maupun gabungan parpol mengusung calon kepala daerah. Aturan ini mengharuskan kesiapan paslonkada menyiapkan amunisi yang terdengar namun sulit membuktikannya. Teknis penerimaan rekomendasi berbanding lurus dengan rasa “terima kasih” kepada Pimpinan Pusat Parpol tersebut. artinya, konstelasi politik yang tergambar dalam pewartaan berita mengusik hati rakyat. Kelanjutannya; parpol pengusung tingkat daerah hanya sebagai jalur yang dipakai sebatas mendaftar. Bila ingin meminta mereka mendukung aktifitas paslonkada. “Tidak ada makan siang yang gratis”, paslonkada siap sedia memfasilitasi seluruh kebutuhan parpol dalam menjalankan program kampanye.
Di lain sisi, Bawaslu dan Panwaslu masih membutuhkan sinergi dengan pihak terkait dalam menjada kesuksesan pilkada serentak 2015. Pengawasan kampanye hitam (negatif) membutuhkan pasrtisipasi masyarakat. Agar masyarakat bisa melihat dan memantau kelengkapakan APK di tempat tanpa gangguan oleh pihak-pihak nakal. Kecuali, APK rusak akibat keberangan alam. Dari sudut pandang lain, besarnya kekuatan dan kekuasaan Bawaslu maupun Panwaslu dalam menyelesaikan sengkete yang harus diakomodir oleh KPU. Melahirkan semangat transparansi dan akuntabilitas. Artinya, Bawaslu dan Panwaslu bisa membuka akses agar masyarakat membantu dalam hal memberikan pandangan atau menyampaikan laporan secara terbuka. Atau Bawaslu Provinsi membuat portal (website) yang memuat semua proses (kerja) pengawasan. Tujuannya agar, masalah-masalah yang singgah di meja pengawas diketahui minimal dasar hukumnya oleh rakyat.
Penguatan Kepedulian
Masalah takkan ada habisnya. Karna politik dalam negeri ini masih saja semrawut. Pada titik tertentu meresahkan rakyat dengan kualitas produk pesta demokrasi. Bahkan terkadang menyangsikan aktifitas dari produk tersebut. akan tetapi, pelajaran selama ini harusnya bsia mengetuk pintu hati setiap insan. Kita sudahi saja “ketidakpedulian” berdemokrasi. Aturan dibuat untuk memudahkan kerja seluruh komponen yang berkepentingan. Bukan untuk menyusahkan, toh yang buat dan mensahkan juga elit politik bangsa.
Kepedulian bersama, KPU, Bawaslu, Paslonkada, Tim Kampanye dan masyarakat bisa menghentikan dan menimalisir setiap masalah penghambat pilkada. Pertama; tingkat partisipasi pemilih yang rendah. Kepedulian di bidang ini terlihat dengan bantuan pihak Kampus mensosialisasikan atau memfasilitas kemudahan mahasiswa dalam menggunakan hak pilih. Dinas pasar membantu KPU untuk mengkondisikan pedagang dan pembeli memprioritaskan melaksanakan pencoblosan baru membuka pasar. Atau bisa saja bagi para perantau, Pemda/Pemkot menyediakan transportasi gratis “memulangkan” pemilik suara untuk memberikan suaranya.
Kedua, Pendidikan politik dan sosialisasi pilkada bisa disinergikan dengan program parpol serta LSM yang fokus dengan isu tersebut. maksudnya, jika sosialisasi dan pendidikan politik memang bisa dijadikan satu paket berbentuk pelatihan atau kursus politik. Agenda ini berujung pada bertambah tingginya pemahaman rakyat terhadap pentingnya pilkada, pemilu maupun pilpres. Muaranya, bukan saja meningginya pasrtisipasi pemilih. Bahkan bisa memperbaiki situasi dan kondisi politik bangsa. Kursus politik melahirkan pribadi-pribadi yang paham dan mengerti akan politik. Kepahaman ini lah benih-benih kebaikan mengatur dan menjalankan pemerintahan yang memajukan kemakmuran rakyat.
Ketiga, kekeluargaan. Keluarga jarang menyakiti keluarganya. Artinya, penguatan rasa persaudaraan dalam rumah kekeluaragaan, mengurangi konflik dan intrik politik. Budaya saling mengingatkan akan memupus tindakan saling menghina. Budaya saling membantu akan menghancurkan tembok egoisme dan pamer kekayaan. Budaya berbagi akan merobohkan bangunan indiviadulis maupun kekelompokkkan. Akhirnya, kita kan melihat politik yang cerdas tanpa hantaman meja maupun lemparan kursi. Pemilihan yang damai dan meriah tanpa merusak lingkungan (pohon) atau pembelian suara. Hasil pesta demokrasi yang berkualitas tanpa sengketa dendam dan akal-akalan.


Oleh Andrian Habibi,
Penulis Ketua Bidang Pembinaan Anggota Badan Koordinasi Himpunan mahasiswa Islam (Badko HMI) Sumbar dan beraktifitas di lembaga Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Sumbar dan Komite Independen Pemantau pemilu (KIPP) Sumbar serta tergabung dalam KOALISI KAWAL PILKADA.
Penulis beralamat di Jln. Belanti Barat VII, No. 101, Kel. Lolong Belanti, Kec. Padang Utara, Kota padang. No HP : 085364472778
Share:

0 komentar:

Posting Komentar