Jumat, 20 November 2015

MEMIMPIKAN KEABADIAN LISTRIK

MEMIMPIKAN KEABADIAN LISTRIK
Oleh andrian habibi
Kabid PA Badko HMI Sumbar, Anggota PBHI & KIPP Sumbar
Listrik mati… kenapa kita berkeluh kesah… matinya listrik bukan hal baru. Semenjak kita di jajah hingga merdeka, revolusi, reformasi dan zaman edan saat ini. Listrik mati sudah langganan. Kita bayar listrik tak menjamin listrik hidup terus. Kalau terlat atau tidak dibayar tagihan listrik. Jangan harap ada kata maaf. Terima saja kegelapan dunia. Setidaknya kita bisa merasakan betapa berartinya cahaya.
Listrik mati, umpat serpah menghiasi bumi. Pedagang, pebisnis dan rakyat jelata sama-sama merugi. Pengusaha terpaksa menghentikan aktifitas usaha. Pedagang terpaksa membeli lilin. Walau sinarnya tak kunjung menandingi cahaya listrik. Pelajar dan mahasiswa tidur lebih awal dan menyiapkan pekerjaan rumahnya di lokal esok hari.
Padahal Undang Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, Pasal 2 ayat (2) menyebutkan; “Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan”.
Jika kita mau membuat kata kunci dalam persoalan listrik dari pasal tersebut. maka kita akan membahas ketersediaan listrik, kualitas listrik dan harga listrik. Lalu, kenapa listrik mati? Tajuk rencana haluan menceritakan alasan pembenar PLN.
Pertama, Mereka menjelaskan alasan perawatan peralatan. Apa yang di rawat? Alat-alat yang ada. Tiap tahun tidak sedikit, ahli teknik listrik yang meraih legalitas akademis. Seharusnya PLN bisa bekerja sama dengan kampus-kampus untuk menyiapkan skripsi atau tugas akhir mahasiswa. Mencari solusi terbaik agar peralatan berfungsi lebih maksimal.
Kedua, cuaca menjadi kambing hitam. Apa korelasi kambing hitam disini. Setahu kita, kambing bisa dibuat sate atau di qurbankan saat lebaran haji. Sudah lah, kita lihat saja bahwa membawasertakan cuaca (kemarau) berdampak pada kegalauan PLN. Kemarau membuat debit air berkurang hingga peralatan pembangkit listrik pun me-lebay tanpa pengharapan. Mungkin kita butuh sholat sunah meminta turun hujan agar danau-danau penyuplai listrik penuh ruah. Artinya, setiap kemarau, siapkan saja para relawan untuk meminta hujan. Jadi masalah debit air tak mengganggu terpenuhinya listrik.
Ketiga, asap bukan hanya mengganggu pernafasan. Juga menjadi musuh bagi PLTG di Sumatera Selatan. Asap mengurangi kinerja PLTG. Sudah lah merusak sistem imun manusia, asap juga merambah hingga ke listrik. Maka, PLN sudah semestinya memikirkan solusi PLTG ANTI ASAP. Karna, potensi asap tahunan tak kan berkurang. Selama manusia masih membakar hutan dan kebun. Selama perusahaan masih memperluas lahannya. Maka asap akan menghantui. Jadi, PLTG ANTI ASAP siap menjadi tema perlombaan pakar listrik dunia.
Keempat, potensi sungai pembangkit listrik. Proyek besar yang disiapkan. Sudah siap jangan harap bekerja lebih baik. Selama kita masih berdebat terkait ijin tempat, pembelian alat dan potensi korupsi bagi yang tak kuat menahan diri. Belum lagi proses tender pembangkit listrik via sungai. Perusahaan mana yang menang, jangan fikirkan. Setidaknya kita akan memiliki potensi pembangkit listrik.
Kelima, kajian geotermal pembangkit listrik. Walau sebagai energi terbarukan dengan karunia Tuhan. Dampaknya bisa menyusahkan. Mulai dari bertambahnya racun di udara, merusak struktur tanah. Macam-macam lah strategi penangannya. Tetapi tetap saja bisa menambah potensi cahaya listrik menerangi bumi kita tercinta.
Lima hal ini perlu direnungi apabila kita memang mengimpikan listrik menyala 24 jam. Apapun langkah-langkah antisipasi dan penguatan. Mari kita doakan saat listrik mati. Karna, doa orang-orang yang listriknya mati diharapkan dapat menguatkan semangat pemerintah dalam pemenuhan listrik. Pemerintah harus tahu, rakyat membayar listrik sesuai pasal 29 ayat (2) huruf © tentang kewajiban membayar listrik dan pasal 34 tentang tarif harga tenaga listrik dalam UU 30/2009. Pembayaran tanpa ada alasan membolehkan membantah harga dan potensi listriknya tak boleh dimatikan. Rakyat juga tidak butuh diingatkan selama puluhan tahun.
Sudah 70 tahun Indonesia merdeka. Hak-hak akan listrik tak juga terpenuhi. Hak-hak rakyat (konsumen) ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (1) UU 30/2009, seperti; (a) mendapatkan pelayanan yang baik; (b) mendapat tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik; (c) memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar; (d) mendapat pelayanan perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik; dan (e) mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.
Itulah cerita listrik mati. Belum lagi kita membahas masyarakat yang belum memamfaatkan listrik. Tak tahu bagaimana cahaya ditengah malam. Mereka juga masih mengimpikan listrik sebagai mimpi terindah. Jangan sampai saat mereka mendapatkan listrik. Malah menjadi alasan bahwa kebutuhan listrik bertambah dan harus dimatikan secara bergiliran.
Kalau sudah begini, perlu dipertanyakan kemana fungsi pelayanan publik oleh negara kepada warga negara. Negara melalui pemerintah wajib memberikan pelayanan terbaik. Salah satunya dengan menyiapkan listrik hidup 24 jam. Jangan hanya tegas dalam mengharuskan warga negara membayar tagihan listrik. Tetapi juga harus memastikan ketersediaan listrik. Mau litrik dipakai 24 jam atau tidak, itu hak warga negara. Toh yang bayar listrik kan warga negara. Listrik bukan benda gratis, mahalnya listrik harus diimbangi dengan kuatnya daya.
Akhirnya, kita harus bersama-sama membangun mimpi keabadian listrik. Listrik yang hidup terus. Mati jika kita ingin mematikan. Bukan mati karna dimatikan.


Oleh Andrian Habibi,
Penulis Ketua Bidang Pembinaan Anggota Badan Koordinasi Himpunan mahasiswa Islam (Badko HMI) Sumbar dan beraktifitas di lembaga Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Sumbar dan Komite Independen Pemantau pemilu (KIPP) Sumbar dan anggota Koalisi Kawal Pilkada.

Penulis beralamat di Jln. Belanti Barat VII, No. 101, Kel. Lolong Belanti, Kec. Padang Utara, Kota padang. No HP : 085364472778
Share:

0 komentar:

Posting Komentar