Rabu, 14 Oktober 2015

WASIAT PENDEKAR HAM

WASIAT PENDEKAR HAM
Oleh ANDRIAN HABIBI
Kabid PA Badko HMI Sumbar, Anggota Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Sumatera Barat

Pesan terakhir Pendekar HAM berambut perak “Teruskan Pemikiran dan Perjuangan Si Miskin-Tertindas”. Pesan yang menghentak hati dan sanubari insan-insan intelektual berhati nurani. Para pejuang dan penggiat HAM di penjuru Negeri. Serta, siapapun yang merasa miskin dan tertindas. Pesan terakhir Bang Adnan Buyung Nasution. Salah seorang pejuang kebanggaan bangsa Indonesia. Pesan sekaligus wasiat sebelum kepulangannya ke Sang Penguasa Hakiki.
Opini-opini pengagum bermunculan. Riuk pikuk di media koran, sosial dan diskusi-diskusi tepi jalan. Semuanya membahas kepergian Pendekar HAM berambut perak. Pemikiran, buah karya, pengalaman atau sekedar menyimak pembicaraan orang tentang dirinya. Sekarang kita telah kehilangan satu pendekar HAM. Belum juga kita siap untuk kehilangan dan menyiapkan diri meneruskan pemikiran dan perjuangannya.
Teruskan pemikiran dan perjuangan si miskin-tertindas masih dalam upaya ikhtiar. Saya, anda, kita dan kami, mestinya bergandengan tangan. Singsingkan lengan baju dan ayunkan tangan serta langkahkan kaki. Satu tujuannya; memikirkan dan memperjuangkan rakyat miskin dan kaum tertindas. Cara dan pandangan bak perbedaan warna. Harus disatukan dalam indahnya pelangi gerakan.
Pejuang HAM berambut Perak mengingatkan kita “Persentuhan saya dengan bantuan hukum, terjadi ketika saya menjadi jaksa di daerah-daerah terpencil. Hal itu menyebabkan mata saya terbuka, ketika rakyat kecil yang miskin hanya pasrah ketika berhadapan dengan hukum di pengadilan. Saya bisa membuktikan, hukum berlaku bagi semua orang, tanpa memandang jabatan”.
Si miskin lagi tertindas banyak ditemui dalam keseharian. Keberadaan mereka yang katanya dilindungi oleh konstitusi negara ini. Toh masih perlu dipikirkan dan diperjuangkan. Aturan tak serta merta melindungi si miskin dan mengobati kaum tertindas. Setiap hari, si miskin dan kaum tertindas harus menangis dan merengek untuk dibela. Kenapa ? karna pemerintah masih sibuk dengan dagelan politik daripada bersatu padu mengurangi kemiskinan dan menghilangkan ketertindasan.
Sudahi saja perdebatan berapa angka kemiskinan. Hentikan teriakan mengutuk perbuatan diskriminasi dan ketertindasan. Sahut menyahut puluhan tulisan dan debat kusir menghantui jagat wacana. Mau tahu jumlah si miskin lagi tertindas? Silahkan searcing di internet. Angka-angka itu bermunculan atas dasar survey atau turun lapangan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah penduduk miskin Indonesia pada maret 2015 sebanyak 28,56 juta orang atau 11,22 persen dari jumlah penduduk indonesia.
Jangan hiraukan berapa jumlahnya dan ikhwal penyebab juga solusinya. Karna, elit politik bangsa masih sibuk dengan adu kekuatan mana yang lebih kuat menguasai Negara tercinta ini.
Pemerintah sedang berupaya penegakan dan pemenuhan HAM di Indonesia. Bukti nyata tercipta sebuah Undang Undang Bantuan Hukum. Hanya saja, teknis dan mekanisme yang masih dalam tahap perbaikan setiap masa. Baru sebatas memberikan jalan kerikil bagi penerus semangat Pendekar HAM berambut perak.
Bantuan Hukum juga mesti diperjuangkan dalam konstitusi seperti yang terjadi di Chili, Brazil dan Afrika Selatan. Ini merupakan bentuk kepincangan yang saya saksikan. Dan ini menjadi landasan kenapa saya mendirikan LBH. Agar hukum bisa membela kebenaran dan ada jaminannya, pesan Bang Adnan yang bisa jadi mendasari pembahasan dan pengesahan Undang Undang nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
Maka, penguatan UU Bantuan Hukum harus disempurnakan dan dibantu oleh peraturan tingkat provinsi juga daerah. UU dan Perda Bantuan Hukum adalah salah satu jalan memberikan keadilan bagi si miskin dan kaum tertindas. Tiada kata merelakan nasib lagi bagi mereka di depan hukum. Sudah cukup dan harus diakhiri. Korban-korban asal tembak, pemukulan, pengusiran, perebutan lahan, pembakaran hutan sebagai salah satu hunian penduduk pedalaman. Dan, banyak lagi permasalahan karena kemiskinan dan ketertindasan membuat ibu tertiwi harus merana.
Kita masih bisa meneruskan perjuangan dan pemikiran bang buyung. Akademisi, penggiat HAM dan relawan serta aktifis dimanapun dan dari manapun lembaganya. Bersatu padu menguatkan UU Bantuan Hukum dan terbentuknya perda di seluruh kabupaten/kota. Setelah itu, menghimpun semangat untuk mensosialisasikan dan membela masyarakat kecil dan tertindas.
Pada akhirnya, kalangan kampus bisa menyalurkan semangat kepada seluruh mahasiswa nusantara. Bang Adnan Buyung juga mengingatkan kita bahwa; “Sebagai kaum terdidik, kita semua merasa terpanggil bagaimana mendorong rakyat memiliki kesadaran hukum yang tinggi, sehingga bisa menjadi budaya. Bangsa yang taat hukum memiliki peradaban yang tinggi. Sebaliknya, mereka yang melanggar hukum tek beradab”.
Semangat menyatu bersama rakyat mengabdi bersama umat. Seandainya bisa, seluruh jurusan dan fakultas membuat materi kuliah wajib pendidikan HAM dasar. Ruang kuliah mengajarkan teori dan diharuskan menyelesaikan perkuliahan dengan kerja-kerja advokasi.
Mahasiswa dan para dosen akan mewarnai dunia pemikiran dan perjuangan demi si miskin dan ketertindasan. Pendidikan HAM Dasar untuk mahasiswa disempurnakan dalam bentuk kuliah kerja nyata. Sosialisasi dan berbagi pengetahuan menumbuhkan gelora perlawanan bagi siapapun yang bertindak semewenag-wenang kepada rakyat miskin dan tertindas.
Bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenal jasa-jasa pahlawannya. Presiden Soekarno berpidato saat Hari Pahwalan 10 November 1961. Bagi kita, Adnan Buyung Nasution adalah salah satu pahlawan dalam perjuangan dan pemenuhan HAM bagi rakyat miskin dan tertindas.

Bersatulah aktifis, penggiat HAM, akademisi, mahasiswa dan rakyat. Kita adalah rakyat dan rakyat adalah pemimpin tertinggi dan penguasa negeri seribu pulau ini. Jangan takut, jangan gemetar. Bang Buyung memang telah tiada. Tetapi pemikiran dan semangat juangnya terpatri di setiap dada kita.
Share:

0 komentar:

Posting Komentar